Pemilihan Wagub DKI, Dewan Pastikan Setelah Ketua DPRD Dilantik
Pemilihan Wagub DKI, Dewan Pastikan Setelah Ketua DPRD Dilantik
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan DPRD DKI serta Ketua Fraksi periode 2019-2024 sudah diumumkan, namun pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta tak kunjung terlaksana. Dewan berjanji akan langsung melakukan pemilihan wagub begitu ketua DPRD DKI dilantik.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), Gembong Warsono mengatakan, pemilihan Wagub di kepemimpinan DPRD DKI periode 2019-2024 akan berjalan, hanya saja menunggu sampai ketua DPRD mendapat mandat resmi (dilantik) dari Kementerian Dalam Negeri. (Baca Juga: Soal Wagub DKI, PKS Pastikan Desember Anies Sudah Punya Pasangan)
"Nggak ada kendala kok. Cuma mesti menunggu pimpinan definitif dulu, kan pimpinan dewan belum dilantik," kata Gembong saat dihubungi SINDOnews, Senin (7/10/2019).
Gembong menambahkan, sejatinya dalam proses pemilihan Wagub DKI, wewenang penuh ada diantara dua partai pengusung, yakni Gerindra dan PKS. Namun Gembong mempertanyakan sikap dari dua partai pengusung yang seolah belum menemui kata sepakat dari aspek figur calon Wagub DKI.
"Dua partai pengusung harus sudah satu bahasa, sebab dua nama yang sudah dikirim ke DPRD ternyata antara Gerindra dan PKS hanya sepakat dalam administrasi saja, sehingga dalam aktifitas pemilihan kedua partai pengusung saling bertentangan, ini yang kami lihat," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Gembong menyarakankan agar kedua belah pihak segera menyelesaikan persoalan figur Wagub DKI yang dianggap cocok untuk bekerjasama dengan Gubernur DKI Jakarta. Sehingga visi dan misi Gubernur dapat segera diimplementasikan.
"Dalam kesepakatan PKS dan Gerindra, belum bersepakat terhadap figur calon, ini yang berimbas molornya pemilihan. Saran saya kedepan dua partai pengusung harus benar-benar solid, sehingga dalam proses pemilihan menjadi lebih cepat," paparnya.
Sementara itu, Fraksi PDIP sendiri tak mempermasalahkan dua nama calon yang sudah diajukan oleh PKS ke DPRD DKI, yakni Agung Yulianto dan Akmad Syaikhu.
"Yang pasti kami menginginkan figur yg sudah menjadi kesepakatan betul kedua partai pengusung dan calon wagub yang mampu bekerja sama dengan gubernur. Wagub yang sadar posisi, sehingga tidak ada matahari kembar," pungkasnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia (PDIP), Gembong Warsono mengatakan, pemilihan Wagub di kepemimpinan DPRD DKI periode 2019-2024 akan berjalan, hanya saja menunggu sampai ketua DPRD mendapat mandat resmi (dilantik) dari Kementerian Dalam Negeri. (Baca Juga: Soal Wagub DKI, PKS Pastikan Desember Anies Sudah Punya Pasangan)
"Nggak ada kendala kok. Cuma mesti menunggu pimpinan definitif dulu, kan pimpinan dewan belum dilantik," kata Gembong saat dihubungi SINDOnews, Senin (7/10/2019).
Gembong menambahkan, sejatinya dalam proses pemilihan Wagub DKI, wewenang penuh ada diantara dua partai pengusung, yakni Gerindra dan PKS. Namun Gembong mempertanyakan sikap dari dua partai pengusung yang seolah belum menemui kata sepakat dari aspek figur calon Wagub DKI.
"Dua partai pengusung harus sudah satu bahasa, sebab dua nama yang sudah dikirim ke DPRD ternyata antara Gerindra dan PKS hanya sepakat dalam administrasi saja, sehingga dalam aktifitas pemilihan kedua partai pengusung saling bertentangan, ini yang kami lihat," imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, Gembong menyarakankan agar kedua belah pihak segera menyelesaikan persoalan figur Wagub DKI yang dianggap cocok untuk bekerjasama dengan Gubernur DKI Jakarta. Sehingga visi dan misi Gubernur dapat segera diimplementasikan.
"Dalam kesepakatan PKS dan Gerindra, belum bersepakat terhadap figur calon, ini yang berimbas molornya pemilihan. Saran saya kedepan dua partai pengusung harus benar-benar solid, sehingga dalam proses pemilihan menjadi lebih cepat," paparnya.
Sementara itu, Fraksi PDIP sendiri tak mempermasalahkan dua nama calon yang sudah diajukan oleh PKS ke DPRD DKI, yakni Agung Yulianto dan Akmad Syaikhu.
"Yang pasti kami menginginkan figur yg sudah menjadi kesepakatan betul kedua partai pengusung dan calon wagub yang mampu bekerja sama dengan gubernur. Wagub yang sadar posisi, sehingga tidak ada matahari kembar," pungkasnya.
(ysw)
Explore More