Soal Monas dan Formula E, Komunikasi Pusat dan Daerah Harus Diperbaiki
Soal Monas dan Formula E, Komunikasi Pusat dan Daerah Harus Diperbaiki
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) akhirnya memberi lampu hijau penyelenggaraan Formula E dengan lintasan di sekitar Monas. Namun, pelaksanaan konstruksi lintasan tribun penonton dan fasilitas lain harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor11/2010 Tentang Cagar Budaya.
“Prinsipnya Komisi Pengarah menyetujui Formula E di Kawasan Taman Medan Merdeka,” kata Sekretaris Kemensetneg Setya Utama di Jakarta kemarin.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai perubahan sikap yang mendadak tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah harus lebih baik lagi. Hal tersebut agar tidak menimbulkan perbedaan kebijakan di kemudian hari. Sebab, perbedaan kebijakan bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah. “Masyarakat jadi bingung dengan kebijakan pemerintah. Ini harus diminimalkan,” ungkapnya.
Trubus mengatakan, apabila revitalisasi Monas yang sudah mencapai 88% dihentikan, itu akan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat yang diterima masyarakat. Begitu juga dengan formula E. “Perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kebijakan Monas, khususnya mengenai Formula E, itu akibat buruknya komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” katanya.
Meski sudah mengantongi persetujuan dari Komisi Pengarah, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta. Diantaranya, dalam perencanaan konstruksi lintasan tribun penonton dan fasilitas lain harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya.
Pemprov DKI juga harus menjaga keasrian, kelestarian vegetasi pohon, dan kebersihan lingkungan di kawasan Jalan Medan Merdeka. Pemprov DKI juga diminta menjaga keamanan dan ketertiban disekitar kawasan Jalan Medan Merdeka, serta melibatkan instansi terkait guna menghindari perubahan fungsi, kerusakan lingkungan, dan kerusakan cagar budaya di kawasan itu.
Kepala Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan, masih menunggu arahan Gubernur Anies Baswedan yang akan bertemu Presiden Joko Widodo perihal persetujuan diselenggarakannya Formula E di Monas. “Artinyakan dibolehkan, tapi kan ada beberapa catatan. Nah, nanti Pak Gubernur mau minta penjelasan catatan itu kira-kira apa saja,” ungkapnya.
Ada dua pilihan pelaksanaan formula E. Pertama di Monas dan kedua di area Gelora BungKarno (GBK). Meskipun belum diputuskan, semua pengerjaan infrastruktur tetap sesuai jadwal dan ditargetkan selesai se -be lum 6 Juni 2020. “Pekerjaan itu (infrastruktur) tidak ada masalah, masih on the track. Jadi mau di GBK, mau di Monas, masih on the track,” ungkapnya.
Pengerjaan proyek melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang sudah memberi pendapat bagaimana pelaksanaan Formula E tidak mengganggu cagar budaya. “Pokoknya kita sudah punya desain,” katanya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengakui biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Formula E memang besar. Namun, dia menjamin uang yang digelontorkan itu tidak sia-sia. Dia memperkirakan ajang ini mampu menghasilkan perputaran uang hingga 78 juta euro atau sekitar Rp1,2 triliun. Asumsinya, Jakarta E-Prix nanti akan di hadiri 35.000 penonton dengan 26.000 penonton dari Jakarta, 7.000 domestik, dan 1.700 internasional.
Setidaknya ada tiga manfaat yang bisa didapatkan Jakarta dengan menjadi tuan rumah. Pertama, peningkatan sektor pariwisata. Dapat dipastikan ribuan turis mancanegara dan domestik akan datang ke Jakarta pada saat balapan digelar nanti. Ini akan menggerakkan sektor pariwisata di Ibu Kota.
