Dinsos DKI Sebut Tahun 2017 Jumlah PMKS Turun 45 Persen

JAKARTA - Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) jalanan di DKI Jakarta menjadi persoalan klasik yang sepertinya sulit hilang. Untuk itu, Dinas Sosial DKI Jakarta melakukan penjangkauan intensif dalam upaya menekan jumlah pertumbuhan PMKS di Ibu Kota.

Berdasarkan data PMKS yang terkena penjangkauan jalanan pada 2016, Dinas Sosial telah berhasil melakukan penjangkauan terhadap 14.808 orang. Sementara pada 2017 hingga memasuki pekan ketiga Desember, Dinas Sosial telah melakukan penjangkauan terhadap 8.143 orang.

"Terjadi penurunan sekitar 45 persen hingga saat ini. Penjangkauan itu hasil kerja sama dengan pihak terkait seperti Satpol PP, Dishub, hingga Garnisun," ujar Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Masrokhan, Rabu (20/12/2017).

Menurut Masrokhan, terjadinya penurunan jumlah PMKS tersebut merupakan bukti teralisasinya kebijakan pemerintah dalam menekan jumlah PMKS jalanan di Ibu Kota.
Kebijakan itu berupa pengawasan di jalanan, penjagaan di 276 titik rawan PMKS, pemberian asesmen hingga perujukan dan pembinaan PMKS di panti-panti dan pemulangan ke daerah asal.

Namun pihaknya menyadari saat ini terjadi pergeseran PMKS ke daerah pemukiman warga. Ini dampak adanya pengawasan dan penjagaan yang cukup intensif dari Petugas Pelayanan, Pengawasan dan Pengendalian Sosial (P3S) yang berada di lima wilayah kota.

"Mereka mulai pindah dan menyebar ke pemukiman dan tempat-tempat umum, seperti JPO, pasar tradisional, TPU, mal, dan seterusnya," kata Masrokhan.

Maka dari itu, dalam program tahun 2018-2022 selama lima tahun ke depan, pihaknya menargetkan sebanyak 42 kecamatan yang ada di DKI Jakarta minus Kabupaten Kepulauan Seribu, sudah dapat terpetakan bahwa ada 318 lokasi rawan PMKS.

Dengan adanya pemetaan tersebut, pihaknya dapat mengantisipasi jika ada pergeseran atau peningkatan jumlah PMKS jalanan di Jakarta. Selain itu, menjelang Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 pihaknya mengerahkan 425 personel P3S di lima wilayah kota DKI Jakarta.

"Ini untuk memastikan perayaan Natal dan Tahun Baru agar warga bisa merayakannya dengan aman dan nyaman. Tidak ada PMKS yang berkeliaran," tutupnya.