Fokus ke Kartu Sehat, Bekasi Ajukan Diri Tak Ikut Membiayai JKN
Fokus ke Kartu Sehat, Bekasi Ajukan Diri Tak Ikut Membiayai JKN
A
A
A
BEKASI - Pemerintah Kota (Pemkot Bekasi) mengajukan usulan untuk tidak ikut membiayai program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari pemerintah pusat. Pemkot Bekasi lebih memilih fokus untuk membiayai Kartus Sehat Bekasi (KSB) menyesuaikan anggaran yang dimiliki dalam APBD.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Kusnanto Saidi mengatakan, kemampuan keuangan daerah yang dimiliki Kota Bekasi sangat terbatas. Saat ini Pemkot Bekasi juga memiliki KSB berbasis nomor induk kependudukan.
"Dana Kartu Sehat Bekasi setahunya Rp180 miliar. Seluruh penduduk Kota Bekasi baik kaya atau miskin tercover dalam kartu sehat ini," kata Kusnanto kepada wartawan Rabu (22/12/2017). Menurut Kusnanto,
kartu sehat tidak membeda-bedakan status kemampuan masyarakat.
Bahkan, Kartu Sehat Bekasi ini sudah bekerja sama dengan seluruh Rumah Sakit (RS) swasta di Kota Bekasi, termasuk beberapa RS yang belum memiliki kerja sama dengan BPJS ataupun JKN.
Kusnanto mengatakan, jika Pemkot Bekasi ikut JKN, maka biaya yang dikeluarkan paling sedikit mencapai Rp450 miliar selama setahun. Dana sebesar itu untuk membayar iuran BPJS kelas 3 Rp25.500 per orang dengan jumlah penduduk mencapai 2,6 juta jiwa.
”Kemampuan kami hanya Rp 180 miliar selama setahun,” ujarnya. Untuk itu, dana Rp180 miliar dialokasikan setelah menghitung biaya berobat dengan rasio jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 25 persen yang sakit setiap tahunnya.
"Jika dipaksakan ikut JKN, kami khawatir sebanyak 75% penduduk tak bisa dicover dengan anggaran daerah. Kita ini menghitungnya berdasarkan orang sakit kemudian biayanya ditanggung pemerintah. Kalau pakai JKN semua dihitung karena sifatnya iuran,” ujarnya.
Kusnanto menjelaskan, pemerintah daerah sudah memberikan penjelasan kepada lembaga legislatif terkait simulasi biaya kesehatan. Bahkan, legislatif merespons baik, karena beban anggaran lebih rendah. Sehingga, Kemendagri dan Kemenkes tidak melakukan peneguran.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menambahkan, kartu sehat berbasis NIK mulai digulirkan awal tahun ini. Hingga November, kartu sakti tersebut sudah menyedot anggaran hingga Rp70 miliar dari yang dialokasikan Rp90 miliar dari APBD murni Rp70 miliar dan APBD Perubahan Rp15 miliar.
Hingga kini sebanyak 70 ribu pemegang sudah menggunakannya. menurut rahmat Effendi, dengan kartu sehat warganya tak perlu lagi membayar iuran bulanan seperti BPJS Kesehatan maupun jaminan kesehatan dari swasta. Sebab, warganya berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis karena sudah membayar pajak untuk membangun daerah.
”Kalau BPJS tidak membayar, tidak bisa dipakai,” katanya. Perbedaan lainnya, lanjut Rahmat, BPJS tidak bisa digunakan di RS Mitra Keluarga Bekasi Barat dan Bekasi Timur karena tidak bekerja sama. Namun, kartu sehat, semua rumah sakit menerima termasuk yang belum kerja sama dengan BPJS.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri menuturkan, usulan dari pemerintah untuk kartu sehat pada APBD 2018 mendatang hampir mencapai Rp200 miliar.”Dana sebesar itu untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan,” ucapnya.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Kusnanto Saidi mengatakan, kemampuan keuangan daerah yang dimiliki Kota Bekasi sangat terbatas. Saat ini Pemkot Bekasi juga memiliki KSB berbasis nomor induk kependudukan.
"Dana Kartu Sehat Bekasi setahunya Rp180 miliar. Seluruh penduduk Kota Bekasi baik kaya atau miskin tercover dalam kartu sehat ini," kata Kusnanto kepada wartawan Rabu (22/12/2017). Menurut Kusnanto,
kartu sehat tidak membeda-bedakan status kemampuan masyarakat.
Bahkan, Kartu Sehat Bekasi ini sudah bekerja sama dengan seluruh Rumah Sakit (RS) swasta di Kota Bekasi, termasuk beberapa RS yang belum memiliki kerja sama dengan BPJS ataupun JKN.
Kusnanto mengatakan, jika Pemkot Bekasi ikut JKN, maka biaya yang dikeluarkan paling sedikit mencapai Rp450 miliar selama setahun. Dana sebesar itu untuk membayar iuran BPJS kelas 3 Rp25.500 per orang dengan jumlah penduduk mencapai 2,6 juta jiwa.
”Kemampuan kami hanya Rp 180 miliar selama setahun,” ujarnya. Untuk itu, dana Rp180 miliar dialokasikan setelah menghitung biaya berobat dengan rasio jumlah penduduk Kota Bekasi sebanyak 25 persen yang sakit setiap tahunnya.
"Jika dipaksakan ikut JKN, kami khawatir sebanyak 75% penduduk tak bisa dicover dengan anggaran daerah. Kita ini menghitungnya berdasarkan orang sakit kemudian biayanya ditanggung pemerintah. Kalau pakai JKN semua dihitung karena sifatnya iuran,” ujarnya.
Kusnanto menjelaskan, pemerintah daerah sudah memberikan penjelasan kepada lembaga legislatif terkait simulasi biaya kesehatan. Bahkan, legislatif merespons baik, karena beban anggaran lebih rendah. Sehingga, Kemendagri dan Kemenkes tidak melakukan peneguran.
Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menambahkan, kartu sehat berbasis NIK mulai digulirkan awal tahun ini. Hingga November, kartu sakti tersebut sudah menyedot anggaran hingga Rp70 miliar dari yang dialokasikan Rp90 miliar dari APBD murni Rp70 miliar dan APBD Perubahan Rp15 miliar.
Hingga kini sebanyak 70 ribu pemegang sudah menggunakannya. menurut rahmat Effendi, dengan kartu sehat warganya tak perlu lagi membayar iuran bulanan seperti BPJS Kesehatan maupun jaminan kesehatan dari swasta. Sebab, warganya berhak mendapatkan layanan kesehatan gratis karena sudah membayar pajak untuk membangun daerah.
”Kalau BPJS tidak membayar, tidak bisa dipakai,” katanya. Perbedaan lainnya, lanjut Rahmat, BPJS tidak bisa digunakan di RS Mitra Keluarga Bekasi Barat dan Bekasi Timur karena tidak bekerja sama. Namun, kartu sehat, semua rumah sakit menerima termasuk yang belum kerja sama dengan BPJS.
Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, Ahmad Ustuchri menuturkan, usulan dari pemerintah untuk kartu sehat pada APBD 2018 mendatang hampir mencapai Rp200 miliar.”Dana sebesar itu untuk melayani masyarakat di bidang kesehatan,” ucapnya.
(whb)
Explore More