Di Hadapan Pengusaha, Anies Yakinkan Jakarta Aman untuk Berusaha
Di Hadapan Pengusaha, Anies Yakinkan Jakarta Aman untuk Berusaha
A
A
A
JAKARTA - Provinsi DKI Jakarta mensosialisasi pedoman kerja tentang koordinasi perlindungan dan keamanan dunia usaha untuk menjaga iklim investasi yang baik di Ibu Kota. Turut hadir dalam sosialisasi itu Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong, perwakilan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Polri, serta Polda Metro Jaya.
"Kita semua menyadari bahwa kegiatan usaha memerlukan kepastian. Tanpa adanya kepastian, terutama di aspek hukum, akan sangat sulit sekali untuk bisa menjalankan rencana investasi dengan baik," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di ruang Balai Agung, Balai Kota, Rabu (5/9/2018).
Di hadapan puluhan pelaku usaha dan investor, Anies menegaskan, Jakarta harus menjadi percontohan wilayah kota yang mampu menjamin keamanan dalam berwirausaha dan penanaman modal.
Melalui pertemuan ini, Anies berharap beberapa tantangan yang selama ini terdapat dan berpotensi jadi ancaman bagi dunia usaha dapat dicegah hingga ditanggulangi dengan tepat.
Tantangan-tantangan tersebut antara lain praktik korupsi, pungutan liar, pemalsuan dokumen, potensi kecurangan dalam kegiatan usaha dan aksi premanisme.
"Langkah yang harus kita lakukan adalah langkah yang kongkrit dan bisa membuat semua pihak yakin bahwa berusaha di Indonesia, di Jakarta khususnya, memiliki rasa aman dan ada kepastian dari aspek hukum," tandasnya.
Mantan Mendikbud itu menyebutkan, Jakarta dan Indonesia kini berada dalam posisi strategis dalam geopolitik dunia dan pusat ekonomi yang baik di tingkat ASEAN.
"Di Jakarta, target investasi kita untuk lima tahun ke depan ini kita sudah proyeksikan. Tahun 2018 ini kita berharap Rp93 triliun dan pada 2022 kita berharap Rp124 triliun. Kenaikannya kita harapkan setiap tahun sebesar 6,5 persen," tutur Anies.
Realisasi investasi di DKI Jakarta hingga triwulan II/2018 (Januari-Juni) mencapai Rp58,7 triliun. Adapun total realisasi investasi nasional untuk periode tersebut sebesar Rp361,6 triliun.
Secara nasional, realisasi investasi PMDN dan PMA lima besar berdasarkan lokasi, yaitu Jawa Barat Rp59,2 triliun (16,4 %), DKI Jakarta Rp58,7 triliun (16,2%), Banten Rp30,0 triliun (8,3%), Jawa Tengah Rp27,6 triliun (7,6%), dan Jawa Timur Rp24,6 triliun (6,8%).
"Kita semua menyadari bahwa kegiatan usaha memerlukan kepastian. Tanpa adanya kepastian, terutama di aspek hukum, akan sangat sulit sekali untuk bisa menjalankan rencana investasi dengan baik," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di ruang Balai Agung, Balai Kota, Rabu (5/9/2018).
Di hadapan puluhan pelaku usaha dan investor, Anies menegaskan, Jakarta harus menjadi percontohan wilayah kota yang mampu menjamin keamanan dalam berwirausaha dan penanaman modal.
Melalui pertemuan ini, Anies berharap beberapa tantangan yang selama ini terdapat dan berpotensi jadi ancaman bagi dunia usaha dapat dicegah hingga ditanggulangi dengan tepat.
Tantangan-tantangan tersebut antara lain praktik korupsi, pungutan liar, pemalsuan dokumen, potensi kecurangan dalam kegiatan usaha dan aksi premanisme.
"Langkah yang harus kita lakukan adalah langkah yang kongkrit dan bisa membuat semua pihak yakin bahwa berusaha di Indonesia, di Jakarta khususnya, memiliki rasa aman dan ada kepastian dari aspek hukum," tandasnya.
Mantan Mendikbud itu menyebutkan, Jakarta dan Indonesia kini berada dalam posisi strategis dalam geopolitik dunia dan pusat ekonomi yang baik di tingkat ASEAN.
"Di Jakarta, target investasi kita untuk lima tahun ke depan ini kita sudah proyeksikan. Tahun 2018 ini kita berharap Rp93 triliun dan pada 2022 kita berharap Rp124 triliun. Kenaikannya kita harapkan setiap tahun sebesar 6,5 persen," tutur Anies.
Realisasi investasi di DKI Jakarta hingga triwulan II/2018 (Januari-Juni) mencapai Rp58,7 triliun. Adapun total realisasi investasi nasional untuk periode tersebut sebesar Rp361,6 triliun.
Secara nasional, realisasi investasi PMDN dan PMA lima besar berdasarkan lokasi, yaitu Jawa Barat Rp59,2 triliun (16,4 %), DKI Jakarta Rp58,7 triliun (16,2%), Banten Rp30,0 triliun (8,3%), Jawa Tengah Rp27,6 triliun (7,6%), dan Jawa Timur Rp24,6 triliun (6,8%).
(thm)
Explore More