Temui Konstituennya, Suhaimi Dicurhati Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Temui Konstituennya, Suhaimi Dicurhati Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
A
A
A
JAKARTA - Belum lama ini Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi menemui pemilihnya di wilayah Jakarta Timur. Saat itu para warga mengeluhkan soal iuran BPJS Kesehatan yang naik hingga 100 persen.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan telah menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.Untuk kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu, Kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, Kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu.
Suhaimi mengatakan, kenaikan iuran BPJS sangat membebankan masyarakat, karena tidak mencerminkan adanya keberpihakan kepada masyarakat. "Iya begini itu perlu dikaji ulang, karena kalau maunya membantu masyarakat, tapi masyarakatnya mengeluh kan itu tidak sampai ke tujuannya," kata Suhaimi saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (16/11/2019).
Suhaimi mengatakan, kenaikan iuran BPJS yang terlampau tinggi dirasa masih tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, terlebih jika pasien BPJS harus menjalani perawatan di Rumah Sakit.
"Iya itu juga masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan di rumah sakit karena sering ditolak pihak rumah sakit. Maka nya itu harus dikaji secara menyeluruh terkait dengan besaran pembayarannya dan juga pelayanan yang semestinya diterima oleh masyarakat," ungkapnya. (Baca Juga: Iuran Naik, BPJS Pastikan Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan)
Sebelumnya diketahui bahwa Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi memanfaatkan waktu reses untuk bertemu konstituennya di daerah pemilihan (Dapil) 5 Jakarta Timur yang meliputi Kecamatan Jatinegara, Kramat Jati, dan Duren Sawit.
Tak hanya itu, Suhaimi sebagai politisi senior PKS juga menyoroti masalah saluran air dan pelayanan pembuatan KTP. Suhaimi mengaku, masih banyak menemukan saluran-saluran air yang tersumbat dan belum dikeruk oleh pihak Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur.
Hal itu banyak dikeluhkan warga yang mengaku khawatir dengan saluran air yang tak kunjung dibersihkan oleh pemerintah kota setempat, terlebih saat ini sudah memasuki musim penghujan dan potensi terjadinya genangan sangat tinggi.
Kemudian, selama bertemu warga Jakarta, ia juga mengaku mendengar banyak keluhan dari masyarakat soal lamanya proses pembuatan KTP.
Untuk menindak lanjuti aduan dan temuan tersebut, Suhaimi berjanji akan membawa permasalahan itu ke dalam rapat paripurna agar segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan telah menetapkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.Untuk kelas I dari Rp80 ribu menjadi Rp160 ribu, Kelas II dari Rp51 ribu menjadi Rp110 ribu, Kelas III dari Rp25.500 menjadi Rp42 ribu.
Suhaimi mengatakan, kenaikan iuran BPJS sangat membebankan masyarakat, karena tidak mencerminkan adanya keberpihakan kepada masyarakat. "Iya begini itu perlu dikaji ulang, karena kalau maunya membantu masyarakat, tapi masyarakatnya mengeluh kan itu tidak sampai ke tujuannya," kata Suhaimi saat dihubungi SINDOnews, Sabtu (16/11/2019).
Suhaimi mengatakan, kenaikan iuran BPJS yang terlampau tinggi dirasa masih tidak sebanding dengan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, terlebih jika pasien BPJS harus menjalani perawatan di Rumah Sakit.
"Iya itu juga masih banyak masyarakat yang mengeluhkan pelayanan di rumah sakit karena sering ditolak pihak rumah sakit. Maka nya itu harus dikaji secara menyeluruh terkait dengan besaran pembayarannya dan juga pelayanan yang semestinya diterima oleh masyarakat," ungkapnya. (Baca Juga: Iuran Naik, BPJS Pastikan Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan)
Sebelumnya diketahui bahwa Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi memanfaatkan waktu reses untuk bertemu konstituennya di daerah pemilihan (Dapil) 5 Jakarta Timur yang meliputi Kecamatan Jatinegara, Kramat Jati, dan Duren Sawit.
Tak hanya itu, Suhaimi sebagai politisi senior PKS juga menyoroti masalah saluran air dan pelayanan pembuatan KTP. Suhaimi mengaku, masih banyak menemukan saluran-saluran air yang tersumbat dan belum dikeruk oleh pihak Suku Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur.
Hal itu banyak dikeluhkan warga yang mengaku khawatir dengan saluran air yang tak kunjung dibersihkan oleh pemerintah kota setempat, terlebih saat ini sudah memasuki musim penghujan dan potensi terjadinya genangan sangat tinggi.
Kemudian, selama bertemu warga Jakarta, ia juga mengaku mendengar banyak keluhan dari masyarakat soal lamanya proses pembuatan KTP.
Untuk menindak lanjuti aduan dan temuan tersebut, Suhaimi berjanji akan membawa permasalahan itu ke dalam rapat paripurna agar segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
(ysw)
Explore More