DPN SRMI tuntut Jokowi-Ahok kawal penerapan KJS
A
A
A
Sindonews.com - Sekitar 3 ribu massa Dewan Pimpinan Nasional-Serikat Rakyat Miskin Indonesia (DPN SRMI), mendatangi Balai Kota Jakarta. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, untuk memperjelas mekanisme kebijakan publik yang sementara ini gencar dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Dika Mohammad, Humas aksi karnaval, mereka datang menuntut agar Joko Widodo tegas, menindak setiap Rumah Sakit yang menolak masyarakat yang mengunakan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
"Dilapangan masih banyak orang kecil yang menggunakan KJS, tidak mendapat pelayanan maksimal di rumah sakit," Katanya, di depan Balai Kota, Kamis (7/2/2013).
Mereka menganggap, alasan rumah sakit menolak pasien karena ruangan kelas III penuh. Sedangkan, masyarakat kecil tidak berdaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, jika terus ditolak oleh pihak rumah sakit.
"Kita ingin Pemprov lebih banyak lagi kerjasama dengan Rumah sakit, yang belum ikut ambil bagian dalam pelayanan kesehatan masyarakat," tegasnya.
Menurut Dika Mohammad, Humas aksi karnaval, mereka datang menuntut agar Joko Widodo tegas, menindak setiap Rumah Sakit yang menolak masyarakat yang mengunakan Kartu Jakarta Sehat (KJS).
"Dilapangan masih banyak orang kecil yang menggunakan KJS, tidak mendapat pelayanan maksimal di rumah sakit," Katanya, di depan Balai Kota, Kamis (7/2/2013).
Mereka menganggap, alasan rumah sakit menolak pasien karena ruangan kelas III penuh. Sedangkan, masyarakat kecil tidak berdaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, jika terus ditolak oleh pihak rumah sakit.
"Kita ingin Pemprov lebih banyak lagi kerjasama dengan Rumah sakit, yang belum ikut ambil bagian dalam pelayanan kesehatan masyarakat," tegasnya.
(stb)