Persiapan tidak matang, PRJ Monas Dinilai Semrawut

JAKARTA - Perhelatan Pekan Raya Jakarta yang digelar di kawasan Monas dinilai semrawut. Ini bisa dilihat dari buruknya pengelolaan parkir, manajamen PKL, hingga masalah sampah. Penyelenggaraan tahun ini diharapkan menjadi acuan untuk tahun depan.

Pantauan di lapangan, Minggu (15/6/2014) lantaran adanya perhelatan ini, beberapa ruas jalan utama dijadikan lahan parkir. Tiga jalur di Jalan Merdeka Selatan, tepatnya di depan Balaikota hingga kantor BUMN. Begitu juga dengan Jalan Merdeka Timur, depan Pertamina.

Akibatnya kemacetan mengular hingga jalan Merdeka Barat. Sementara untuk parkir motor berada diatas pedestrian. Sehingga tidak sedikit taman yang rusak.

Tidak hanya itu untuk tarif parkir pun banyak dikeluhkan masyarakat. Untuk motor, juru parkir liar menetapkan harga Rp5.000 sementara untuk mobil mencapai Rp10.000.

Di bagian dalam kawasan Monas juga tampat semrawut, PRJ Monas yang disediakan untuk pedagang yang terdaftar, namun pada kenyataannya acara ini didominasi oleh PKL liar.

Akibatnya kenyamanan masyarakat pun tidak lagi terjamin. Pasalnya tidak jarang PKL liar memberikan harga diatas Standar. Untuk satu botol minuman ringan bisa dihargai mencapai Rp20.000. Tidak hanya itu Badan Pengawas Obat dan Makanan juga menemukan adanya zat formalin dalam makanan yang dijual di kawasan Monas.

Rusaknya taman baik di dalam kawasan monas maupun di jalur pedestrian yang mengelilingi kawasan monas menjadi potret kawasan monas setelah acara tersebut berakhir.

Pengamat Tata Kota dari Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna mengatakan, semrawutnya acara PRJ monas membuktikan bahwa panitia penyelenggara tidak memiliki standar atas acara yang digelarnya.

Akibatnya yang terjadi di monas di luar perkiraan masyarakat yang datang. Seharusnya panitia bisa menentukan standar apakah acara tersebut berupa pameran atau hanya berupa hiburan yang berisi kesenian rakyat.

"Artinya ketika standar acara sudah ada, instansi terkait lainnya bisa menentukan acuan untuk menjaga kawasan monas," ujarnya.

Yayat mengatakan, masalah parkir yang membludak seharusnya bisa diantisipasi, sebab pemerintah sudah mengetahui kapasitas monas saat ini tidak lagi bisa menampung. Jangankan ketika ada acara, pada hari biasa juga kawasan tersebut sudah penuh dengan kendaraan PNS yang parkir.

Menurutnya jika pemerintah bersungguh sungguh, tentu bisa melarang warganya menggunakan kendaraan pribadi ke kawasan monas. Artinya monas harus benar benar steril dari kendaraan pribadi.

"Jika ini bisa diterapkan maka pemerintah yang diuntungkan, sebab untuk mencapai kawasan monas tentu masyarakat harus menggunakan bus transjakarta atau taksi dan bajaj," tuturnya.

Terkait PKL liar yang masuk dalam acara tersebut, Yayat pemerintah harus tegas dan pintar dalam mendesain ruang agar PKL tidak keluar jalurnya. Artinya PKL keluar dari lokasi yang disediakan lantaran tempatnya sepi pengunjung, sehingga PKL mendatangi calon pembeli. Tapi jika desainnya dibuat agar pengunjung mau beli ke lokasi resmi PKL tentu akan berbeda.