Jabatan dilelang, lurah ketar ketir
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) akan melelang jabatan lurah, camat dan kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI. Bagaimana tanggapan para lurah?
Sebagian merasa ketar ketir dan terancam. Mereka bahkan mengaku tidak mengetahui rencana lelang tersebut langsung dari atasannya. Melainkan tahu dari media massa, baik cetak dan elektronik. Hal itu terungkap saat Sindonews, melakukan penelusuran langsung ke lapangan.
Seperti diungkapkan salah seorang lurah di kawasan Jakarta Barat. Lurah yang enggan menyebutkan namanya tersebut mengaku pasrah jika dianggap tidak becus dan dicopot oleh atasannya.
"Keputusan berasal dari pimpinan, saya enggan berkomentar soal itu," katanya saat ditemui Sindonews, di kawasan Jakarta Barat, Senin (4/2/2013).
Namun begitu, ada juga lurah yang menyambut baik usul tersebut. Sebab menurutnya, usul itu membuktikan sistem terbuka yang coba dibangun oleh Pemerintah Jakarta Baru pimpinan Jokowi.
"Kalau kami pasti mendukung 100 persen kebijakan Gubernur Jokowi," kata Lurah Duri Kepa Hasanudin saat ditemui terpisah.
Dia melanjutkan, pengangkatan lurah melalui mekanisme Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat). Sedang konsep lelang jabatan ini, menurutnya suatu terobosan baru untuk lebih meningkatkan kinerja pejabat terkait.
"Lelang ini sifatnya terbuka dengan mempertimbangkan kompetensi dan kapabalitas. Terobosan ini sangat bagus untuk kedepannya," tukasnya.
Sebagian merasa ketar ketir dan terancam. Mereka bahkan mengaku tidak mengetahui rencana lelang tersebut langsung dari atasannya. Melainkan tahu dari media massa, baik cetak dan elektronik. Hal itu terungkap saat Sindonews, melakukan penelusuran langsung ke lapangan.
Seperti diungkapkan salah seorang lurah di kawasan Jakarta Barat. Lurah yang enggan menyebutkan namanya tersebut mengaku pasrah jika dianggap tidak becus dan dicopot oleh atasannya.
"Keputusan berasal dari pimpinan, saya enggan berkomentar soal itu," katanya saat ditemui Sindonews, di kawasan Jakarta Barat, Senin (4/2/2013).
Namun begitu, ada juga lurah yang menyambut baik usul tersebut. Sebab menurutnya, usul itu membuktikan sistem terbuka yang coba dibangun oleh Pemerintah Jakarta Baru pimpinan Jokowi.
"Kalau kami pasti mendukung 100 persen kebijakan Gubernur Jokowi," kata Lurah Duri Kepa Hasanudin saat ditemui terpisah.
Dia melanjutkan, pengangkatan lurah melalui mekanisme Baperjakat (Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat). Sedang konsep lelang jabatan ini, menurutnya suatu terobosan baru untuk lebih meningkatkan kinerja pejabat terkait.
"Lelang ini sifatnya terbuka dengan mempertimbangkan kompetensi dan kapabalitas. Terobosan ini sangat bagus untuk kedepannya," tukasnya.
(san)