DPRD Bekasi dukung kebijakan BKD

Sindonews.com – DPRD Kabupaten Bekasi mendukung rencana Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bekasi, untuk melakukan tindakan tegas terhadap pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Kabupaten Bekasi. Dukungan itu diungkapkan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sarbini.

Namun, Sarbini meminta BKD untuk lebih serius membuat peraturan mengenai tingkat kedisiplinan PNS. Menurutnya, aturan yang dibuat itu nantinya akan berdampak baik terhadap pelayanan masyarakat.

“Peraturan itu harus segera direalisasikan,” kata Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Sarbini meminta BKD, Minggu (6/1/2013).

Peraturan itu, kata dia, merupakan pembenahan birokrasi di Kabupaten Bekasi yang selama ini terkesan sangat amburadul. Apalagi pelayanan bagi masyarakat saat ini belum berjalan baik.

“Sehingga, dengan adanya aturan itu, diharapkan kinerja PNS bisa lebih baik lagi kedepanya,” harapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Karena sanksi administratif dianggap tidak membuat jera pelaku pelanggaran, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bekasi akan menerapkan pemotongan tunjangan bagi pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.