Kritisi Kebijakan Kampus, Mahasiswa UP Blokade Jalan
Kritisi Kebijakan Kampus, Mahasiswa UP Blokade Jalan
A
A
A
JAKARTA - Mahasiswa Universitas Pancasila (UP) melakukan aksi unjuk rasa dengan memblokade Jalan Raya Lenteng Agung Timur, Jakarta Selatan selama tiga jam. Aksi digelar untuk mengkritisi kebijakan kampus yang dinilai memberatkan mahasiswa.
Aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa ini sempat diwarnai kericuhan, saat para mahasiswa memaksa masuk ke Gedung Rektorat. Sempat terjadi aksi dorong mahasiswa dengan petugas keamanan kampus.
Salah satu mahasiswa yang enggan disebut kan namanya mengatakan terdapat tiga tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut. Antara lain meminta agar pihak kampus UP mencabut sistem pembayaran paket SKS. Kemudian meminta agar UP tidak melakukan komersialisasi biaya pendidikan.
Ketiga, mahasiswa meminta kampung memperhatikan kesejahteraan buruh yang bekerja di lingkungan kampus. "Kami meminta agar kampus mencabut sistem paket SKS karena sistem yang dianut Universitas Pancasila itu abu-abu. Ketika kita bayar paket seharusnya dipaketin juga SKS-nya tapi ini masih terbentur IPS. Kita bayar paket tapi enggak sesuai. Seharusnya apa yang kita bayar itu yang didapatkan," kata salah seorang mahasiswa pada, Rabu (2/5/2018).
Dia mencontohkan mahasiswa di semester tiga, IPS-nya dua, berarti mereka hanya bisa mendapatkan 18 SKS. "Tapi mereka harus bayar sesuai paketnya. Ini ada kesenjangan sosial bahwa yang pintar-pintar dan yang kurang pintar ya kurang pintar. Itu yang menggerakan mahasiswa menggerakan aksi ini," ujarnya.
Selanjutnya, tuntutan yang kedua adalah menolak komersialisasi pendidikan UP. Menurutnya banyak anggaran yang diminta pihak UP di luar biaya paket. "Ada uang sumbangan, uang administrasi. Uang sumbangan itu diluar uang paketan. Nominalnya bisa Rp1 juta," ucapnya.
Kemudian tuntutan yang ketiga adalah berharap agar kesejahteraan buruh yang ada di UP lebih diperhatikan. Dia mengungkapkan jika buruh di kampusnya gajinya masih di bawah UMR. "Mereka gajinya sekitar Rp1,2 juta. Mereka bukan pegawai outsourcing, mereka ada di bawah koperasi. Kami akan terus lakukan tuntutan hingga rektor datang dan menemui kami," ucapnya.
Aksi yang dilakukan ratusan mahasiswa ini sempat diwarnai kericuhan, saat para mahasiswa memaksa masuk ke Gedung Rektorat. Sempat terjadi aksi dorong mahasiswa dengan petugas keamanan kampus.
Salah satu mahasiswa yang enggan disebut kan namanya mengatakan terdapat tiga tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut. Antara lain meminta agar pihak kampus UP mencabut sistem pembayaran paket SKS. Kemudian meminta agar UP tidak melakukan komersialisasi biaya pendidikan.
Ketiga, mahasiswa meminta kampung memperhatikan kesejahteraan buruh yang bekerja di lingkungan kampus. "Kami meminta agar kampus mencabut sistem paket SKS karena sistem yang dianut Universitas Pancasila itu abu-abu. Ketika kita bayar paket seharusnya dipaketin juga SKS-nya tapi ini masih terbentur IPS. Kita bayar paket tapi enggak sesuai. Seharusnya apa yang kita bayar itu yang didapatkan," kata salah seorang mahasiswa pada, Rabu (2/5/2018).
Dia mencontohkan mahasiswa di semester tiga, IPS-nya dua, berarti mereka hanya bisa mendapatkan 18 SKS. "Tapi mereka harus bayar sesuai paketnya. Ini ada kesenjangan sosial bahwa yang pintar-pintar dan yang kurang pintar ya kurang pintar. Itu yang menggerakan mahasiswa menggerakan aksi ini," ujarnya.
Selanjutnya, tuntutan yang kedua adalah menolak komersialisasi pendidikan UP. Menurutnya banyak anggaran yang diminta pihak UP di luar biaya paket. "Ada uang sumbangan, uang administrasi. Uang sumbangan itu diluar uang paketan. Nominalnya bisa Rp1 juta," ucapnya.
Kemudian tuntutan yang ketiga adalah berharap agar kesejahteraan buruh yang ada di UP lebih diperhatikan. Dia mengungkapkan jika buruh di kampusnya gajinya masih di bawah UMR. "Mereka gajinya sekitar Rp1,2 juta. Mereka bukan pegawai outsourcing, mereka ada di bawah koperasi. Kami akan terus lakukan tuntutan hingga rektor datang dan menemui kami," ucapnya.
(whb)
Explore More