2 Tahun jadi Kader PAN, Wakil Wali Kota Bekasi Kini Jabat Ketua PDIP Bekasi
A
A
A
BEKASI - Wakil Wali Kota Bekasi Tri Adhianto resmi menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Kota Bekasi. Padahal, Tri belum genap dua tahun menggunakan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai kendaraan politiknya untuk maju sebagai Calon Wakil Wali Kota Bekasi periode 2018-2023 pada 27 Juni 2018 lalu.
Alhasil, kepindahan Tri Adhianto dari kader PAN menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan dianggap sebagai fenomena kutu loncat."Kader kutu loncat secara pragmatisme politik memang kurang baik. Hal itu yang sedang dilakukan Wakil Wali Kota Bekasi," ujar pemerhati kebijakan dan pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo kepada Sindonews.
Meski demikian, lanjut dia, Tri Adhianto yang berasal dari birokrat di pemerintahan juga menginginkan portofolio politik yang signifikan untuk masa mendatang, sehingga dia memilih PDI Perjuangan."Sebagai partai penguasa di pemerintahan khususnya pusat, PDI Perjuangan tentu memiliki portofolio politik yang signifikan bagi Tri yang berasal dari birokrat," ujarnya.
Didit menjelaskan, karir Tri di dunia politik terutama di Kota Bekasi masih cukup panjang. Berbeda dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dari Partai Golkar yang telah memimpin selama dua periode, dan masa jabatannya akan berakhir pada 2023 mendatang."Untuk Rahmat tentu tidak mencalonkan diri, dan Tri mempunyai peluang dalam Pilkada 2023," ujarnya.
Karena itu, Didit membaca alasan Tri pindah ke PDI Perjuangan untuk membidik menjadi Wali Kota Bekasi periode berikutnya. Keberadaan Tri di tampuk kekuasaan juga menjadi alasan Tri ingin berlabuh ke partai politik pendukung pemerintahan. Faktanya secara politik demikian, karena di PAN dia hanya menjadi kader biasa dan memakai PAN hanya untuk kepentingan Pilkada 2018.
Didit menilai kepindahan politisi ke partai lain merupakan hal biasa. Bahkan hal itu paling sering terjadi saat menjelang momen pilkada maupun pileg. Di samping itu, kemungkinan alasan DPP PDI Perjuangan memilih Tri dibanding kader lainnya menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi karena mencari figur di daerah yang memiliki potensi dalam pemerintahan.
Dengan demikian, koordinasi ataupun lobi-lobi politik bisa lebih mudah dilakukan. Selain itu, PDI Perjuangan sebagai pemilik kursi terbanyak 12 kursi periode 2013-2018 juga gagal mengusung pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi pada ajang Pilkada 2018 lalu, sehingga secara pragmatis kepentingan kekuasaan ke depan pilihannya ada pada Tri Adhianto.
Sementara Tri mengaku telah berpamitan dengan pengurus PAN untuk pindah ke PDI Perjuangan. Dia juga membantah adanya deal-deal tertentu, bahkan mahar mengenai kepindahannya dari PAN ke PDI Perjuangan."Kita pamit dan kita ucapkan terima kasih ke sana (PAN). Yah enggak ada (deal dan mahar) karena semua berjalan lancar dan baik," kata Tri kepada wartawan.
Tri mengatakan, telah mengundurkan diri sebagai kader PAN, sebelum terlibat dalam Konfercab PDI Perjuangan. Bahkan kini, dia telah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan."Saya sudah tidak lagi di PAN, tapi sekarang sudah mengabdi untuk PDI Perjuangan," kata mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi ini.
Tri menyadari, setelah dilantik sebagai nahkoda DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi tentu ada pekerjaan yang harus dilakukan. Salah satunya memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat khususnya warga Kota Bekasi. Dalam acara Konfercab, partai juga mengungkapkan kader senior Tumai menjadi bendahara dan kader muda Ahmad Faisal menjadi sekretaris.
Alhasil, kepindahan Tri Adhianto dari kader PAN menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan dianggap sebagai fenomena kutu loncat."Kader kutu loncat secara pragmatisme politik memang kurang baik. Hal itu yang sedang dilakukan Wakil Wali Kota Bekasi," ujar pemerhati kebijakan dan pelayanan Publik Bekasi, Didit Susilo kepada Sindonews.
Meski demikian, lanjut dia, Tri Adhianto yang berasal dari birokrat di pemerintahan juga menginginkan portofolio politik yang signifikan untuk masa mendatang, sehingga dia memilih PDI Perjuangan."Sebagai partai penguasa di pemerintahan khususnya pusat, PDI Perjuangan tentu memiliki portofolio politik yang signifikan bagi Tri yang berasal dari birokrat," ujarnya.
Didit menjelaskan, karir Tri di dunia politik terutama di Kota Bekasi masih cukup panjang. Berbeda dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi dari Partai Golkar yang telah memimpin selama dua periode, dan masa jabatannya akan berakhir pada 2023 mendatang."Untuk Rahmat tentu tidak mencalonkan diri, dan Tri mempunyai peluang dalam Pilkada 2023," ujarnya.
Karena itu, Didit membaca alasan Tri pindah ke PDI Perjuangan untuk membidik menjadi Wali Kota Bekasi periode berikutnya. Keberadaan Tri di tampuk kekuasaan juga menjadi alasan Tri ingin berlabuh ke partai politik pendukung pemerintahan. Faktanya secara politik demikian, karena di PAN dia hanya menjadi kader biasa dan memakai PAN hanya untuk kepentingan Pilkada 2018.
Didit menilai kepindahan politisi ke partai lain merupakan hal biasa. Bahkan hal itu paling sering terjadi saat menjelang momen pilkada maupun pileg. Di samping itu, kemungkinan alasan DPP PDI Perjuangan memilih Tri dibanding kader lainnya menjadi Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi karena mencari figur di daerah yang memiliki potensi dalam pemerintahan.
Dengan demikian, koordinasi ataupun lobi-lobi politik bisa lebih mudah dilakukan. Selain itu, PDI Perjuangan sebagai pemilik kursi terbanyak 12 kursi periode 2013-2018 juga gagal mengusung pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi pada ajang Pilkada 2018 lalu, sehingga secara pragmatis kepentingan kekuasaan ke depan pilihannya ada pada Tri Adhianto.
Sementara Tri mengaku telah berpamitan dengan pengurus PAN untuk pindah ke PDI Perjuangan. Dia juga membantah adanya deal-deal tertentu, bahkan mahar mengenai kepindahannya dari PAN ke PDI Perjuangan."Kita pamit dan kita ucapkan terima kasih ke sana (PAN). Yah enggak ada (deal dan mahar) karena semua berjalan lancar dan baik," kata Tri kepada wartawan.
Tri mengatakan, telah mengundurkan diri sebagai kader PAN, sebelum terlibat dalam Konfercab PDI Perjuangan. Bahkan kini, dia telah mengantongi Kartu Tanda Anggota (KTA) PDI Perjuangan."Saya sudah tidak lagi di PAN, tapi sekarang sudah mengabdi untuk PDI Perjuangan," kata mantan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Kota Bekasi ini.
Tri menyadari, setelah dilantik sebagai nahkoda DPC PDI Perjuangan Kota Bekasi tentu ada pekerjaan yang harus dilakukan. Salah satunya memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat khususnya warga Kota Bekasi. Dalam acara Konfercab, partai juga mengungkapkan kader senior Tumai menjadi bendahara dan kader muda Ahmad Faisal menjadi sekretaris.
(whb)