DPRD minta sistem KJP dibenahi

Sindonews.com - Buruknya penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) ternyata membuat miliaran APBD DKI dinikmati oleh orang yang salah. DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI membenahi sistem penyaluran KJP ini.

Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Igo Ilham mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus menindaklanjuti temuan ICW terkait KJP yang tak tepat sasaran beberapa waktu lalu.

"Jika memang ada indikasi seperti itu, ada penyimpangan maka bereskan sistem dari KJP ini," katanya saat dihubungi Sindonews, Rabu 2 April 2014.

Igo melanjutkan, masalah ini jangan dibiarkan begitu saja. Pemprov DKI harus bertangungjawab melakukan pendataan ulang dan pembenahan.

"Itu mutlak harus dilakukan Pemprov DKI. Sederhananya pendataan ulang terhadap penerima KJP," ujarnya.

Namun, Igo menyayangkan persoalan KJP yang tak tepat sasaran ini disoroti terlalu besar.

"Jangan berlebihan lah terkait tak tepat sasaran ini yang penting jika memang ada penyimpangan beresin sistemnya sederhana kok," pungkasnya.

Sebelumnya ICW merilis, anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebesar Rp492 miliar salah sasaran. Pasalnya, 450 ribu penerima KJP tahun 2013 sekira 19,4 persen atau 78.5570 siswa tidak tepat sasaran.

Hal tersebut diperoleh dari ICW melalui pemantauan KJP tahun 2013 dengan metode Citizen Report Cards (CRC), mulai 3 Februari hingga 17 Maret 2014.

Baca juga:
Anggaran KJP Rp492 miliar salah sasaran
Ahok akui program KJP bermasalah