Depok Siap Hadapi Pilkada 2020, ASN Diminta Netral

DEPOK - Kesiapan Kota Depok menghadapi Pilkada Serentak 2020 dianggap sudah baik. Dari hasil paparan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) diketahui kesiapan Depok sudah maksimal.

"Secara umum Kota Depok siap (menghadapi Pilkada 2020) tadi kita cek perangkat penyelenggara pemilu, sampai tingkat TPS yang sudah dikeluarkan TKPU-nya. Kemudian Bawaslu juga sudah menjelaskan yang akan dilakukan. Jadi over all semua saya kira sudah siap," ujar Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung di Depok, Jumat (13/12/2019).

Diketahui bahwa pada 2020 akan dilaksanakan di 270 wilayah seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Komisi II DPR RI memiliki tugas untuk melakukan kunjungan spesifik untuk mengawasi dan memonitor persiapan pesta demokrasi tersebut. Pesta demokrasi yang diselenggarakan pada sembilan Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota ini harus menghasilkan pemimpin daerah yang berkualitas.

"Di sini mereka yang terpilih nantinya harus memiliki visi dan konsep yang jelas, untuk kemajuan daerah. Jadi di setiap kunjungan kami selalu berdiskusi baik dengan KPU, Bawaslu, pemerintahan setempat. Bagaimana, agar pilkada serentak gelombang keempat ini berkualitas," katanya.

Selain itu dijelaskan Doli pemerintahan yang efektif, bersih, dan baik akan terwujud apabila penyelenggaraan pemilu dilakukan secara terstruktur dan dipersiapkan secara matang. "Jadi, kami pastikan seluruh persiapannya dari sekarang," jelasnya.

Sementara itu, Komisi II DPR RI kembali menekankan perihal netralitas di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Melihat banyaknya petahana yang dipastikan muncul dan bertarung di Pilkada.

"Mereka akan menjadi kompetitor dalam ajang pilkada ini, sehingga diharapkan profesionalitas dari ASN karena mereka adalah aparat birokrasi yang tugasnya melayani publik bukan ikut dalam politik praktis. Siapapun yang terpilih, harus loyal terhadap fungsinya sebagai Pelayan publik," jelasnya.

Wakil Wali Kota Depok Pradi Supriatna menyatakan dukungan Pemerintah Kota Depok terhadap penyelenggaraan pilkada sudah mencapai 100%. Terutama, dilihat dari segi pendanaan terhadap KPU dan Bawaslu.

"Anggaran KPU Depok sekitar Rp60 miliar lebih, sedangkan Bawaslu Depok Rp15 miliar. Sementara yang sudah dicairkan, untuk Bawaslu Rp350 juta dan KPU Rp290," katanya.

Perihal akan dilibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), diikutsertakan dalam fungsi pengawasan pilkada nanti, Pradi menuturkan itu adalah hal lumrah. Pasalnya kata dia, harapannya tentu Pilkada menghasilkan pemimpin yang memiliki visi dan berkualitas. "Sehingga, sah-sah saja kalau KPK hadir membantu pengawasan proses Pilkada," katanya.