Diduga KKN, ratusan mahasiswa datangi gedung Pelni
Diduga KKN, ratusan mahasiswa datangi gedung Pelni
A
A
A
Sindonews.com - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Anti Korupsi (Somasi Indonesia) menyambangi Gedung PT Pelni di Jalan Gajah Mada, Jakarta Pusat.
Mereka mendesak agar mencopot Direktur Utama PT Pelni Syaril dan Komisaris Utama Bapak Sumaryono dari jabatannya. Selain itu, juga memecat Direktur Operasi Capt Budi Santoso PT Pelni karena terindikasi KKN.
"Praktek KKN telah tumbuh subur di tubuh PT Pelni yang merugikan anggaran negara miliaran rupiah," kata koordinator Somasi Indonesia Abdullah Kelrey yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (29/11/2013).
Dia juga menuding, hal ini bermula pada bulan Mei 2013 Kementerian BUMN menunjuk pejabat baru Pelni yaitu Direktur Utama Syaril dan Komisaris Utama Bapak Sumaryono.
"Diawal perkenalan pejabat baru menjanjikan ke depan Pelni akan menuju World Class yang membuat hati dan semangat para pegawai," katanya.
Maka itu, Rey mengatakan, kondisi itu membuat kekecewaan pegawai, karena tugas tersebut hanya dipakai sebagai kedok untuk mendapatkan bayaran dari Pelni baik pembayaran kepada AL sebesar Rp2 miliar per bulan maupun kepada lawyer sebesar Rp200 juta per kapal di luar biaya operasional.
"Lawyer dengan berpegang pada surat perintah bertindak semena-mena, dana ops dari hotel, tiket pesawat, makan, dll di bebankan kepada Pelni Pusat dan Pelni Cabang," beber dia.
Mereka mendesak agar mencopot Direktur Utama PT Pelni Syaril dan Komisaris Utama Bapak Sumaryono dari jabatannya. Selain itu, juga memecat Direktur Operasi Capt Budi Santoso PT Pelni karena terindikasi KKN.
"Praktek KKN telah tumbuh subur di tubuh PT Pelni yang merugikan anggaran negara miliaran rupiah," kata koordinator Somasi Indonesia Abdullah Kelrey yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (29/11/2013).
Dia juga menuding, hal ini bermula pada bulan Mei 2013 Kementerian BUMN menunjuk pejabat baru Pelni yaitu Direktur Utama Syaril dan Komisaris Utama Bapak Sumaryono.
"Diawal perkenalan pejabat baru menjanjikan ke depan Pelni akan menuju World Class yang membuat hati dan semangat para pegawai," katanya.
Maka itu, Rey mengatakan, kondisi itu membuat kekecewaan pegawai, karena tugas tersebut hanya dipakai sebagai kedok untuk mendapatkan bayaran dari Pelni baik pembayaran kepada AL sebesar Rp2 miliar per bulan maupun kepada lawyer sebesar Rp200 juta per kapal di luar biaya operasional.
"Lawyer dengan berpegang pada surat perintah bertindak semena-mena, dana ops dari hotel, tiket pesawat, makan, dll di bebankan kepada Pelni Pusat dan Pelni Cabang," beber dia.
(mhd)
Explore More