Manfaat kedua, balapan Formula E akan mempromosikan Jakarta ke ajang global. Paling tidak negara-negara di dunia akan melihat bahwa Jakarta juga mampu menggelar event prestisius berskala internasional. Harapannya, masyarakat dunia akan semakin mengenal Jakarta dan tertarik untuk berkunjung. Manfaat ke tiga, balap Formula E ini bisa menjadi ajang kampanye kendaraan ramah lingkungan. Balapan ini akan mempromosikan kelebihan mobil listrik sebagai solusi transportasi masa depan. “Kita tahu Indonesia termasuk salah satu negara yang tengah mengembangkan mobil listrik,” paparnya. (Bima Setiyadi)
“Prinsipnya Komisi Pengarah menyetujui Formula E di Kawasan Taman Medan Merdeka,” kata Sekretaris Kemensetneg Setya Utama di Jakarta kemarin.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai perubahan sikap yang mendadak tersebut menunjukkan bahwa komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah harus lebih baik lagi. Hal tersebut agar tidak menimbulkan perbedaan kebijakan di kemudian hari. Sebab, perbedaan kebijakan bisa menyebabkan hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah. “Masyarakat jadi bingung dengan kebijakan pemerintah. Ini harus diminimalkan,” ungkapnya.
Trubus mengatakan, apabila revitalisasi Monas yang sudah mencapai 88% dihentikan, itu akan lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat yang diterima masyarakat. Begitu juga dengan formula E. “Perbedaan pendapat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kebijakan Monas, khususnya mengenai Formula E, itu akibat buruknya komunikasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat,” katanya.
Meski sudah mengantongi persetujuan dari Komisi Pengarah, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh Pemprov DKI Jakarta. Diantaranya, dalam perencanaan konstruksi lintasan tribun penonton dan fasilitas lain harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, antara lain UU Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya.
Pemprov DKI juga harus menjaga keasrian, kelestarian vegetasi pohon, dan kebersihan lingkungan di kawasan Jalan Medan Merdeka. Pemprov DKI juga diminta menjaga keamanan dan ketertiban disekitar kawasan Jalan Medan Merdeka, serta melibatkan instansi terkait guna menghindari perubahan fungsi, kerusakan lingkungan, dan kerusakan cagar budaya di kawasan itu.
Kepala Dinas Bina Marga Pemprov DKI Jakarta, Hari Nugroho, mengatakan, masih menunggu arahan Gubernur Anies Baswedan yang akan bertemu Presiden Joko Widodo perihal persetujuan diselenggarakannya Formula E di Monas. “Artinyakan dibolehkan, tapi kan ada beberapa catatan. Nah, nanti Pak Gubernur mau minta penjelasan catatan itu kira-kira apa saja,” ungkapnya.
Ada dua pilihan pelaksanaan formula E. Pertama di Monas dan kedua di area Gelora BungKarno (GBK). Meskipun belum diputuskan, semua pengerjaan infrastruktur tetap sesuai jadwal dan ditargetkan selesai se -be lum 6 Juni 2020. “Pekerjaan itu (infrastruktur) tidak ada masalah, masih on the track. Jadi mau di GBK, mau di Monas, masih on the track,” ungkapnya.
Pengerjaan proyek melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) yang sudah memberi pendapat bagaimana pelaksanaan Formula E tidak mengganggu cagar budaya. “Pokoknya kita sudah punya desain,” katanya.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengakui biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan Formula E memang besar. Namun, dia menjamin uang yang digelontorkan itu tidak sia-sia. Dia memperkirakan ajang ini mampu menghasilkan perputaran uang hingga 78 juta euro atau sekitar Rp1,2 triliun. Asumsinya, Jakarta E-Prix nanti akan di hadiri 35.000 penonton dengan 26.000 penonton dari Jakarta, 7.000 domestik, dan 1.700 internasional.
Setidaknya ada tiga manfaat yang bisa didapatkan Jakarta dengan menjadi tuan rumah. Pertama, peningkatan sektor pariwisata. Dapat dipastikan ribuan turis mancanegara dan domestik akan datang ke Jakarta pada saat balapan digelar nanti. Ini akan menggerakkan sektor pariwisata di Ibu Kota.
Manfaat kedua, balapan Formula E akan mempromosikan Jakarta ke ajang global. Paling tidak negara-negara di dunia akan melihat bahwa Jakarta juga mampu menggelar event prestisius berskala internasional. Harapannya, masyarakat dunia akan semakin mengenal Jakarta dan tertarik untuk berkunjung. Manfaat ke tiga, balap Formula E ini bisa menjadi ajang kampanye kendaraan ramah lingkungan. Balapan ini akan mempromosikan kelebihan mobil listrik sebagai solusi transportasi masa depan. “Kita tahu Indonesia termasuk salah satu negara yang tengah mengembangkan mobil listrik,” paparnya. (Bima Setiyadi)
(ysw)
Explore More