Pemkot Depok anggarkan Rp8,9 M untuk anjal
Pemkot Depok anggarkan Rp8,9 M untuk anjal
A
A
A
Sindonews.com - Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok tengah fokus pada persoalan penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Hal itu sesuai dengan hasil rapat koordinasi perencanaan dengan kabupaten kota pada kegiatan "Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Aspek Kesejahteraan Sosial Tahun 2013 di Lingkungan Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat".
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok Abdul Haris mengatakan, untuk penanganan masalah PMKS pihaknya menganggarkan Rp1.9 miliar lebih. Sementara untuk santunan kematian bagi warga miskin yakni Rp7 M lebih.
"Sehingga total Bidang Sosial mencapai Rp8,9 milyar lebih," katanya kepada wartawan, Jumat (01/02/2013).
Haris menambahkan, kegiatan akan lebih fokus kepada masalah anak jalanan (anjal), PMKS jalanan, kajian kelembagaan institusi sosial, penyusunan pedoman penanganan PMKS jalanan, dan upaya penanggulangan bencana yang belakangan ini banyak dihadapi di berbagai daerah.
Kompleksnya, kata Haris, masalah sosial tersebut adalah karena berkaitan dengan masalah kesehatan, pendidikan, akses ke sumber ekonomi, akses informasi, akses infrastruktur, dan lainnya.
"Permasalahan sosial dan dinas sosial masih belum mendapat prioritas bagi pemerintah kabupaten kota. Kurangnya SDM, belum lagi untuk menangangi masalah buruh. Beruntung kami selama ini koordinasi dengan Serikat Pekerja dan Apindo, dan masalah gejolak buruh di Depok dapat diredam, sehingga tidak terjadi chaos seperti di daerah lain," paparnya.
Selain itu, kata Haris, pihaknya juga fokus menangani penanggulangan bencana, khususnya tanggap darurat bantuan bagi warga korban bencana. Jumlah PMKS menggambarkan banyaknya penduduk yang mengalami permasalahan sosial serius.
"Sedangkan PSKS menggambarkan potensi sumber untuk menangani permasalahan sosial atau juga menuju kesejahteraan sosial," tegasnya.
Target Provinsi Jawa Barat adalah bebas anjal tahun 2014 dan bebas PMKS jalanan tahun 2016. Terkait dengan penanggulangan bencana Jawa Barat mempunyai 1.317 orang anggota Taruna Siaga Bencana.
"Penanggulangan bencana diberikan dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan dasar korban bencana dan perlindungan sosialnya," tutup Haris.
Hal itu sesuai dengan hasil rapat koordinasi perencanaan dengan kabupaten kota pada kegiatan "Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Program Aspek Kesejahteraan Sosial Tahun 2013 di Lingkungan Dinas Sosial Propinsi Jawa Barat".
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok Abdul Haris mengatakan, untuk penanganan masalah PMKS pihaknya menganggarkan Rp1.9 miliar lebih. Sementara untuk santunan kematian bagi warga miskin yakni Rp7 M lebih.
"Sehingga total Bidang Sosial mencapai Rp8,9 milyar lebih," katanya kepada wartawan, Jumat (01/02/2013).
Haris menambahkan, kegiatan akan lebih fokus kepada masalah anak jalanan (anjal), PMKS jalanan, kajian kelembagaan institusi sosial, penyusunan pedoman penanganan PMKS jalanan, dan upaya penanggulangan bencana yang belakangan ini banyak dihadapi di berbagai daerah.
Kompleksnya, kata Haris, masalah sosial tersebut adalah karena berkaitan dengan masalah kesehatan, pendidikan, akses ke sumber ekonomi, akses informasi, akses infrastruktur, dan lainnya.
"Permasalahan sosial dan dinas sosial masih belum mendapat prioritas bagi pemerintah kabupaten kota. Kurangnya SDM, belum lagi untuk menangangi masalah buruh. Beruntung kami selama ini koordinasi dengan Serikat Pekerja dan Apindo, dan masalah gejolak buruh di Depok dapat diredam, sehingga tidak terjadi chaos seperti di daerah lain," paparnya.
Selain itu, kata Haris, pihaknya juga fokus menangani penanggulangan bencana, khususnya tanggap darurat bantuan bagi warga korban bencana. Jumlah PMKS menggambarkan banyaknya penduduk yang mengalami permasalahan sosial serius.
"Sedangkan PSKS menggambarkan potensi sumber untuk menangani permasalahan sosial atau juga menuju kesejahteraan sosial," tegasnya.
Target Provinsi Jawa Barat adalah bebas anjal tahun 2014 dan bebas PMKS jalanan tahun 2016. Terkait dengan penanggulangan bencana Jawa Barat mempunyai 1.317 orang anggota Taruna Siaga Bencana.
"Penanggulangan bencana diberikan dalam rangka membantu memenuhi kebutuhan dasar korban bencana dan perlindungan sosialnya," tutup Haris.
(san)
Explore More