Ini alasan Pemprov sulit tindak angkutan nakal
Ini alasan Pemprov sulit tindak angkutan nakal
A
A
A
Sindonews.com - Kendati belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sejumlah angkutan umum ramai-ramai menaikan tarif pasca kenaikan harga BBM. Pemprov sendiri tak berdaya menghadapi ulang "nakal" awak angkutan umum ini.
"Kita sulit tindak. Bus kita terbatas. Mereka bisa semaunya. Orang-orang itu sembarang cari keuntungan sendiri," ujar Wakil Gubernur DKi Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, Senin (24/6/2013).
Untuk itu, kata Basuki, perlu adanya penambahan bus dari pihak pemprov DKI Jakarta termasuk peremajaan angkutan umum yang dapat memberikan kontribusi bagi transportasi.
"Kalau bus cukup kita bisa tertibkan semua. Termasuk peremajaan kopaja dan bus kecil lainnya," tuturnya.
Basuki juga mengungkapkan jika kebutuhan bus terpenuhi pemprov tidak akan ragu memberi sanksi pada perusahaan angkutan yang tidak mengikuti aturan main.
"Ya. Kalo bus kita sesuai kebutuhan mereka tidak bisa semena-mena. Kalau ada pelanggaran tinggal cabut trayeknya aja," lanjut Basuki.
"Kita sulit tindak. Bus kita terbatas. Mereka bisa semaunya. Orang-orang itu sembarang cari keuntungan sendiri," ujar Wakil Gubernur DKi Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota DKI, Senin (24/6/2013).
Untuk itu, kata Basuki, perlu adanya penambahan bus dari pihak pemprov DKI Jakarta termasuk peremajaan angkutan umum yang dapat memberikan kontribusi bagi transportasi.
"Kalau bus cukup kita bisa tertibkan semua. Termasuk peremajaan kopaja dan bus kecil lainnya," tuturnya.
Basuki juga mengungkapkan jika kebutuhan bus terpenuhi pemprov tidak akan ragu memberi sanksi pada perusahaan angkutan yang tidak mengikuti aturan main.
"Ya. Kalo bus kita sesuai kebutuhan mereka tidak bisa semena-mena. Kalau ada pelanggaran tinggal cabut trayeknya aja," lanjut Basuki.
(ysw)
Explore More