LRT Tanah Abang Cari Dana di Luar APBD

Senin, 05 Februari 2018 - 09:22 WIB
LRT Tanah Abang Cari...
LRT Tanah Abang Cari Dana di Luar APBD
A A A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta tengah mengkaji termasuk mencari pendanaan di luar APBD terhadap proyek lanjutan light rail transit (LRT) fase II Velodrom, Kemayoran-Tanah Abang. LRT ini akan dibangun setelah LRT Kelapa Gading-Velodrom rampung.

LRT fase II sebelumnya hanya sampai Dukuh Atas, kemudian atas usulan berbagai pihak diperpanjang hingga Tanah Abang, Jakarta Pusat. Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Satya Heragandhi optimistis LRT fase II tetap berlanjut ke Tanah Abang. Lokasi itu sangat bagus lantaran bicara soal keberpihakan terhadap pekerja yang ada di Sudirman-Thamrin, begitu sampai Tanah Abang keberpihakannya bergeser pada pekerja atau warga yang mengandalkan pasar.

Selain menunggu hasil kajian, dia juga menunggu keputusan kelanjutan fase II. Apabila langsung dilanjutkan setelah pembangunan LRT fase I (Kelapa Gading-Velodrom), pembangunan LRT fase II difokuskan di Tanah Abang agar tidak mengganggu perhelatan Asian Games 2018.

“Apakah akan dibangun seusai fase I atau setelah Asian Games, itu belum diputuskan. Masih harus didiskusikan dan dimajukan ke rapat pimpinan,” ujar Satya kemarin.

Seandainya tidak langsung dilanjutkan pembangunan fase II, dia optimistis LRT Kelapa Gading-Velodrom diminati masyarakat dan terintegrasi dengan bus Transjakarta. Taman bermain atau area publik yang disiapkan di dekat Velodrom juga akan menjadi daya tarik masyarakat menggunakan kereta ringan tersebut.

Di samping itu, halte bus Transjakarta akan disediakan di dekat stasiun LRT Velodrom sehingga pengguna LRT dapat langsung melanjutkan perjalanan menggunakan Transjakarta. “Kajian sementara ini kami masih terkendala lokasi di Tanah Abang. Karena kan sempit, kami inginnya itu langsung terintegrasi dengan commuterline, Transjakarta, maupun angkutan umum yang ada di sana,” ungkapnya.

Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, meski LRT Kelapa Gading-Velodrom terjadwal dengan baik, dirinya belum melihat kesiapan SDM pengoperasian LRT fase I. Artinya, PT Jakpro harus benar-benar fokus menyelesaikan fase I yang tidak hanya pembangunan fisik daripada memfokuskan ihwal lain. “Kalau hitung mundur, LRT fase I harus beroperasi empat bulan lagi. Saya belum lihat kesiapan SDM,” ujarnya.

Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Bidang Perkeretaapian Aditya Dwi Laksana memperkirakan operasional LRT hanya koridor Velodrom – Kelapa Gading. Pembangunan LRT hanya berorientasi pada penugasan dan kepentingan Asian Games 2018.

Menurut dia, untuk membangun proyek transportasi massal, Pemprov DKI harus mengkaji trase yang benar-benar memenuhi perjalanan masyarakat dan moda transportasi satu dengan lainnya saling terintegrasi. Dia menyarankan sebaiknya sebelum membangun fisik fase II, Pemprov DKI kembali mengkaji trase tersebut sekaligus menyosialisasikan kepada warga bagaimana moda transportasi LRT tersebut mulai dari cara naiknya sampai tarif yang diberlakukan.

"BUMD itu kan harus menghasilkan keuntungan bagi Pemprov DKI. Kalau cuma Velodrom hingga Kelapa Gading berjarak 6 kilometer, siapa yang mau naik usai Asian Games?" kata Adit.

Sebelumnya Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai ide perpanjangan LRT Dukuh Atas ke Tanah Abang sangat bagus. Kawasan Tanah Abang bisa benar-benar menjadi transit oriented development (TOD) yang semestinya. “Saya bilang daripada setengah ngerjainnya. PT Jakpro langsung nangkep, saya apresiasi. Kami sangat mendukung dan akan disampaikan ke menteri perhubungan," katanya beberapa waktu lalu.

Di bagian lain, proyek LRT rute Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) dikebut pengerjaannya dan diperkirakan beroperasi Juni 2019. Progres fisik pembangunan LRT hingga 24 November 2017 sekitar 25%. Rinciannya, lintas pelayanan I Cawang-Cibubur 44,6%, lintas pelayanan II Cawang-Dukuh Atas 11,4%. Kemudian, lintas pelayanan III Cawang-Bekasi Timur sekitar 26,3% dengan target semua lintasan LRT yang berada di Jabodebek sudah bisa dioperasikan pada 31 Mei 2019.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LRT Kementerian Perhubungan Jumardi mengatakan, total kebutuhan lahan untuk pembangunan LRT mencapai 60 hektare. Kebutuhan lahan yang paling luas berada di wilayah Jatimulya, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Namun, sekitar 14 hektare lahan untuk LRT masih dikuasai warga setempat. Untuk pembebasan lahan seluas 14 hektare ini, pemerintah telah mengalokasikan Rp1,6 triliun dari APBN.

Di Jatimulya, Kemenhub membutuhkan lahan seluas 11 hektare untuk membangun depo LRT sebagai tempat garasi kereta. Enam hektare di antaranya lahan milik PT Adhi Karya. “Enam hektare dikuasai 300 kepala keluarga (KK). Sedangkan lima hektare lagi milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” ujar Jumardi.

Untuk pembebasan lahan membutuhkan 5-6 bulan, namun ditarget pembebasan rampung Maret 2018. Sementara tiga hektare yang harus dibebaskan lagi tersebar di beberapa titik di Kota Bekasi, Kota Depok, dan Jakarta.

Nilai investasi pembangunan LRT Jabodebek mencapai Rp31 triliun. Dana tersebut bukan diperoleh dari APBN, melainkan dari pinjaman yang dilakukan PT Kereta Api Indonesia (KAI). (Bima Setiyadi)
(nfl)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 1.5224 seconds (0.1#10.140)