Ini Kata KPK Soal Ikut Serta dalam Penertiban Reklame
Ini Kata KPK Soal Ikut Serta dalam Penertiban Reklame
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif menjelaskan, soal keterlibatan dirinya saat Pemprov DKI melakukan penertiban papan reklame yang diduga melakukan pelanggaran di dekat kantornya. Dia menjelaskan, itu merupakan bukti kerja sama KPK dan Pemprov DKI.
"Sebelum kalian bertanya-tanya kenapa KPK ikutan menertibkan reklame, sebenarnya kerja sama untuk peningkatan pendapatan daerah dengan DKI Jakarta itu, antara KPK dengan provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan sebelum Pak Anies, bahkan salah satunya adalah peningkatan pendapatan pegawai itu yang kita kerjakan bersama," ucap Laode di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/10/2018).
Soal kerja sama kedua, lanjut Laode, yang sedang dikerjakan nanti mungkin pihaknya akan resmikan terbuka juga adalah tentang pemanfaatan air tanah pada gedung-gedung yang tinggi.
"Ini karena dicurigai juga mereka tidak membayar yang seharusnya," kata Laode. (Baca Juga: Tunggak Pajak, Anies Pasang Peringatan di Papan Reklame Samping KPK
Ketiga, salah satunya adalah reklame seperti dikatakan pada pembukaan tadi misalnya satu titik reklame itu, ini harusnya sekitar Rp100 jutaan per bulan yang harus dibayar.
"Saya kurang tahu persis kalau enggak punya izin seperti ini dia bayar berapa dan itu banyak sekali," tambah Laode.
Laode melanjutkan, DKI bisa mendapatkan triliunan rupiah dalam setahun dari pajak reklamasi yang ada di ibu kota.
"Tetapi kami yakin itu potensinya jauh lebih besar dibanding tadi cuma Rp904 miliar lebih ya. Tapi kita yakin kalau ditertibkan juga akan jauh lebih banyak mendatangkan pendapatan kepada DKI Jakarta. Yang kedua soal keselamatan juga karena banyak sekali kalau angin tertimpa dan macam-macam dan tentunya untuk keindahan Kota Jakarta tapi itu saja terima kasih pak," tutupnya.
"Sebelum kalian bertanya-tanya kenapa KPK ikutan menertibkan reklame, sebenarnya kerja sama untuk peningkatan pendapatan daerah dengan DKI Jakarta itu, antara KPK dengan provinsi DKI Jakarta sudah dilakukan sebelum Pak Anies, bahkan salah satunya adalah peningkatan pendapatan pegawai itu yang kita kerjakan bersama," ucap Laode di Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (19/10/2018).
Soal kerja sama kedua, lanjut Laode, yang sedang dikerjakan nanti mungkin pihaknya akan resmikan terbuka juga adalah tentang pemanfaatan air tanah pada gedung-gedung yang tinggi.
"Ini karena dicurigai juga mereka tidak membayar yang seharusnya," kata Laode. (Baca Juga: Tunggak Pajak, Anies Pasang Peringatan di Papan Reklame Samping KPK
Ketiga, salah satunya adalah reklame seperti dikatakan pada pembukaan tadi misalnya satu titik reklame itu, ini harusnya sekitar Rp100 jutaan per bulan yang harus dibayar.
"Saya kurang tahu persis kalau enggak punya izin seperti ini dia bayar berapa dan itu banyak sekali," tambah Laode.
Laode melanjutkan, DKI bisa mendapatkan triliunan rupiah dalam setahun dari pajak reklamasi yang ada di ibu kota.
"Tetapi kami yakin itu potensinya jauh lebih besar dibanding tadi cuma Rp904 miliar lebih ya. Tapi kita yakin kalau ditertibkan juga akan jauh lebih banyak mendatangkan pendapatan kepada DKI Jakarta. Yang kedua soal keselamatan juga karena banyak sekali kalau angin tertimpa dan macam-macam dan tentunya untuk keindahan Kota Jakarta tapi itu saja terima kasih pak," tutupnya.
(mhd)
Explore More