PDIP kritik Jokowi tak capai target
A
A
A
Sindonews.com - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta memberi catatan terkait penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai kurang maksimal.
"Dari pos pendapatan daerah lain-lain yang sah hanya tercapai 0,24 persen dari target Rp1,54 triliun," kata anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Rio Sambodo, di gedung dewan, Jakarta, Selasa (11/6/2013).
Ditambahkan dia, pemerintah DKI belum maksimal meraih target pendapatan daerah. Karena, hanya merealisasikan pendapatan daerah kurang dari 1 persen. Padahal, pemerintah bisa menyerap lebih banyak pendapatan daerah dari sektor pajak. Salah satunya sektor pajak air.
"Pajak pemakaian air bawah tanah juga hanya terealisasi 60,03 persen dari target Rp170 miliar," terangnya.
Seperti diketahui, saat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas evaluasi dan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012, diketahui sisa anggaran (silpa) mencapai Rp9,45 triliun.
Sementara itu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama mewarisi anggaran dari periode sebelumnya selama tiga bulan. Sejak dilantik menjadi gubernur, Jokowi cenderung tidak maksimal dalam penggunaan anggaran.
"Dari pos pendapatan daerah lain-lain yang sah hanya tercapai 0,24 persen dari target Rp1,54 triliun," kata anggota fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Rio Sambodo, di gedung dewan, Jakarta, Selasa (11/6/2013).
Ditambahkan dia, pemerintah DKI belum maksimal meraih target pendapatan daerah. Karena, hanya merealisasikan pendapatan daerah kurang dari 1 persen. Padahal, pemerintah bisa menyerap lebih banyak pendapatan daerah dari sektor pajak. Salah satunya sektor pajak air.
"Pajak pemakaian air bawah tanah juga hanya terealisasi 60,03 persen dari target Rp170 miliar," terangnya.
Seperti diketahui, saat Paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas evaluasi dan laporan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2012, diketahui sisa anggaran (silpa) mencapai Rp9,45 triliun.
Sementara itu, Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi)-Basuki T Purnama mewarisi anggaran dari periode sebelumnya selama tiga bulan. Sejak dilantik menjadi gubernur, Jokowi cenderung tidak maksimal dalam penggunaan anggaran.
(san)