Usai Disinkronkan, Sandiaga Minta Rumah Tapak Segera Dibangun
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menunda melakukan groundbreaking rumah tapak DP 0 Rupiah di Rorotan, Jakarta Utara.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, alasan penundaan pelatakan batu pertama itu lantaran pihaknya masih melakukan sinkronisasi harga dan skema dengan pengembang.
"Saya sih pinginnya segera, tetapi tim sekarang lagi terjun untuk mensinkronkan," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (28/2/2018).
Untuk lahan, kata Sandi, tidak ada masalah. Karena lahan tersebut milik pengembang yakni PT Nusa Kirana.
"Lahannya enggak ada masalah. Lahannya milik swasta, PT Nusa Kirana yang telah membangun Kelapa Gading dan mereka punya tekad yang sangat baik, jadi tidak perlu diragukan lagi. Tinggal mensinkronkan harganya, apakah ini masuk ke dalam program pemerintah yang lagi kita dorong ini yang lagi kita sinkronkan, kita pastikan tidak ada timbul kerancuan di sana," terang Sandi.
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, pembahasan mengenai skema pembayaran berbeda. (Baca Juga: Batal Groundbreaking Rumah Tapak DP 0 Rupiah, Sandi: Perlu Disinkronkan
"Skemanya agak lain karena ini swasta, bukan BUMD. Tapi ini inisiatif yang sangat bagus. Salah satu yang belum sinkron itu apakah ini Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau non FLPP. Karena kalau FLPP, ada batasanya nah itu yang harus kita sinkronkan," tutupnya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, alasan penundaan pelatakan batu pertama itu lantaran pihaknya masih melakukan sinkronisasi harga dan skema dengan pengembang.
"Saya sih pinginnya segera, tetapi tim sekarang lagi terjun untuk mensinkronkan," kata Sandi di Balai Kota, Jakarta, Rabu (28/2/2018).
Untuk lahan, kata Sandi, tidak ada masalah. Karena lahan tersebut milik pengembang yakni PT Nusa Kirana.
"Lahannya enggak ada masalah. Lahannya milik swasta, PT Nusa Kirana yang telah membangun Kelapa Gading dan mereka punya tekad yang sangat baik, jadi tidak perlu diragukan lagi. Tinggal mensinkronkan harganya, apakah ini masuk ke dalam program pemerintah yang lagi kita dorong ini yang lagi kita sinkronkan, kita pastikan tidak ada timbul kerancuan di sana," terang Sandi.
Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, pembahasan mengenai skema pembayaran berbeda. (Baca Juga: Batal Groundbreaking Rumah Tapak DP 0 Rupiah, Sandi: Perlu Disinkronkan
"Skemanya agak lain karena ini swasta, bukan BUMD. Tapi ini inisiatif yang sangat bagus. Salah satu yang belum sinkron itu apakah ini Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau non FLPP. Karena kalau FLPP, ada batasanya nah itu yang harus kita sinkronkan," tutupnya.
(mhd)