Dukung LRT Bekasi, Pemkot Segera Bangun Empat TOD
Dukung LRT Bekasi, Pemkot Segera Bangun Empat TOD
A
A
A
BEKASI - Kawasan transit oriented development (TOD) di empat titik stasiun light rail transit (LRT) atau kereta api ringan di Kota Bekasi segera dibangun. Investasi yang ditanam perusahaan pelat merah diprediksi sekitar Rp5 triliun.
Kabid Penataan Ruang, Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi Dzikron mengatakan, keempat titik yang dibangun TOD berada di Jaticempaka, Cikunir I, Cikunir II, dan Bekasi Barat. Sementara TOD yang ada di Bekasi Timur sudah selesai dibangun oleh BUMN PT Adhi Karya. "Bila ditotal, ada lima TOD nanti yang dibangun di setiap stasiun LRT yang ada di Kota Bekasi," katanya.
Menurutnya, pembangunan TOD sangat dibutuhkan bagi daerah yang menyandang status metropolitan seperti halnya Kota Bekasi. Apalagi, untuk lintasan LRT di wilayahnya.
Dzikron mengatakan, keberadaan TOD sangat menunjang masyarakat dalam memperoleh fasilitas salah satunya kemudahan dalam transportasi umum. Selain terdapat gedung parkir dan pusat perbelanjaan, kebanyakan TOD juga dibangun hunian vertikal berupa apartemen dan hotel.
Dengan kata lain, lanjut dia, TOD merupakan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran karena terdapat berbagai macam fasilitas di dalamnya yang terintegrasi dengan transportasi umum seperti LRT, kereta commuter line, dan bus.
"Bila ditotal investasinya cukup besar, namun sebagai gambaran satu apartemen saja biayanya bisa Rp1 triliun. Belum pembangunan gedung komersial lainnya," ungkapnya.
Berdasarkan catatannya, konstruksi di dua lokasi pembangunan TOD sudah mulai terlihat seperti di Jaticempaka dan Cikunir I. Pengembang di lokasi proyek Cikunir II tengah menyelesaikan site plan atau perencanaan pembangunan, sedangkan pembangunan di Bekasi Barat baru akan dimulai karena sudah terlihat alat berat masuk ke dalam lokasi proyek tersebut dan secepatnya akan mulai dibangun.
Dzikron menjelaskan, keempat pengembang itu telah mengantongi seluruh izin yang dikeluarkan pemerintah daerah. Izin tersebut misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), analisis dampak lingkungan (amdal) proyek, amdal lalu lintas, izin prinsip, dan sebagainya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) LRT Kementerian Perhubungan Jumardi mengatakan, secara umum progres pengerjaan LRT tahap I sampai 20 Juli 2018 mencapai 41,102%. Rinciannya, lintas pelayanan I Cawang–Cibubur mencapai 61,625%, (info lihat grafis).
Kemudian lintas pelayanan II Cawang–Dukuh Atas mencapai 26,395% dan lintas pelayanan III Cawang–Bekasi Timur mencapai 48,528%. "Sementara untuk tahap II dengan lintasan layanan Dukuh Atas–Palmerah–Senayan, Cibubur–Bogor, dan Palmerah–Grogol akan dimulai pada 2020 mendatang," katanya.
Jumardi menjelaskan, total kebutuhan lahan untuk pembangunan LRT mencapai 60 hektare. Kebutuhan lahan yang paling luas berada di wilayah Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Di sana pihaknya membutuhkan lahan seluas 11 hektare untuk membangun depo LRT sebagai tempat garasi kereta.
Enam hektare di antaranya lahan milik PT Adhi Karya, sedangkan lima hektare lagi milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Adapun nilai investasi dari pembangunan LRT sekitar Rp30 triliun.
Dana itu bukan saja diperoleh dari APBN saja, melainkan juga dari pinjaman yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator kereta. Dari nilai itu, pemerintah menyuntikkan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,6 triliun, dan sisanya dicarikan dari pinjaman ke lembaga lain.
Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi Harun Al Rasyid mengatakan, kehadiran LRT akan mengurai kemacetan di Bekasi dan sekitarnya."Kemungkinan kemacetan bisa terurai, karena warga banyak memilih LRT nantinya," katanya.
Kehadiran LRT ini salah satu transportasi massal yang dibutuhkan masyarakat. Harun menilai kondisi arus lalu lintas di Bekasi sudah semakin semrawut. Bahkan berdasarkan kajiannya, setiap hari pola pergerakan kendaraan pribadi ke Kawasan Summarecon Bekasi mencapai 31.000 unit. Bahkan pada 2020 nanti, jumlah penduduk Kota Bekasi bakal mencapai 3 juta jiwa.
Untuk saat ini saja, jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2,8 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu tanpa langkah strategis dari pemerintah dan pemangku kepentingan, Kota Bekasi akan semakin padat. Apalagi, proporsi penggunaan kendaraan di Jabodetabek didominasi oleh pengendara motor.
Sebanyak 75% warga memilih naik sepeda motor, 23% kendaraan pribadi dan 2% kendaraan umum. Masyarakat lebih memilih naik sepeda motor dan kendaraan pribadi karena ingin mendapat kenyamanan dalam transportasi.
