Ahok minta BPK & BPKP audit proyek JLNT

Sindonews.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta Badan Pengawas Keungan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP) mengaudit pembangunan Jalan Layang Non Tol (JLNT) ruas Kampung Melayu-Tanah Abang yang diduga telah terjadi pemangkasan anggaran.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, pemutusan anggaran untuk pengerjaan JLNT terjadi saat pergantian pimpinan (Pemprov DKI). Dari itu, pihaknya meminta kepada BPK dan BPKP melakukan audit dan penelitian, agar jika diteruskan tidak terjadi masalah dikemudian hari.

"Pemutusan anggaran ketika ganti kepemimpinan. Makanya kita akan minta audit BPK dan BPKP untuk diteliti, jangan sampai kalau diteruskan ada yang salah," kata Ahok, di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (22/4/2013).

Dia melanjutkan, jika proyek pembangunan JLNT tersebut tetap diteruskan, maka kemungkinan anggarannya belum tersedia. Namun, jika akhirnya harus diteruskan, maka harus lelang tender ulang.

"Kalau diteruskan juga anggarannya dari mana? kalau dicek bisa diteruskan, ya kita teruskan, apakah harus lewat proses tender atau bagaimana?" pungkasnya.

Seperti diketahui, ada tiga paket dalam pengerjaan JLNT Kampung Melayu-Tanah Abang, yaitu paket Casablanca, paket Prof. Dr. Satrio, dan paket Mas Mansyur. Di antara ketiga paket itu, masih ada satu paket yang masih dalam pengerjaan, yaitu paket Mas Mansyur.