Warga Jakarta butuh remunisipalisasi air bersih

Sindonews.com - Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dari jalur independen, Faisal Basri-Biem Benjamin mendapat giliran melakukan kampanye di wilayah Jakarta Utara.

Dalam kunjungannya, Faisal Basri menyerukan remunisipalisasi atau pengembalian pengelolaan air bersih ke pemerintah atau warga. Faisal Basri mengaku sejauh ini dirinya menerima keluhan warga dan juga melihat sendiri kesulitan mereka untuk mendapatkan akses ke air bersih.

"Lokasi yang dekat dengan laut menyebabkan air tanah di wilayah utara, khususnya Penjaringan, Cakung dan Cilincing tidak layak untuk digunakan," ujar Faisal Basri di Muara Baru, Jakarta Utara, Kamis (28/6/2012).

Menurut Faisal, mereka yang berlangganan air dari PT Palyja, salah satu operator yang mengoperasikan air bersih sering mengalami masalah karena air hanya mengalir pada jam-jam tertentu.

"Bahkan pada pagi hari atau sore hari, air hanya menetes. Warga hanya dapat air pada akgtu tertentu," tuturnya.

Akibatnya, lanjutnya, warga harus mencari akses lain untuk mendapatkan air bersih.
Salah satu caranya adalah dengan membeli air dalam satuan jeriken, dan harga per jeriken rata-rata Rp3.000 sampai Rp5.000.

"Setiap hari warga membutuhkan tiga sampai empat pikul jeriken sehingga pengeluarannya untuk air bersih per hari adalah Rp15.000. Bagi warga yang umumnya pekerja informal dan buruh dengan penghasilan kurang dari Rp30.000 per hari, kesulitan air bersih adalah bencana untuk mereka," imbuhnya.

Bahkan, kata Faisal warga harus mengeluaran uang Rp100.000 per hari untuk air bersih di Taman Sari Jakarta Barat. Oleh karena itu, Faisal menilai ada dua masalah yang selalu muncul yakni pembangunan infrastruktur pipa dan water loss.

"Masalah ini sebetulnya adalah alasan mengapa pemda Jakarta selama 15 tahun mengundang operator-operator swasta untuk mengelola air bersih," katanya.

Namun hingga kini, walaupun telah berganti-ganti kepemilikan, PT PAM Lyonnaise Jaya (PT Palyja) yang mengelola bagian timur Jakarta dan PT Thames PAM Jaya (sekarang PT Aetra) di bagian barat, belum menunjukkan kinerja yang memuaskan.

Faisal juga menuntut keterbukaan dalam penentuan tarif air. Saat ini, misalnya, tarif air di Jakarta untuk wilayah kerja Palyja mencapai Rp7.800 per meter kubik dan untuk wilayah kerja Aetra sebesar Rp6.800 per meter kubik.

"Yang pasti harga itu lebih mahal dari daerah lain," ucapnya.

Lebih lanjut Faisal mengatakan dia tidak rela jika warga yang sudah miskin diperas keringatnya hingga kering oleh swasta hanya untuk membayar air. Untuk mengatasi hal ini, Faisal mendukung upaya renegosiasi yang dilakukan untuk menghadapi operator yang bandel tersebut.

"Banyak hal yang perlu direnegosiasi, namun yang utama adalah evaluasi target kinerja khususnya pembangunan dan perawatan infrastruktur pipa. Para operator harus memenuhi rasio cakupan pelayanan dan target layanan," kata dia.

Faisal Basri menegaskan dalam kurun waktu tiga tahun, para operator itu harus bekerja keras menjangkau dan memperbanyak pelanggan mendekati 100 persen. Bila para PT PAM dan PT Aetra tidak sanggup memenuhi target itu, Faisal Basri mengatakan tidak ada cara lain lagi selain remunilisasi pengelolaan kedua operator itu ke tangan warga.

Cara ini, kata dia, memang tidak lepas dari tuntutan risiko hukum karena perjanjian yang dibuat lima belas tahun lalu memang dibuat sedemikian rupa agar kerjasama itu tidak dapat dibubarkan.

"Ada ganti rugi yang jumlahnya sekitar Rp5-6 triliun yang harus dibayar oleh pemerintah daerah bila hal itu terjadi," kata dia.

Meski demikian, Faisal tetap optimis, bila warga berdaya bareng-bareng dan setuju agar pengelolaan air di Jakarta diambil dari swasta dan dikelola kembali oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta, risikonya akan lebih kecil.

Ia memberi contoh warga di kota Varages, Durance-Luberon di Perancis, warga kota Wontara dan Atlanda di Amerika, dan warga di luar negeri lainnya yang telah berhasil melakukan remunilisasi pengelolaan air bersih dari operator swasta kepada warga kota.(azh)