Terkait Wacana Bekasi Gabung DKI Jakarta, Pengamat: Tak Perlu Referendum
A
A
A
JAKARTA - Menyikapi soal wacana Kota Bekasi gabung ke wilayah DKI Jakarta, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menyarakan agar Wali Kota Bekasi tidak perlu melakukan Referendum atau penyerahan suatu persoalan supaya diputuskan dengan pemungutan suara umum (Masyarakat).
Trubus mengatakan, mengenai wacana itu cukup anggota dewan perwakilan Kota Bekasi saja berembuk memutuskan memilih masuk ke dalam wilayah DKI Jakarta atau gabung ke dalam pemekaran Provinsi Bogor Raya.
"Ya DPRD nantinya bisa melakukan dialog publik, ya kan dialog publik itu sehingga nanti didengar lah partisipasi publik kira-kira setuju enggak, misalnya gitu. Tapi mesti ada pro kontra mesti ada yang setuju dan tidak setuju itu hal biasa. Dialog publik antara masyarakat bekasi dengan Pemkot Bekasi," ujar Trubus saat dihubungi SINDOnews, Senin (19/8/2019).
Trubus yakin akan ada keuntungan baik Kota Bekasi maupun DKI Jakarta jika wacana itu terealisasi. Karena kedua - duanya saling membutuhkan. "Kota Bekasi dapat membangun infrastruktur dan menambah lapangan pekerjaan, DKI terbantu soal lahan untuk pembuangan sampah terkahir," ungkapnya.
Sebelumnya, Trubus menyarankan agar Pemkot Bekasi menggelar terlebih dahulu jajak pendapat dengan anggota dewan di Kota Bekasi agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
"Dialog publik antara masyarakat bekasi dengan pemkot bekasi dong. Baru nanti setelah itu pihak Bekasi menyatakan sikap membuat surat pernyataan gitu ingin meminta gabung ke DKI Jakarta," tandasnya.
Trubus mengatakan, mengenai wacana itu cukup anggota dewan perwakilan Kota Bekasi saja berembuk memutuskan memilih masuk ke dalam wilayah DKI Jakarta atau gabung ke dalam pemekaran Provinsi Bogor Raya.
"Ya DPRD nantinya bisa melakukan dialog publik, ya kan dialog publik itu sehingga nanti didengar lah partisipasi publik kira-kira setuju enggak, misalnya gitu. Tapi mesti ada pro kontra mesti ada yang setuju dan tidak setuju itu hal biasa. Dialog publik antara masyarakat bekasi dengan Pemkot Bekasi," ujar Trubus saat dihubungi SINDOnews, Senin (19/8/2019).
Trubus yakin akan ada keuntungan baik Kota Bekasi maupun DKI Jakarta jika wacana itu terealisasi. Karena kedua - duanya saling membutuhkan. "Kota Bekasi dapat membangun infrastruktur dan menambah lapangan pekerjaan, DKI terbantu soal lahan untuk pembuangan sampah terkahir," ungkapnya.
Sebelumnya, Trubus menyarankan agar Pemkot Bekasi menggelar terlebih dahulu jajak pendapat dengan anggota dewan di Kota Bekasi agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari.
"Dialog publik antara masyarakat bekasi dengan pemkot bekasi dong. Baru nanti setelah itu pihak Bekasi menyatakan sikap membuat surat pernyataan gitu ingin meminta gabung ke DKI Jakarta," tandasnya.
(pur)