Kabid Penataan Ruang, Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi Dzikron mengatakan, keempat titik yang dibangun TOD berada di Jaticempaka, Cikunir I, Cikunir II, dan Bekasi Barat. Sementara TOD yang ada di Bekasi Timur sudah selesai dibangun oleh BUMN PT Adhi Karya. "Bila ditotal, ada lima TOD nanti yang dibangun di setiap stasiun LRT yang ada di Kota Bekasi," katanya.
Menurutnya, pembangunan TOD sangat dibutuhkan bagi daerah yang menyandang status metropolitan seperti halnya Kota Bekasi. Apalagi, untuk lintasan LRT di wilayahnya.
Dzikron mengatakan, keberadaan TOD sangat menunjang masyarakat dalam memperoleh fasilitas salah satunya kemudahan dalam transportasi umum. Selain terdapat gedung parkir dan pusat perbelanjaan, kebanyakan TOD juga dibangun hunian vertikal berupa apartemen dan hotel.
Dengan kata lain, lanjut dia, TOD merupakan pengembangan kota yang mengadopsi tata ruang campuran karena terdapat berbagai macam fasilitas di dalamnya yang terintegrasi dengan transportasi umum seperti LRT, kereta commuter line, dan bus.
"Bila ditotal investasinya cukup besar, namun sebagai gambaran satu apartemen saja biayanya bisa Rp1 triliun. Belum pembangunan gedung komersial lainnya," ungkapnya.
Berdasarkan catatannya, konstruksi di dua lokasi pembangunan TOD sudah mulai terlihat seperti di Jaticempaka dan Cikunir I. Pengembang di lokasi proyek Cikunir II tengah menyelesaikan site plan atau perencanaan pembangunan, sedangkan pembangunan di Bekasi Barat baru akan dimulai karena sudah terlihat alat berat masuk ke dalam lokasi proyek tersebut dan secepatnya akan mulai dibangun.
Dzikron menjelaskan, keempat pengembang itu telah mengantongi seluruh izin yang dikeluarkan pemerintah daerah. Izin tersebut misalnya izin mendirikan bangunan (IMB), analisis dampak lingkungan (amdal) proyek, amdal lalu lintas, izin prinsip, dan sebagainya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) LRT Kementerian Perhubungan Jumardi mengatakan, secara umum progres pengerjaan LRT tahap I sampai 20 Juli 2018 mencapai 41,102%. Rinciannya, lintas pelayanan I Cawang–Cibubur mencapai 61,625%, (info lihat grafis).
Kemudian lintas pelayanan II Cawang–Dukuh Atas mencapai 26,395% dan lintas pelayanan III Cawang–Bekasi Timur mencapai 48,528%. "Sementara untuk tahap II dengan lintasan layanan Dukuh Atas–Palmerah–Senayan, Cibubur–Bogor, dan Palmerah–Grogol akan dimulai pada 2020 mendatang," katanya.
Jumardi menjelaskan, total kebutuhan lahan untuk pembangunan LRT mencapai 60 hektare. Kebutuhan lahan yang paling luas berada di wilayah Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Di sana pihaknya membutuhkan lahan seluas 11 hektare untuk membangun depo LRT sebagai tempat garasi kereta.
Enam hektare di antaranya lahan milik PT Adhi Karya, sedangkan lima hektare lagi milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Adapun nilai investasi dari pembangunan LRT sekitar Rp30 triliun.
Dana itu bukan saja diperoleh dari APBN saja, melainkan juga dari pinjaman yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai operator kereta. Dari nilai itu, pemerintah menyuntikkan dana penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp7,6 triliun, dan sisanya dicarikan dari pinjaman ke lembaga lain.
Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi Harun Al Rasyid mengatakan, kehadiran LRT akan mengurai kemacetan di Bekasi dan sekitarnya."Kemungkinan kemacetan bisa terurai, karena warga banyak memilih LRT nantinya," katanya.
Kehadiran LRT ini salah satu transportasi massal yang dibutuhkan masyarakat. Harun menilai kondisi arus lalu lintas di Bekasi sudah semakin semrawut. Bahkan berdasarkan kajiannya, setiap hari pola pergerakan kendaraan pribadi ke Kawasan Summarecon Bekasi mencapai 31.000 unit. Bahkan pada 2020 nanti, jumlah penduduk Kota Bekasi bakal mencapai 3 juta jiwa.
Untuk saat ini saja, jumlah penduduk Kota Bekasi mencapai 2,8 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk sebanyak itu tanpa langkah strategis dari pemerintah dan pemangku kepentingan, Kota Bekasi akan semakin padat. Apalagi, proporsi penggunaan kendaraan di Jabodetabek didominasi oleh pengendara motor.
Sebanyak 75% warga memilih naik sepeda motor, 23% kendaraan pribadi dan 2% kendaraan umum. Masyarakat lebih memilih naik sepeda motor dan kendaraan pribadi karena ingin mendapat kenyamanan dalam transportasi.
(whb)
Explore More