Tolak kenaikan BBM, PKS diminta keluar dari koalisi

Sindonews.com - Pemasangan 110 spanduk penolakan kenaikan harga baham bakar minyak (BBM), dinilai sebagai pencitraan saja. Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Kota Depok Rintis Yanto.

Menurut dia, selama ini PKS memiliki standar ganda dalam menyikapi kebijakan politik pemerintah.

“PKS selalu memilki standar ganda dalam sikap politiknya,” kata Rintis, Senin (03/06/2013).

Menurut dia, kalau memang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah dengan menolak kenaikan BBM, maka PKS seharusnya bersikap tegas.

“Saya minta ketegasan. Silahkan PKS keluar dari koalisi dan menarik semua menterinya,” tegasnya.

Dikatakan dia, pemasangan spanduk yang dilakukan PKS hanya pencitraan sesaat, kepada rakyat yang sudah cerdas menilai.

“Upaya pencitraan ini tidak akan mendapat simpati rakyat,” tutupnya.

Sebelumnya, titik-titik yang terpasang spanduk penolakan dari PKS antara lain di Jalan Raya Bogor tepatnya pertigaan Cilangkap, Cilodong. Kemudian di JalanRaya Cilangkap, Tapos.

Kemudian terlihat lagi di Jalan Siliwangi, Lampu merah Jalan Dewi Sartika, Jalan Nusantara, Jalan Arif Rahman Hakim (ARH). Untuk memasang 110 spanduk di Depok PKS Depok mengeluarkan anggaran Rp 10 juta.

“Ya kalau satu spanduk Rp100 ribu, berarti Rp10 jutaanlah,” kata Ketua DPC PKS Depok Suparyono.