Opsi Libur Sekolah-Pekerja Menguat

JAKARTA - Wacana meliburkan sekolah dan mengatur jadwal masuk pegawai negeri sipil (PNS) maupun swasta saat digelarnya Asian Games di Jakarta, Agustus mendatang kian menguat.

Usulan ini dinilai tepat guna mengantisipasi kemacetan dan menciptakan kenyamanan Ibu Kota.

Di tengah rutinitas kemacetan lalu lintas parah yang setiap hari mendera Kota Jakarta, sejumlah kalangan menganggap perlu ada kebijakan khusus dari pemerintah agar event olahraga terbesar tingkat Asia ini bisa berjalan lancar. Kemacetan parah memang ancaman yang di depan mata lantaran saat berlangsungnya Asian Games nanti, akan ada sekitar 15.000 orang dari berbagai negara yang memadati Jakarta.

Kendati pemerintah sudah menyiapkan sejumlah infrastruktur andalan baru seperti mass rapid transit (MRT) dan light rapit transit (LRT), Kota Jakarta masih dihinggapi ancaman kemacetan lalu lintas. Venue-venue cabang olahraga yang terpusat di satu lokasi membuat arus pergerakan para atlet maupun ofisial tim menjadi tinggi. Lokasi penginapan atlet yang berada di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat juga relatif jauh jika dijangkau dari Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) di Senayan.

Jalanan ibu kota juga rawan macet karena beberapa cabang olahraga akan memanfaatkan jalur-jalur protokol. Seperti lomba lari maraton 42 kilometer yang rencananya akan melintasi beberapa kawasan seperti Monas, Kota Tua, Bundaran HI, dan Simpang Semanggi. Isu lalu lintas kota ini pun mengemuka dalam koordinasi terakhir dengan Olympic Council of Asia (OCA) baru-baru ini. Kebijakan meliburkan sekolah pernah dilakukan sejumlah negara yang menjadi tuan rumah seperti China pada Asian Games 2014.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah mematangkan opsi meliburkan anak-anak sekolah dan mengatur jam kerja pegawai ini. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dan Ketua Indonesia Asian Games Organizing Committee (Inasgoc) Erick Thohir pun sudah menyampaikan usulan ini langsung ke Presiden Joko Widodo, belum lama ini. Tak hanya itu, usulan ini juga mendapat dukungan dari kalangan DPR. Meski demikian, sejumlah kalangan lain juga menilai kebijakan ini tak perlu. Pemerintah cukup melakukan rekayasa lalu lintas ketimbang merugikan jam belajar siswa atau jam kerja pegawai.

Kebijakan meliburkan sekolah sebelumnya telah dilakukan Pemprov Jakarta, tepatnya saat digelarnya SEA Games XXVI pada 2011silam. Sebagian sekolah diliburkan 2-5 hari. Saat itu pertimbangannya adalah agar siswa dapat menyaksikan pertandingan SEA Games di Jakarta. Sejumlah sekolah pun memberikan tugas terkait SEA Games kepada siswanya. “Setiap ada perhelatan besar diliburkan sekolah. Murid-murid itu diberi kesempatakan untuk meliput Asian Games, membuat karya tulis, project sekitar Asian Games,” demikian alasan Sandi, kemarin.

Menurutnya, selain mengatasi kemacetan, usulan ini justru bisa mendorong kreativitas dan edukasi pelajar di Jakarta. Pemprov DKI berharap, kemacetan Jakarta tidak mengganggu kegiatan Asian Games, seperti halnya saat atlet menuju venue-venue perlombaan. “Kita ingin sekali dalam 40 tahun menjalankan Asian Games, terkahir tahun 1962 di sini, harus kita manfaatkan sebaik mungkin,” ujarnya.

Tak hanya itu, Sandi berdalih event ini hakikatnya juga menjadi promosi bagi Jakarta maupun Indonesia secara umum. “Ini reputasi, dan martabat bangsa yang dipertaruhkan, jangan karena nila setitik rusak susu sebelanga,” tutur Sandi. Kota Jakarta pun menyiapkan kawasan Kota Tua dan Kepulauan Seribu menjadi andalan daya tarik saat Asian Games nanti.

Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah menilai dengan meliburkan sekolah dan perkantoran di Jakarta, penyelenggaraannya Asian Games akan lebih sukses. Dia berharap pemerintah dan penyelenggara segera merespons usulan DPR ini. “Asian Games kan perhelatan penting di mana Indonesia selain harus sukses prestasi harus juga sukses menjadi tuan rumah. Oleh karena kita harus menata dengan baik Kota Jakarta, termasuk mengurangi kemacetan,” timpal anggota Komisi X DPR lainnya, Dadang Rusdiana, kemarin.

Menurut Dadang, meliburkan sekolah dan kerja saat pelaksanaan Asian Games tidak terlalu jadi masalah. Yang penting bagaimana mengajak partisipasi anak sekolah seperti menjadi suporter saat liburan.

Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Gatot S Dewa Broto juga menilai usulan meliburkan sekolah sekitar dua pekan pada saat Asian Games adalah opsi positif. Namun demikian, untuk merealisasikannya perlu pembahasan lebih dalam dengan pihak-pihak terkait.

Hitung Plus Minus
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Agus Pembagio menilai wacana meliburkan anak sekolah dan mengurangi jam kerja pegawai saat Asian Games adalah bentuk kemunduran berpikir.

Agus tak setuju dengan kondiisi itu, sebab libur dan mengurangi jam pegawai akan membuat negara ini menjadi malas. Kebodohan dan rasa dimanja akan terjadi bila benar direalisasikan. “Ini sebenarnya kebijakan aneh. Pak Gubernur (Anies Baswedan) harus paham dampaknya,” ujar Agus.

Sekalipun ada alasan untuk mengurangi macet, namun mestinya ada solusi yang lain tanpa meliburkan sekolah atau kerja. Di antara opsinya adalah melakukan rekayasa lalu lintas.

Lina Miftahul, pakar kebijakan publik UI lainnya juga meminta usulan meliburkan anak sekolah saat pelaksanaan Asian Games perlu dikaji ulang. Menurutnya, siswa sudah dituntut banyak untuk belajar sehingga jangan sampai libur dua pekan membuat mereka tidak mendapatkan haknya sebagai pelajar. "Walaupun ilmu bisa diperoleh bukan hanya dari sekolah. Tapi itu perlu dipikirkan kembali," katanya.

Dia juga tidak setuju jika dilakukan pemangkasan jam kerja PNS, terlebih jika menyangkut pelayanan publik. "Asian Games bukan hidup mati negara ini. Saya tidak setuju kalau kantor juga harus diliburkan," katanya.

Menurutnya, pemerintah harus mengkaji kebijakan secara bijak atau menghitung plus minusnya. Menurutnya jika berdalih mengantisipasi kemacetan maka yang perlu dilakukan adalah menyediakan fasilitas transportasi publik yang baik sehingga mengurangi kemacetan. Alternatif lain, dilakukan pengaturan jam. (Rahmat Sahid/R Ratna Purnama/Yan Yusuf/Muh Shamil)