Musim Hujan, Pemukiman Warga Bantaran Kali Dikhawatirkan Longsor

JAKARTA - Kegiatan reses anggota DPRD DKI Jakarta di 2019 hampir berakhir. Pemukiman padat penduduk rawan longsor di bantaran kali Jakarta Selatan masih menjadi masalah yang belum terselesaikan.

Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan, Yuke Yurike mengatakan, setelah mengunjungi seluruh titik wilayah reses di daerah pemilihan (Dapil) 8 Jakarta Selatan yang meliputi kecamatan Jagakarsa, Pasar Minggu, Tebet, Pancoran, serta Mampang Prapatan, pihaknya masih menemui beberapa keluhan. Di antaranya adalah program Kartu Jakarta Pintar (KJP) plus yang belum tersosialisasi dengan baik siapa penerima dan bagaimana syarat yang berbunyi pemilik kendaraan dilarang mendapatkan KJP plus.

Selain itu, masalah sampah juga banyak dikeluhkan. Masyarakat berharap pemerintah memfasilitasi alat pengelolaan sampah dan konsep yang lebih menyeluruh terkait kebersihan sampah. Begitu juga masalah pelatihan produk. Banyak masyarakat yang kebingungan promosi produk olahan tersebut.

Kemudian, masalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang status tanahnya milik negara seperti di kawasan Manggarai yang merupakan tanah milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Bukit Duri. Lalu di kelurahan Tegal Parang, Pela Mampang, Mampang, Cikoko dan Manggarai yang mengeluhkan minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) atau taman interaksi dan sebagainya.

"Yang memprihatinkan itu adalah pemukiman padat penduduk yang berada di bantaran kali seperti di kali Ciliwung, Cideng, Mampang dan kali Krukut. Itu rawan longsor kalau musim hujan. Karena masih ada yang turapnya harus dibenahi dan masih ada yang belum diproses terkait normalisasi kali. Rumah semi dan bahkan permanen ada yang berdiri dan berada di kemiringan yang mengkhawatirkan," kata Yuke saat dihubungi, Jumat (15/11/2019).

Yuke menjelaskan, banyak daerah pemukiman padat penduduk di Jakarta Selatan yang berbatasan dengan bantaran kali. Bahkan, untuk memasuki gang-gang rumah tersebut, kendaraan roda dua saja sulit mengaksesnya. Dia berharap, adanya penataan kampung kumuh melalu Comunity Action Planing (CAP) dan Comunity Implementasi Planing (CIP) mampu menata perkampungan padat penduduk di bantaran kali tersebut.

"Dua tahun belakangan ini belum ada penurapan kali. Seperti akses alat berat juga sulit masuk di beberapa lokasi, dan ini yang jadi kendala. Harus dipikirkan jalan keluarnya. Saya akan mencoba bicara dengan eksekutif perihal ini agar ada penanganan dalam waktu dekat," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jakarta Subejo mengatakan, berdasarkan rilis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sedikitnya ada sepuluh kecamatan wilayah di Jakarta rawan longsor kategori menengah yang disebabkan adanya pergeseran tanah.

Delapan wilayah berada di Jakarta Selatan, yakni Cilandak, Jagakarsa, Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Mampang Prapatan, Pancoran, Pasar Minggu, dan Pesanggrahan. Dua wilayah lainnya berada di Jakarta Timur, yaitu Kramatjati dan Pasar Rebo. "Sebagian besar di daerah aliran sungai," ungkapnya.

Pada musim hujan, kata Subedjo, longsor sangat mudah terjadi lantaran penyebabnya adalah curah hujan yang tinggi. Dia meminta masyarakat di wilayah-wilayah rawan longsor untuk selalu waspada pada musim hujan ini.

"Kami mengingatkan masyarakat agar waspada, sambil Pemprov antisipasi lewat mitigasi struktural, daerah bantaran kali diperkuat menanam pohon dan lainnya," katanya.