Rumah DP 0 Rupiah Akan Dibangun di 3 Wilayah Ini, Kecuali Jakpus

JAKARTA - Selain di Jakarta Timur, Rumah down payment (DP) 0 Rupiah bakal dibangun di tiga wilayah DKI lainnya, yakni Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Selatan. Untuk merealisasikan hal tersebut, Sarana Jaya telah meminta ke Penyertaan Modal Daerah (PMD) sebesar Rp2,265 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019.

Direktur Utama PD Pembangunan Sarana Jaya, Yoory C Pinontoan mengatakan, ada 5.500 unit Solusi Rumah Warga (Samawa) DP 0 Rupiah yang akan dibangun di Jakarta. Modal itu nantinya untuk pengadaan lahan seluas 15,6 hektare untuk dilakukan pembangunan.

Termasuk untuk proyek Sentra Primer Tanah Abang, Sarana Jaya mengajukan Rp3 triliun untuk pembebasan lahan dan pengembangan proyek tersebut. Dari dua proyek itu, total Sarana Jaya mengajukan PMD Rp5,3 triliun pada APBD DKI 2019.

"Karena program penugasannya masih ada dan masih perlu biaya, utamanya untuk pengadaan lahan, makanya kita minta lagi Rp5,3 triliun," kata Yoory di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Jumat 12 Oktober 2018.

Yoory berharap pengajuan modal itu bisa disetujui Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan DPRD DKI Jakarta, mengingat dua proyek itu merupakan penugasan eksekutif.

"Dua-duanya kan itu prioritas sebenarnya, penugasan. Kita tetap berharap kalau bisa itu dipenuhi semuanya," kata dia. (Baca Juga: Anies Resmikan Rumah DP 0 Rupiah di Klapa Village Pondok Kelapa
Namun bila nanti Pemrov DKI hanya menyetujui PMD Rp1,8 triliun, Yoory menyebut proyek pembangunan Rumah DP 0 Rupiah tetap menjadi prioritas.

Tak hanya itu, Sarana Jaya melalui Badan Pembina BUMD DKI telah mengajukan revisi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PD Pembangunan Sarana Jaya. Hal itu agar PMD batas limit atau modal dasar bertambah dari Rp2 triliun menjadi Rp10 triliun.

Kini dengan masih berlakunya perda itu, Yoory melanjutkan, pihaknya hanya bisa meminta modal Rp935 miliar. Sebab pada September 2018 lalu, pihaknya sudah menerima modal sebesar Rp1,064 triliun.

"Permintaan itu kan harus ada wadahnya, wadahnya itu harus dilakukan perubahan perda, dari modal dasar Rp2 triliun kita minta ke Rp10 triliun," jelas Yoory.

Sementara mengenai tidak dibangunnya Rumah DP 0 Rupiah di Jakarta Pusat, Yoory menjelaskan, karena harga tanah yang mahal dan tak sebanding dengan wilayah-wilayah lainnya di Jakarta.

Kondisi ini tak selaras dengan visi dan misi Rumah DP 0 Rupiah yang digunakan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sehingga dinilai tak terjangkau bila dijual kembali.

"Kalau DP nol kan tanahnya enggak bisa mahal-mahal, namanya juga kita menyediakan hunian yang bisa terjangkau, harus bisa terjangkau oleh masyarakat," pungkasnya.

Meskipun nantinya lokasi DP 0 Rupiah berada di pinggiran. Namun Yoory memastikan, lokasi nantinya terjangkau transportasi umum, salah satunya Transjakarta.