Jamaah Minta Bos FT Divonis 20 Tahun dan Uang Dikembalikan Utuh
Jamaah Minta Bos FT Divonis 20 Tahun dan Uang Dikembalikan Utuh
A
A
A
JAKARTA - Kuasa hukum jamaah umrah korban penipuan First Travel (FT) berharap pengadilan memberikan hukuman yang setimpal kepada tiga terdakwa, yakni Andhika Surachman, Anniesa Hasibuan, dan Kiki Hasibuan
Diketahui, sidang FT telah dimulai sejak Februari 2018 dan penyidikannya dimulai sejak Agustus 2017. Hari ini Pengadilan Negeri (PN) Depok menggelar sidang vonis. (Baca juga: Tiba di PN Depok, Bos First Travel Mengaku Siap Hadapi Vonis)
Korban jamaah FT mencapai sekitar 63.310 orang yang gagal berangkat umrah, padahal mereka sudah bayar dengan total uang jamaah mencapai hampir Rp1 triliun.
Kuasa Hukum/Tim Advokasi Penyelamatan Dana Umrah (TPDU) TM Luthfi Yazid mengatakan, dari fakta persidangan jelas dan terang benderang bahwa para terdakwa telah melakukan kejahatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang. Karenanya, ketiga terdakwa sudah sepantasnya dipidana penjara maksimal 20 tahun sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Para korban jamaah FT tetap dan akan terus menuntut agar uang yang mereka setorkan dapat dikembalikan utuh kepada mereka. Sebab tahunya mereka adalah menyetor uang dan berharap dapat berangkat umroh," ujar Luthfi dalam keterangan pers, Rabu (30/5/2018).
Para korban jamaah FT, kata dia, juga berharap ada transparansi soal aset-aset FT yang disita dan diharapkan agar JPU selaku eksekutor negara dapat terus memburu serta mengklarifikasi aset-aaset FT. "JPU selaku eksekutor negara harus segera mengembalikan uang jamaah secara penuh," tandasnya.
Selain itu, para korban jamaah FT berharap agar majelis hakim dapat menangkap suasana batin para jamaah yang gagal berangkat, menangkap aspirasi keadilan para jamaah dan mengambil putusan secara komprehensif dan seadil-adilnya.
Kementerian Agama (Kemenag) juga hendaknya tidak cuci tangan, sebab kasus ini tak akan terjadi jika Kemenag dapat menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai regulator dan supervisor pelaksnaan ibadah umroh.
"Jika Kemenag abai, bukan mustahil akan bermunculan kasus-kasus serupa yang kerugian dan dampaknya akan lebih massif," tandasnya.
Diketahui, sidang FT telah dimulai sejak Februari 2018 dan penyidikannya dimulai sejak Agustus 2017. Hari ini Pengadilan Negeri (PN) Depok menggelar sidang vonis. (Baca juga: Tiba di PN Depok, Bos First Travel Mengaku Siap Hadapi Vonis)
Korban jamaah FT mencapai sekitar 63.310 orang yang gagal berangkat umrah, padahal mereka sudah bayar dengan total uang jamaah mencapai hampir Rp1 triliun.
Kuasa Hukum/Tim Advokasi Penyelamatan Dana Umrah (TPDU) TM Luthfi Yazid mengatakan, dari fakta persidangan jelas dan terang benderang bahwa para terdakwa telah melakukan kejahatan penipuan, penggelapan dan tindak pidana pencucian uang. Karenanya, ketiga terdakwa sudah sepantasnya dipidana penjara maksimal 20 tahun sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).
"Para korban jamaah FT tetap dan akan terus menuntut agar uang yang mereka setorkan dapat dikembalikan utuh kepada mereka. Sebab tahunya mereka adalah menyetor uang dan berharap dapat berangkat umroh," ujar Luthfi dalam keterangan pers, Rabu (30/5/2018).
Para korban jamaah FT, kata dia, juga berharap ada transparansi soal aset-aset FT yang disita dan diharapkan agar JPU selaku eksekutor negara dapat terus memburu serta mengklarifikasi aset-aaset FT. "JPU selaku eksekutor negara harus segera mengembalikan uang jamaah secara penuh," tandasnya.
Selain itu, para korban jamaah FT berharap agar majelis hakim dapat menangkap suasana batin para jamaah yang gagal berangkat, menangkap aspirasi keadilan para jamaah dan mengambil putusan secara komprehensif dan seadil-adilnya.
Kementerian Agama (Kemenag) juga hendaknya tidak cuci tangan, sebab kasus ini tak akan terjadi jika Kemenag dapat menjalankan fungsinya secara maksimal sebagai regulator dan supervisor pelaksnaan ibadah umroh.
"Jika Kemenag abai, bukan mustahil akan bermunculan kasus-kasus serupa yang kerugian dan dampaknya akan lebih massif," tandasnya.
(thm)
Explore More