Jelang Pilkada Bekasi, Porsi Anggaran untuk Masyarakat Meningkat
Jelang Pilkada Bekasi, Porsi Anggaran untuk Masyarakat Meningkat
A
A
A
BEKASI - Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun depan, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Kota Bekasi tahun 2018 diproyeksikan mencapai Rp5,9 triliun. Alhasil, dana untuk program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat mendapatkan kenaikan drastis.
”Nilai APBD tahun depan meningkat dibanding tahun ini sebesar Rp5,4 triliun setelah diubah menjadi Rp5,7 triliun,” ujar Asisten Daerah III, Bidang Administrasi Kota Bekasi, Dadang Hidayat. Menurutnya, adapun porsi belanja tahun depan sebesar 56%.
Namun, belanja tidak langsung atau pegawai sebesar 44%. Saat ini, organisasi perangkat daerah yang mendapatkan alokasi anggaran cukup besar seperti Dinas PUPR sebesar Rp900 miliar, karena menyangkut infrastuktur jalan dan saluran.
Selain itu, ada peningkatan alokasi anggaran untuk program kemasyarakatan. Misalnya, kenaikan anggaran untuk program kemasyarakatan seperti pemberian insentif bagi ketua RT dari Rp1 juta menjadi Rp1,250 juta, kemudian untuk ketua RW dari Rp1,5 juta menjadi Rp1,750 juta.
Ada pula kenaikan insentif bagi anggota perlindungan masyarakat dan kader posyandu dari Rp200.000 menjadi Rp500.000. Tetapi yang paling besar dari semua itu adalah kartu sehat, hampir dianggarkan Rp200 miliar.”Karena kami punya Kartu Bekasi Sehat (KBS),” katanya.
Dadang menjelaskan, kenaikan insentif bagian dari upaya pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat demi keberlangsungan pemerintahan yang baik tanpa ada tekanan dari pihak manapun.”Tidak ada kaitan Pilkada, murni kajian tim anggaran,” ungkapnya.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi Ahmad Ustuchri menambahkan, APBD tahun depan diproyeksikan mencapai Rp5,9 triliun. Bahkan, dia mendukung program kemasyarakatan di dalam anggaran daerah tersebut.”Karena ini untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, dukungan itu menyusul infrastuktur di Kota Bekasi cukup bagus. Sebab, nyaris tak ada jalan rusak. Hanya saja, perbaikan saluran mesti digenjot lagi. Karena itu, porsi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga cukup besar yakni, Rp900 miliar.
Ustucri mengatakan, secara tidak langsung program-program bersentuhan dengan masyarakat menguntungkan calon wali kota petahana di Pilkada Kota Bekasi tahun depan. Meski begitu, dia tak melihat peningkatan anggaran di program tertentu syarat dengan kepentingan Pilkada tahun depan.
”Nilai APBD tahun depan meningkat dibanding tahun ini sebesar Rp5,4 triliun setelah diubah menjadi Rp5,7 triliun,” ujar Asisten Daerah III, Bidang Administrasi Kota Bekasi, Dadang Hidayat. Menurutnya, adapun porsi belanja tahun depan sebesar 56%.
Namun, belanja tidak langsung atau pegawai sebesar 44%. Saat ini, organisasi perangkat daerah yang mendapatkan alokasi anggaran cukup besar seperti Dinas PUPR sebesar Rp900 miliar, karena menyangkut infrastuktur jalan dan saluran.
Selain itu, ada peningkatan alokasi anggaran untuk program kemasyarakatan. Misalnya, kenaikan anggaran untuk program kemasyarakatan seperti pemberian insentif bagi ketua RT dari Rp1 juta menjadi Rp1,250 juta, kemudian untuk ketua RW dari Rp1,5 juta menjadi Rp1,750 juta.
Ada pula kenaikan insentif bagi anggota perlindungan masyarakat dan kader posyandu dari Rp200.000 menjadi Rp500.000. Tetapi yang paling besar dari semua itu adalah kartu sehat, hampir dianggarkan Rp200 miliar.”Karena kami punya Kartu Bekasi Sehat (KBS),” katanya.
Dadang menjelaskan, kenaikan insentif bagian dari upaya pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat demi keberlangsungan pemerintahan yang baik tanpa ada tekanan dari pihak manapun.”Tidak ada kaitan Pilkada, murni kajian tim anggaran,” ungkapnya.
Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi Ahmad Ustuchri menambahkan, APBD tahun depan diproyeksikan mencapai Rp5,9 triliun. Bahkan, dia mendukung program kemasyarakatan di dalam anggaran daerah tersebut.”Karena ini untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.
Menurutnya, dukungan itu menyusul infrastuktur di Kota Bekasi cukup bagus. Sebab, nyaris tak ada jalan rusak. Hanya saja, perbaikan saluran mesti digenjot lagi. Karena itu, porsi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga cukup besar yakni, Rp900 miliar.
Ustucri mengatakan, secara tidak langsung program-program bersentuhan dengan masyarakat menguntungkan calon wali kota petahana di Pilkada Kota Bekasi tahun depan. Meski begitu, dia tak melihat peningkatan anggaran di program tertentu syarat dengan kepentingan Pilkada tahun depan.
(whb)
Explore More