Halal Bihalal Himpaudi, Pj Bupati Tangerang Janji Tambah BOP Paud

TANGERANG - Ratusan pendidik dan tenaga kependidikan yang tergabung dalam Himpaudi, menggelar halal bihalal di Masjid Raya Al Amzat, Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten.

Acara yang dihadiri oleh penjabat Bupati Kabupaten Tangerang Komarudin itu, dimulai sejak pagi pukul 08.00 WIB. Tampak ratusan tenaga pendidik Paud, datang mengenakan baju gamis putih.

Satu persatu, mereka masuk ke dalam masjid dan mendengarkan lantunan merdu ayat-ayat Alquran. Acara yang dibalut dengan pengajian ini, diikuti dengan hikmat oleh anggota Himpaudi.

Ketua Himpaudi Kabupaten Tangerang Intan Nurul Hikmah mengatakan, kegiatan halal bihalal ini sekaligus untuk memberi tahu kepengurusan baru Himpaudi di Kecamatan Cisoka dan Pasar Kemis.

"Progres 3 tahun belakangan pengurus dan guru Paud, pemerintah juga respon dalam percepatan sarana prasarana, dan kesejahteraan guru Paud," katanya, di Masjid Raya Al Amzat, Sabtu (21/7/2018).

Meski demikian, Intan berharap tingkat kesejahteraan guru Paud dapat lebih ditingkatkan lagi. Saat ini kesejahteraan guru Paud masih sangat minim dan belum memenuhi standar kehidupan layak.
"Saya mohon, isentif dan kuota guru Paud agar bisa lebih ditingkatkan lagi. Sebab mereka ini adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ada 8.000 guru Paud yang ada di Kabupaten Tangerang," sambung Intan.

Sementara itu, Penjabat Bupati Tangerang Komarudin mengatakan, peran Paud dalam dunia pendidikan sangat penting dan pihaknya sangat konsen terhadap dunia pendidikan yang ada di kabupaten.

"Paud itu bagian dari penyelenggaraan pendidikan negara kita. Saya sangat antusias bicara pendidikan, karena saya termasuk orang yang mengutamakan pendidikan itu sendiri," kata Komarudin.

Dijelaskan dia, pendidikan merupakan kunci peradaban manusia dan yang bisa membedakan manusia dengan makhluk hidup lainnya. Untuk itu, pengelolaan pendidikan harus dilakukan secara serius.

"Saat ini, kita alokasikam anggaran besar untuk pendidikan. Sebanyak 1/3 anggaran APBD kita dihabiskan untuk pendidikan. Tetapi kita menyadari banyak hal yang masih menjadi tantangan kita," jelasnya.

Pertama, akses atau kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Setiap tahun pelaksanaan PPDB misalnya, selalu diwarnai dengan hiruk pikuk dan menjadi perhatian seluruh masyarakat kabupaten.

"Karena jumlah ruang kelas dan peserta didik baru yang masuk tidak seimbang dan apa yang kita bangun saat ini masih jauh memadai dari kebutuhn masyarakat. Kedua kualitas, yakni guru," terangnya.

Selain itu, hal yang terkait erat dengannya adalah pembelajaran dan kurikulum. Dijelaskan dia, masih ada 8.000 guru, mulai tingkat SD, SMP, dan SMA yang non PNS. Termasuk 8.000 guru Paud.

"Kita akui kesejahteraan guru kita masih sangat minim dan masih perlu kita perhatikan kesejahteraannya. Tetapi tidak hanya itu saja masalahnya, kualitasnya juga harus diperhatikan," ungkapnya.

Misalkan, banyak guru Paud yang belum S1. Menurutnya, jika itu aturan yang harusnya dipenuhi. Maka, tidak ada cara lain para guru Paud harus mengikuti standar pendidikannya hingga S1.

"Tadi saya dapat laporan dari Dinas Pendidikan, ternyata guru Paud belum dapat honor dari pemerintah daerah. Tahun ini, guru Paud akan menerima BOP Rp600 ribu pertahun," sambungnya.

Bantuan operasional itu, diberikan oleh pemerintah pusat kepada pengelola Paud. Tahun depan, Pemkab Tangerang akan menganggarkan Rp400 ribu yang diambil dari APBD Kabupaten Tangerang.

"Saya akan anggaran di 2019, paling tidak kalau BOP itu dari pusat Rp600 ribu pertahun, akan kita masukan dari APBD kabupaten Rp400 ribu pertahun. Jadi total yang didapat Paud Rp1 juta," jelasnya.

Selain akan menambah BOP untuk Paud, Komarudin juga mengaku, pihaknya telah menandatangani dana hibah untuk kelompok-kelompok bermain di Paud yang masing-masingnya meraih Rp10-20 juta.

"Saya juga menantang Himpaudi untuk mendirikan tempat penampungan atau penitipan anak di kawasan perkantoran Tigaraksa ini, karena banyak PNS yang anaknya masih kecil-kecil," tukasnya.

Komarudin berharap, dunia pendidikan di Kabupaten Tangerang, khususnya Paud, bisa berkembang lebih pesat dan tetap bersinergi dengan pemerintah daerah, dan sehingga bisa dirasakan masyarakat luas.