Foke: Dana APBD tak cukup bangun Jakarta
Foke: Dana APBD tak cukup bangun Jakarta
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo (Foke) mengakui jika Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta relatif tinggi, yakni Rp31,07 triliun. Namun dia juga mengakui dana itu tidak cukup untuk membangun infrastruktur, sarana dan prasarana kota.
"Selain APBD, Pemprov DKI Jakarta menerima Dana Dekonsentrasi sebesar Rp606,47 miliar dan Tugas Pembantuan sebesar Rp42,03 miliar, sehingga jumlah total sekitar Rp648,51 miliar," ujar Foke dalam Paripurna Istimewa DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (22/6/2012).
Atasa dasar itulah, dia beralasan, pendanaan pembangunan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, belum bisa terealisasikan.
"Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemprov DKI Jakarta telah mencari beberapa sumber pendanaan, diantaranya dengan peningkatan partisipasi swasta dalam penyediaan sarana perkotaan, melalui mekanisme Public Private Partnership," ungkapnya.
Mulai tahun 2012, sambung Foke, Pemprov DKI Jakarta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan beberapa prasarana Kota Jakarta, melalui penerbitan obligasi daerah.
Sementara itu, Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, harusnya APBD DKI Jakarta mampu digunakan untuk membangun Ibu Kota DKI Jakarta. Untuk itu, dia meminta Foke bisa turun langsung ke tengah masyarakat dan melihat fakta yang ada.
"Paling penting bagaimana pemimpin merasakan kemiskinan yang ada di lapangan. Di Jakarta masih ada gizi buruk, itu persoalan," pungkas Jokowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. (san)
"Selain APBD, Pemprov DKI Jakarta menerima Dana Dekonsentrasi sebesar Rp606,47 miliar dan Tugas Pembantuan sebesar Rp42,03 miliar, sehingga jumlah total sekitar Rp648,51 miliar," ujar Foke dalam Paripurna Istimewa DPRD DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (22/6/2012).
Atasa dasar itulah, dia beralasan, pendanaan pembangunan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007, belum bisa terealisasikan.
"Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemprov DKI Jakarta telah mencari beberapa sumber pendanaan, diantaranya dengan peningkatan partisipasi swasta dalam penyediaan sarana perkotaan, melalui mekanisme Public Private Partnership," ungkapnya.
Mulai tahun 2012, sambung Foke, Pemprov DKI Jakarta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan beberapa prasarana Kota Jakarta, melalui penerbitan obligasi daerah.
Sementara itu, Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, harusnya APBD DKI Jakarta mampu digunakan untuk membangun Ibu Kota DKI Jakarta. Untuk itu, dia meminta Foke bisa turun langsung ke tengah masyarakat dan melihat fakta yang ada.
"Paling penting bagaimana pemimpin merasakan kemiskinan yang ada di lapangan. Di Jakarta masih ada gizi buruk, itu persoalan," pungkas Jokowi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. (san)
()
Explore More