Bank DKI kawal KJP dengan data BPS
Bank DKI kawal KJP dengan data BPS
A
A
A
Sindonews.com - Untuk mengontrol dan mengawasi program Kartu Jakarta Pintar (KJP), pihak Bank DKI mengambil data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Hal itu disampaikan Direktur Utama Bank DKI, Eko Budiwiyono, saat membagikan kartu KJP di SMK 16, Menteng, Jakarta Pusat.
Menurutnya, untuk mengawal data KJP, pihaknya telah mengambil data dari BPS yang mengambil langsung data dari masyarakat yang bisa dicek satu persatu.
"Pengadaan program KJP sesuai dengan data BPS. Data BPS diambil langsung dari masyarakat melalui cek satu persatu," ujar Eko B, di SMK 16, Menteng, Jakarta, Jumat (12/4/2013).
Selain itu, data dari Badan Pusat Laporan Statistik (BPLS) dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), sekalipun surat keabsahan untuk mendapatkan KJP berasal dari kelurahan.
"Data BPLS itu dilengkapi dengan data SKTM, berdasadari masyarakat walaupun surat keabsahan berasal dari kelurahan," kata Eko B.
Namun demikian, kata Eko, seleksi siswa yang berhak mendapatkan KJP bermula dari rekomendasi yang diberikan pihak RT dan RW setempat. Dia menambahkan, jika RT dan RW telah memberikan rekomendasi, maka kabsahan tersebut bisa di percaya.
Namun, dirinya menyarankan kepada orang tua dan siswa langsung mengecek daftar sementara penerima KJP ke sekolah masing-masing.
"Surat pengantar RT dan RW merupakan sebuah seleksi. kalau RT memberikan berarrti kita percaya, tapi kalaau nanti dirasa kurang di sini letakan ke masyarakat. Saya mengakali masyarakat dan orang tua untuk melihat dan merasakan sendiri. Caranya kita pampangkan data penerima kjp sementara sampai daftar tetap penerima KJP dipampang di sekolah," paparnya.
Seperti diberitakan, Bank DKI hari ini membagikan sebanyak 80 ribu lebih kartu KJP kepada semua siswa dari semua tingkatan sekolah di Jakarta yang sudah terdaftar.
Menurutnya, untuk mengawal data KJP, pihaknya telah mengambil data dari BPS yang mengambil langsung data dari masyarakat yang bisa dicek satu persatu.
"Pengadaan program KJP sesuai dengan data BPS. Data BPS diambil langsung dari masyarakat melalui cek satu persatu," ujar Eko B, di SMK 16, Menteng, Jakarta, Jumat (12/4/2013).
Selain itu, data dari Badan Pusat Laporan Statistik (BPLS) dilengkapi dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), sekalipun surat keabsahan untuk mendapatkan KJP berasal dari kelurahan.
"Data BPLS itu dilengkapi dengan data SKTM, berdasadari masyarakat walaupun surat keabsahan berasal dari kelurahan," kata Eko B.
Namun demikian, kata Eko, seleksi siswa yang berhak mendapatkan KJP bermula dari rekomendasi yang diberikan pihak RT dan RW setempat. Dia menambahkan, jika RT dan RW telah memberikan rekomendasi, maka kabsahan tersebut bisa di percaya.
Namun, dirinya menyarankan kepada orang tua dan siswa langsung mengecek daftar sementara penerima KJP ke sekolah masing-masing.
"Surat pengantar RT dan RW merupakan sebuah seleksi. kalau RT memberikan berarrti kita percaya, tapi kalaau nanti dirasa kurang di sini letakan ke masyarakat. Saya mengakali masyarakat dan orang tua untuk melihat dan merasakan sendiri. Caranya kita pampangkan data penerima kjp sementara sampai daftar tetap penerima KJP dipampang di sekolah," paparnya.
Seperti diberitakan, Bank DKI hari ini membagikan sebanyak 80 ribu lebih kartu KJP kepada semua siswa dari semua tingkatan sekolah di Jakarta yang sudah terdaftar.
(stb)
Explore More