Anies Harus Jadi Mediator Selesaikan Kebuntuan soal Wagub DKI

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dinilai mampu menjadi mediator kebuntuan dua partai pengusung Calon Wakil Gubernur (Cawagub). Kekosongan Wakil Gubernur yang terlalu lama dinilai membebani kinerja Gubernur Anies.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono dalam diskusi “Menanti Akhir Kompromi Politik Gerindra-PKS di Jakarta” di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 12 Desember 2018 kemarin. Menurut Gembong, apabila PKS dan Gerindra terlalu mama berseteru, masyarakat khususnya warga DKI Jakarta yang menjadi korban.

“Jadi perlu juga ini menjadi catatan kritis kita bersama, bagaimana bisa segera mengakhiri ini agar Pak Anies tidak sendiri lagi, pontang-panting dalam rangka menjalankan tugas yang begitu berat. Bayangkan 2019 Pak Anies dibebani anggaran Rp89 triliun, kalau sendiri, kasihan juga,” kata Gembong.

Gembong menjelaskan, wakil gubernur itu bukan hanya sebagai ban serep dalam memimpin pemerintahan. Posisi wagub tentunya menjadi pendamping Gubernur untuk berbagi tugas menjalankan program yang sudah dijanjikan oleh Gubernur Anies dan Wakilnya saat itu Sandiaga Uno.

Apabila Gubernur Anies turun tangan menengahi perseteruan Gerindra dan PKS dalam mengusung Cawagub, tentunya kedua partai pengusung bisa langsung berjabat tangan dan wagub bisa terwujud. “Kalau Pak Anies merasa berat sendirian, menjomblo terlalu lama, sebetulnya Pak Anies bisa jadi mediator yang baik. Kan bukan memilih hanya menjadi mediator,” ungkapnya.

Pengamat Parameter Politik, Adi Prayitno menuturkan, posisi Wagub memang sangat penting dalam menjalankan sebuah pemerintahan. Apalagi, barometer kinerja Gubernur Anies saat ini adalah kinerja Gubernur sebelumnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang ramai menjdi perhatian warga.

“Gerindra-PKS ini kan bukan koalisi baru dan harusnya bisa lebih mudah menentukan cawagub. Kalau terlalu lama, kasian Pak Anies, kinerjanya terus menjadi sorotan warga dan terus di-bully meski ada juga yang memuji,” ungkapnya.

Ketua DPW PKS Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada, Agung Setiarso menuturkan, belum adanya akhir kompromi politik PKS-Gerindra di Jakarta lantaran belum adanya kesamaan paham tentang fit an propert test yng dimaksud. Sehingga, akhirnya belum bisa ditentukan siapa yang akan diajukan ke Gubernur.

Namun, PKS sudah pasti mengusung dua kadernya yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu sebagai Cawagub dan itu pun sudah disepakati oleh Gerindra dalam pertemuan 5 November lalu.“Kami sudah sepakat bahwa dua cawagub itu dari PKS dan fit and proper tes. Tapi saat itu fit and proper test hanya memperkenalkan visi-misi bukan apabila gagal, kader Gerindra berpeluang maju menjdi cawagub seperti yng disampaikan Ketua DPD Gerindra, Muhammad Taufik beberapa hari setelah pertemuan,” ujarnya.

Wakil Ketua DPD Gerindra, Ahmad Sulhy menjelaskan, fit and propert tes itu bukan upaya menjegal cawagub dari PKS. Menurutnya, keputusan fit and proper test sudah disepakati bersama dan apabila ada keberatan seharusnya dibicarakan kembali dalam pertemuan.

“Partai Gerindra belum pernah mendapatkan ungkapan secara resmi tentang keberatan fit and proper test. Gerindra bersepakatan bahwa usulan dari PKS. Namun sebelum diputuskan dua orang itu, diputuskan melalui fit and proper test yang dibentuk bersama, bukan hanya Gerindra,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluhkan peliknya proses pemilihan wagub DKI. Di Indonesia, lanjut Anies, Gubernur tidak bisa menentukan wakilnya. Semua kewenangan ada di partai pengusung.“Jadi, ini kembali ke zaman Siti Nurbaya di mana kita tidak terlibat untuk menentukan," ucapnya.