Penertiban Tower dan Reklame Bermasalah Tak Berpengaruh untuk PAD

JAKARTA - Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) menyatakan penertiban terhadap tower telekomunikasi dan reklame yang melanggar perizinan tidak akan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor tersebut. Pasalnya, pajak dari tower telekomunikasi dan reklame bermasalah akan ditagih terlebih dahulu.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Edi Sumantri mengungkapkan, masalah perizinan tower dan reklame itu berada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (TPST). Namun, lanjut Edi, meskipun ada penertiban terhadap tower dan reklame yang melanggar perizinan, pendapatan pajak dari sektor tersebut tidak berpengaruh. Bahkan, saat ini telah melampaui target.

Sebab, kata Edy, reklame yang melanggar, pajaknya terus ditagih. Termasuk izin yang sudah abis dan pajaknya menunggak. "Yang melanggar kita tagih dulu pajaknya, baru ditertibkan. Reklame targetnya Rp900 miliar hingga akhir tahun, sekarang mencapai Rp858 miliar atau sekitar 95,38%," kata Edi pada wartawan Rabu (29/11/2017).

Kepala Seksie Komunikasi dan Informasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTPST) Rinaldi menuturkan, perizinan dikeluarkan sesuai administrasi dan tekhnis persyaratan yang ada. Namun Rinaldi tidak merinci apa persyaratan tersebut.

Setelah perizinan dikeluarkan, lanjut Rinaldi, tanggung jawab berada di bagian pengawasan. Dia berjanji akan menjelaskan lebih jauh setelah berkordinasi dengan atasannya. Hingga berita ini diturunkan, penjelasan belum juga datang.

"Menanggapi tower yang jatuh ya? Nanti yah saya kordinasi dulu," ungkapnya. Sebelumnya pada Minggu, 26 November 2017 lalu, tower base transceiver station (BTS) roboh dan menimpa tiga rumah warga di Jalan Bandar Jati, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Belum diketahui pasti penyebab robohnya tower BTS tersebut. Dugaan sementara akibat angin kencang yang melanda daerah itu Minggu siang.( Baca: Tower BTS Roboh, Timpa Tiga Rumah Warga Cipayung )