Wali Kota Bekasi dan Wakillnya Beda Data soal Jumlah Pengangguran

BEKASI - Pucuk pimpinan di Pemerintah Kota (Pemkot) berbeda data terkait jumlah pengangguran di wilayahnya. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menyebut pengangguran di daerah itu saat ini mencapai 6 persen dari jumlah penduduk 2,6 juta.

Sedangkan wakilnya, Tri Adhianto mengaku per Desember 2018 jumlah pengangguran di wilayahnya mencapai 9 persen. Angka ini diklaim berdasarkan pendataan dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterima pemerintah beberapa waktu lalu.

"Bukannya enam persen? Kamu nambah-nambahin saja. Yah sudah, kompromi saja enam persen," ujar Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi berkelakar kepada wartawan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK), Kelurahan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Senin (18/3/2019).

Meski berbeda data, namun Pemerintah Kota Bekasi berkomitmen menanggulangi persoalan itu. Hal itu dibuktikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Tenaga Kerja dalam meningkatkan peningkatan kapasitas sertifikasi sebanyak 3.500 peserta.

Namun, kata dia, jumlah ini tidak akan cukup dengan target yang dipatok untuk menyasar 150.000 pengangguran di wilayah setempat selama lima tahun. "Makanya saya berpikir lebih baik kita kerja sama dengan ini (BBPLK). Kita bangun dua blok lagi seluas dua hektar di Mustikajaya, Kota Bekasi," ujarnya.

Menurut dia, gedung BBPLK yang ada saat ini kurang representatif untuk mengakomodir kebutuhan para pencari kerja dalam meningkatkan ketrampilannya. Apalagi BBPLK ini, kata dia, menampung para pencari kerja dari berbagai daerah untuk mengasah keterampilan.

Rahmat menjelaskan, pemerintah daerah hanya bisa membantu membangun fasilitas tersebut. Sementara untuk panduan teknis dalam pelatihan kerja, akan disesuaikan dengan standarisasi dari BPPLK. "Tadi sudah kita sampaikan, apabila ada perusahaan yang mencari tenaga kerja agar diutamakan warga Bekasi," tegasnya.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Sudirman mengatakan, pemerintah daerah tentu memfasilitasi para tenaga kerja dalam mencari pekerjaan. Selain berkoordinasi dengan BBPLK dalam meningkatkan kompetensi pekerja, pemerintah juga menggandeng pihak ketiga dalam penyediaan lapangan pekerjaan.

"Kami koordinasi dengan pihak swasta nanti akan disesuaikan pekerjaannya dengan jurusan mereka di BBPLK," katanya.

Menurut dia, bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap lulusan BBPLK dengan memprioritaskan namanya ke perusahaan swasta. Nama mereka disodorkan karena layak untuk bekerja.

Kepala BBPLK Bekasi Helmiaty Basri mengatakan, terdapat sekitar 2.000 peserta asal Kota Bekasi yang mengenyam pendidikan di lembaganya. Sekitar 60 persen di antaranya kini sudah mendapat pekerjaan. Selain memiliki sertifikasi kompetensi, mereka diterima di perusahaan karena telah bekerja sama dengan pihak swasta.

"Kita bekerja sama dengan beberapa industri yang langsung memberikan mereka pekerjaan. Kita sudah meneken MoU dengan pihak swasta dalam penempatan kerja bagi lulusan BBPLK," katanya.

Sementara untuk 40 persen lulusan BBPLK, kata dia, lebih memilih membuka usaha sendiri. Misalnya menjadi petugas reparasi mesin penyejuk udara atau air conditioner (AC), pembuat kue rumahan, mendirikan kedai kopi dan sebagainya.

"Jumlah itu tidak terdata karena mereka begitu selesai, saat kita hubungi tidak pernah merespons, dan kita tahu mereka buka usaha dari teman-temannya," jelasnya.

Ada empat jurusan kompetensi di lembaganya. Keempat jurusan itu adalah Eletronika, Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), Ilmu Refrigrasi dan Perhotelan. Dari keempat jurusan itu, yang menjadi keunggulan lembaganya adalah Jurusan Elektronika dan TIK.