Pimpinan DPRD DKI Jakarta Harus buat Kebijakan Prorakyat
Pimpinan DPRD DKI Jakarta Harus buat Kebijakan Prorakyat
A
A
A
JAKARTA - Komite Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (KMND) meminta lima Pimpinan DPRD DKI Jakarta baru periode 2019-2024 membuat kebijakan yang prorakyat. KMND berjanji akan mengawal Pimpinan DPRD yang diketuai Prasetyo Edi Marsudi tersebut.
Ketua Presidium KMND, Ahmad Boim mengatakan, Prestyo Edi Marsudi selaku Ketua DPRD DKI merupakan tokoh yang sudah lama berpetualang dalam politik dan memiliki pemikiran yang cemerlang. "Namun, tanpa adanya pengawasan tidak akan berjalan baik arah pembangunan," kata Boim dalam siaran tertulis yang diterima SINDOnews pada Kamis (3/10/2019).
Boim menegaskan, pihaknya akan mengawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan legislatif untuk membangun Jakarta. Terutama kebijakan anggaran yang bebas korupsi harus diawali dari penegakan hukum dan pembangunan ekonomi yang prorakyat.
Pertumbuhan pembangunan yang sekarang tengah digagas pemerintah daerah, lanjut dia, perlu ada sinergitas dari sejumlah unsur. DPRD sebagai pengawas dan pengambil kebijakan anggaran harus memberikan keseimbangan kepada pengguna anggaran. “Itu akan kami cermati, arah pembangunan yang bersih dan sehat yang kami inginkan,” ujarnya.
Boim menilai, ada pekerjaan rumah untuk wakil rakyat periode 2019-2024 yang harus segera diselesaikan ialah pembahasan anggaran APBD DKI 2020. Sehingga, dengan waktu yang tersisa tiga bulan mampu menyusun program yang prorakyat.
"Harus diingat penyusunan anggaran tetap memprioritaskan hak warga Jakarta," ujarnya. (Baca: DPRD DKI Jakarta Umumkan 5 Pimpinan Baru dan 9 Ketua Fraksi)
Boim meminta, kinerja DPRD periode 2019-2024 harus maksimal. Sehingga, mereka harus memberikan contoh kepada masyarakat kalau masalah hukum dan ekonomi adalah hal paling mendasar.
"Untuk itu kami akan mengawal kebijakan anggaran yang bebas dari korupsi,” ujarnya. Boim juga berharap, kepentingan golongan maupun pribadi harus dikesampingkan.
Mengingat Jakarta saat ini sudah dihuni sampai 13 juta penduduk. “Harus dikesampingkan kepentingan yang sifatnya pribadi. Dahulukan kepentingan masyarakat,” ucapnya.
Ketua Presidium KMND, Ahmad Boim mengatakan, Prestyo Edi Marsudi selaku Ketua DPRD DKI merupakan tokoh yang sudah lama berpetualang dalam politik dan memiliki pemikiran yang cemerlang. "Namun, tanpa adanya pengawasan tidak akan berjalan baik arah pembangunan," kata Boim dalam siaran tertulis yang diterima SINDOnews pada Kamis (3/10/2019).
Boim menegaskan, pihaknya akan mengawal kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan legislatif untuk membangun Jakarta. Terutama kebijakan anggaran yang bebas korupsi harus diawali dari penegakan hukum dan pembangunan ekonomi yang prorakyat.
Pertumbuhan pembangunan yang sekarang tengah digagas pemerintah daerah, lanjut dia, perlu ada sinergitas dari sejumlah unsur. DPRD sebagai pengawas dan pengambil kebijakan anggaran harus memberikan keseimbangan kepada pengguna anggaran. “Itu akan kami cermati, arah pembangunan yang bersih dan sehat yang kami inginkan,” ujarnya.
Boim menilai, ada pekerjaan rumah untuk wakil rakyat periode 2019-2024 yang harus segera diselesaikan ialah pembahasan anggaran APBD DKI 2020. Sehingga, dengan waktu yang tersisa tiga bulan mampu menyusun program yang prorakyat.
"Harus diingat penyusunan anggaran tetap memprioritaskan hak warga Jakarta," ujarnya. (Baca: DPRD DKI Jakarta Umumkan 5 Pimpinan Baru dan 9 Ketua Fraksi)
Boim meminta, kinerja DPRD periode 2019-2024 harus maksimal. Sehingga, mereka harus memberikan contoh kepada masyarakat kalau masalah hukum dan ekonomi adalah hal paling mendasar.
"Untuk itu kami akan mengawal kebijakan anggaran yang bebas dari korupsi,” ujarnya. Boim juga berharap, kepentingan golongan maupun pribadi harus dikesampingkan.
Mengingat Jakarta saat ini sudah dihuni sampai 13 juta penduduk. “Harus dikesampingkan kepentingan yang sifatnya pribadi. Dahulukan kepentingan masyarakat,” ucapnya.
(whb)
Explore More