Uji Coba Kedua Sistem Kanalisasi 2-1 Jalur Puncak Ditangguhkan

BOGOR - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Pemkab Bogor dan Polres Bogor sepakat menangguhkan uji coba kedua kanalisasi 2-1 di Jalur Puncak hingga tersedianya infrastruktur di kawasan tersebut. Uji coba kemungkinan kembali dilakukan pada akhir November atau awal Desember 2019 mendatang.

Sekretaris BPTJ, Hindro Surahmat menjelaskan, hasil rapat evaluasi bersama seluruh pimpinan stakeholder terkait uji coba kedua sistem kanalisasi 2-1 yang rencananya dilaksanakan 3 November mendatang terpaksa ditangguhkan karena berbagai pertimbangan. Di antaranya karena bertepatan dengan penyelenggaraan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) serentak di Kabupaten Bogor dan masih banyak ruas-ruas jalan di jalur Puncak yang jadi hambatan dan harus dibenahi.

Contohnya, pekerjaan konstruksi pelebaran jalan yang diperkirakan selesai di awal Desember 2019. "Selain itu masih banyaknya para pedagang kaki lima yang berjualan di pinggir jalan dan para pembelinya memarkirkan kendaraan di badan jalan," kata Hindro di Kompleks Pemkab Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (31/10/2019).

Selanjutnya juga masih ada beberapa tiang listrik di bahu jalan yang mengurangi kapasitas jalan. Menurut Hindro, pada saat uji coba pertama 27 Oktober 2019 lalu, ada peningkatan volume kendaraan hingga 5% sehingga menjadi hambatan tersendiri.(Baca: Infrastruktur Belum Siap, Polisi Minta Kanalisasi 2-1 Jalur Puncak Dibatalkan)

Atas dasar sejumlah pertimbangan itulah, BPTJ bersama Pemkab dan Polres Bogor memutuskan untuk menangguhkan sistem uji coba kanalisasi 2-1 yang kedua."Uji coba sistem kanalisasi kedua akan dilakukan pada akhir November atau awal Desember, sampai kita yakin bahwa persoalan-persoalan yang menghambat tadi bisa diselesaikan," ujarnya.

Hindro menuturkan, gagalnya uji coba pertama bukan dikarenakan minimnya kajian dan persiapan para pemangku kebijakan. "Semua kajian, survei bahkan rapat sebanyak 11 kali sudah kita lakukan sebelum uji coba pertama," tuturnya.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bogor, AKP M Fadli Amri menambahkan, semua kajian telah dilakukan cukup komprehensif dan intensif."Kajian sudah dilakukan jauh-jauh hari, baik secara rapat internal, eksternal gabungan, survei di lapangan dan kita juga sudah mengantisipasi segala hal. Tapi, memang uji coba pertama, kalau berhasil pasti langsung diangkat jadi Presiden," ujar Fadli diselingi candaan saat ditanya wartawan kurang kajian dan persiapan uji coba kanalisasi 2-1 yang gagal itu.

Menurutnya, dalam setiap kebijakan uji coba memang harus ada feedback agar bisa dilakukan evaluasi hingga berhasil dilaksanakan. Selain itu saat uji coba pertama juga, dikarenakan adanya perubahan pola prilaku masyarakat maupun tamu hotel di Puncak.

"Tadinya one way, kemudian diganti sistem kanalisasi 2-1, akhirnya mereka berbondong-bondong mengakses jalan. Itu sudah kita prediksi, tapi yang namanya infrastruktur tak memadai mau tidak mau kita (kepolisian) harus melakukan upaya dalam hal ini diskresi kepolisian untuk memberlakukan kembali one way," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bappedalitbang Kabupaten Bogor, Syarifah Sofiah mengakui volume kendaraan dengan kapasitas jalan masih belum seimbang. "Dan itu sebetulnya yang menjadi temuan kendala saat uji coba pertama. Geometri tidak seragam, panjang dan lebar tak sama, sehingga kedepan mungkin perlu kebijakan rekayasa yang sifatnya sektoral," katanya.

Dia menegaskan, hal paling penting dalam mengatasi permasalahan kemacetan di Puncak bukan hanya jangka pendek semacam kanalisasi 2-1 saja. Tapi harus ada, bahkan tidak bisa dipungkiri tentang pentingnya merealisasikan jalur Puncak II serta sistem transportasi massal.

"Sudah sering dikatakan Bupati, tolong pemerintah pusat mewujudkan pembangunan jalan baru yakni jalur Puncak II atau Poros Tengah Timur, karena yang menggunakan jalur Puncak saat ini bercampur antara wisatawan dan masyarakat yang hendak ke Bandung maupun Cianjur. Kalau ada jalur baru, masyarakat yang hendak ke Bandung maupun Cianjur tak bercampur dengan wisawatan," ucapnya.