DPRD Minta Pemprov DKI Perjelas Pengelola Venue Asian Games

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta hingga saat ini belum memutuskan pengelola venue Asian Games yang berada di atas aset miliknya, seperti Velodrome, Equstrian dan sebagainya. DPRD DKI meminta Dinas Olahraga mengambil alih pengelolaan usai Asian Games.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan, Pemprov DKI seharusnya sudah merencanakan pengeloaan venues Asian Games usai perhelatan Asian Games berlangsung. Khususnya yang berada di aset milik Pemprov DKI seperti Velodrome, Equstrian dan sebagainya. Termasuk Light Rail Transit (LRT) yang memakan biaya tak sedikit itu.
"Harusnya sudah dipikirkan oleh Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD), apakah berada di bawah Dinas olahraga atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," kata Taufik di DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Satya Heragandi menuturkan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan keputusan terkait pengelolaan venue Asian Games setelah perhelatan berlangsung. Padahal, hal itu sudah dipertanyakan sejak belum mulainya pembangunan.

Sebagai perusahaan daerah, Satya siap, apabila memang ditugasi. Namun, tentunya harus ada pengurangan deviden yang disetorkan setiap tahun ke kas negara. Sebab, kata dia, untuk velodrome saja, per tahun itu operasionalnya mencapai sekitar Rp11 miliar. Baik itu air, listrik hingga manajemen Sumber Daya manusia (SDM)-nya.
"Kita belum menghaier SDM. Padahal ini harus dipikirkan. Kalau cuma mengandalkan tiket masuk penggunaan venue, tidak mungkin menutup biaya operasionalnya," kata Satya.

Kepala BPAD DKI Jakarta, Ahmad Firdaus meminta, agar masalah ini dikonfirmasikan ke Dinas Pemuda dan Olahraga. (Baca Juga: DKI Siapkan 1.500 Bus untuk Angkut Warga ke Venue Asian Games
Sementara, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Ratiyono hingga berita ini diturunkan enggan merespon permasalahan tersebut. (Baca Juga: Tinjau Venue BMX, JK ke Anies: Biasa Naik Sepeda di Jogja(mhd)