KPU Bekasi Tunggu LHKPN Calon Wali Kota
KPU Bekasi Tunggu LHKPN Calon Wali Kota
A
A
A
BEKASI - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi masih menunggu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masing-masing bakal calon pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyerahkan LHKPN bakal calon kepala daerah tersebut. ”Belum kami terima, kami masih menunggu hingga sekarang,” kata Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi kepada Koran SINDO, Jum’at (26/1).
Saat ini, kata dia, KPK melalui website resminya kpk.go.id, telah mempublikasikan LHKPN masing-masing bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dalam Pilkada Kota Bekasi 2018. ”Belum ada tembusan kepada KPU,” ungkapnya.
Dalam website resmi KPK disebutkan, kekayaan petahana Rahmat Effendi tercatat sebesar Rp7.489.143.882, hingga tahun 2018. Sementara bakal calon wakil wali kota Tri Adhianto Tjahyono sebesar Rp7.274.248.355 dimana terakhir dilaporkan pada 8 September 2013.
Pasangan ini diusung oleh gabungan beberapa partai diantaranya Partai Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, Hanura, PPP, PAN dan PKB. Sedangkan, Nur Supriyanto tercatat hingga jabatan akhir menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sebesar Rp4.171.225.079.
Berbeda dengan bakal calon wakilnya yaitu, Adhi Firdaus Saady sebesar Rp61.175.060.290. Pasangan ini diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra. Sehingga, dari dua calon tersebut, Adhi Firdaus menjadi salah satu orang terkaya dalam Pilkada tersebut.
Komisioner KPU Kota Bekasi, Syafrudin menambahkan, saat ini KPU tengah menunggu hasil penelitian dari KPK. Menurutnya, hasilnya kurang lebih 30 hari setelah penetapan Paslon (Pasangan Calon) pada 12 Februari 2018. ”Akan kami umumkan nanti setelah diberikan KPK,” tambahnya.
Syafrudin mengatakan, kedua calon telah melampirkan laporan LHKPN kepada KPU Kota Bekasi. Laporan tersebut telah dilampirkan pasangan calon terkait pelaporan harta kekayaanya ke KPK pada Rabu 10 Januari lalu. ”Sisa kita umumkan nanti,” katanya.
Sementara itu, Rahmat Effendi mengaku akan mengusung ‘kampanye murah’ karena merasa percaya diri dengan hasil kinerja pembangunan daerah yang direalisasikan oleh seluruh jajarannya pada periode 2013-2018.”Masyarakat sudah percaya dengan kepemimpinan kami,” kata Petahana ini.
Hingga saat ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum menyerahkan LHKPN bakal calon kepala daerah tersebut. ”Belum kami terima, kami masih menunggu hingga sekarang,” kata Ketua KPU Kota Bekasi, Ucu Asmara Sandi kepada Koran SINDO, Jum’at (26/1).
Saat ini, kata dia, KPK melalui website resminya kpk.go.id, telah mempublikasikan LHKPN masing-masing bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi dalam Pilkada Kota Bekasi 2018. ”Belum ada tembusan kepada KPU,” ungkapnya.
Dalam website resmi KPK disebutkan, kekayaan petahana Rahmat Effendi tercatat sebesar Rp7.489.143.882, hingga tahun 2018. Sementara bakal calon wakil wali kota Tri Adhianto Tjahyono sebesar Rp7.274.248.355 dimana terakhir dilaporkan pada 8 September 2013.
Pasangan ini diusung oleh gabungan beberapa partai diantaranya Partai Golkar, PDI Perjuangan, Demokrat, Hanura, PPP, PAN dan PKB. Sedangkan, Nur Supriyanto tercatat hingga jabatan akhir menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat tahun 2018 sebesar Rp4.171.225.079.
Berbeda dengan bakal calon wakilnya yaitu, Adhi Firdaus Saady sebesar Rp61.175.060.290. Pasangan ini diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra. Sehingga, dari dua calon tersebut, Adhi Firdaus menjadi salah satu orang terkaya dalam Pilkada tersebut.
Komisioner KPU Kota Bekasi, Syafrudin menambahkan, saat ini KPU tengah menunggu hasil penelitian dari KPK. Menurutnya, hasilnya kurang lebih 30 hari setelah penetapan Paslon (Pasangan Calon) pada 12 Februari 2018. ”Akan kami umumkan nanti setelah diberikan KPK,” tambahnya.
Syafrudin mengatakan, kedua calon telah melampirkan laporan LHKPN kepada KPU Kota Bekasi. Laporan tersebut telah dilampirkan pasangan calon terkait pelaporan harta kekayaanya ke KPK pada Rabu 10 Januari lalu. ”Sisa kita umumkan nanti,” katanya.
Sementara itu, Rahmat Effendi mengaku akan mengusung ‘kampanye murah’ karena merasa percaya diri dengan hasil kinerja pembangunan daerah yang direalisasikan oleh seluruh jajarannya pada periode 2013-2018.”Masyarakat sudah percaya dengan kepemimpinan kami,” kata Petahana ini.
(ysw)
Explore More