Transparansi anggaran di website, Jokowi contek Foke

Sindonews.com - Niat Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk buka-bukaan terkait transparansi anggaran belanja daerahnya masih dianggap setengah-setengah. Kritik itu dilontarkan sejumlah organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), di antaranya LSM Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran (Fitra).

Menurut Sekjen Fitra, Yuna Farhan, sebenarnya cara yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Gubernur Basuki T Purnam a(Ahok) terkait transparansi anggaran sudah ada di era kepemimpinan Fauzi Bowo. Menurutnya, sistem informasi anggaran yang bisa dilihat masyarakat di website sudah ada sejak gubernur lama.

"Sebenarnya cara yang dilakukan Jokowi masih setengah-setengah. Cara dia menginformasikan di website sudah ada di zaman pemerintahan sebelumnya," ujar Yuna, saat dihubungi Sindonews, Kamis (7/3/2013).

Namun begitu, Yuna juga memberi apresiasi terkait rencana Pemprov DKI Jakarta untuk membuat informasi kegiatan dan anggaran pemerintahan Jakarta sampai ke level paling bawah, yakni tingkat RT dan RW.

Baginya, sistem informasi yang diumumkan di level bawah tersebut merupakan cara baru dan belum pernah dilihat dirinya di daerah lain. "Kan, kemarin dia mau bikin informasi anggaran, kegiatan yang ada di dinas-dinas, kelurahan, mau diumumkan di RT/RW, kalau itu saya mendukung," imbuhnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana ingin membangun sistem informasi menyangkut kegiatan pemerintahan daerah Jakarta termasuk soal anggarannya agar bisa diakses masyarakat luas sampai ke tingkat RT dan RW. Salah satunya adalah pembuatan poster besar ditiap-tiap kelurahan dan RT/RW.