Ratusan Guru Pensiun, Kota Bekasi Kekurangan Guru ASN

BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mencatat wilayahnya masih kekurangan guru dengan status Aparatur Negeri Sipil (ASN). Sebab, tahun ini tercatat ratusan guru itu memasuki masa pensiun.

Ratusan guru yang memasuki usia penisun ini mengajar di tingkatan Sekolah Dasar (SD) dan Sekolan Menengah Pertama (SMP). Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Inayatullah mengatakan, guru yang memasuki masa pensiun di tahun ini sebanyak 200 orang yang mengajar di SD maupun SMP yang tersebar di 12 kecamatan.

"Masa kerja ratusan ASN Guru tersebut akan berakhir bertahap setiap bulannya," kata Inaya kepada wartawan, Rabu (4/3/2020). Meski banyak PNS guru yang pensiun, lanjut dia, pemerintah mengklaim tidak ada kendala untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) di sejumlah sekolah. Sebab, pihaknya memaksimalkankan sejumlah guru tenaga kerja kontrak atau honorer. Serta menambah jam mengajar guru yang ada.

Inayatullah mencontohkan, biasanya guru maksimal mengajar 24 jam selama satu minggu. Dengan adanya guru PNS yang pensiun, penambahan jam mengajar guru bisa ditambah menjadi 30 hingga 35 jam.

Saat ini, lanjut dia, Kota Bekasi mendorong pemerintah pusat dapat mengangkat guru Tenaga Kerja Kontrak (TKK) atau honorer menjadi ASN, menyusul berkurangnya guru tersebut."Harapan kami, pemerintah bisa mengangkat guru TKK dan honorer menjadi ASN, karena guru ASN di Bekasi sangat minim," ujarnya.

Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi mengatakan, untuk menimalisir minimnya guru dengan status ASN, pemerintah mulai optimalisasi tenaga guru pendidik agar fokus mengajar. Sedangkan untuk persoalan administrasi sekolah nantinya menggunakan tenaga-tenaga administrasi.

"Optimalisasi pegawai ASN yang ada saat ini untuk menjadi tenaga pengajar. Karena, sebagian ASN dilingkungan organisasi perangkat daerah masih ada basic untuk tenaga pengajar," katanya. Untuk itu, yang mempunyai basic sebagai tenaga pengajar akan dijadikan tenaga pendidik baru dari ASN.

Selain itu, kata dia, Kota Bekasi juga akan mendorong pemerintah pusat dalam rangka proses penambahan guru. Apalagi, persoalan ini adalah persoalan nasional. Hampir di setiap daerah masih terbatas guru PNS."Kami juga akan libatkan TKK yang mempunyai latar belakang tenaga pendidik, sedang di evaluasi," ucapnya.