DKI Fokus Rangkul Operator Existing untuk Wujudkan OK Otrip
A
A
A
JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta mulai menyusun pelaksanaan OK Otrip untuk melayani mobilitas masyarakat di Jakarta dengan mudah, cepat, aman, nyaman dan murah. Fokus kerja sama dengan operator existing menjadi syarat utama dalam meujudkan program tersebut.
Kepala Bidang Angkutan Jalan (BAJ) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Masdes Aerofi mengatakan, telah mendapatkan arahan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bahwa program OK Otrip memerlukan waktu yang cukup dan setidaknya ditargetkan seluruh integrasi transportasi angkutan jalan hingga ke pemukiman selesai pada tahun ketiga kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
"Program ini butuh waktu tidak bisa satu-dua bulan. OK Otrip butuh armada sekitar 9-10.000 unit, sekarang ini baru sekitar 2.000. Trayek juga harus disesuaikan. Arahanya operator existing harus dirangkul sebagai langkah awal mewujudkan OK Otrip," kata Masdes di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin, 6 November 2017 kemarin.
Masdes menjelaskan, sambil menunggu kerja sama dengan operator existing, saat ini pihaknya tengah melakukan restrukturisasi trayek yang berhimpit atau tumpang tindih atau beroperasi pada kelas jalan utama di atas 30%. Rencananya, angkutan umum yang trayek berhimpit dengan Bus Rapid Transit (BRT), bus sedang atau sesama bus kecil dan tidak sesuai dengan kelas jalan akan dicabut izin trayeknya dan di-rerouting atau dipindahkan untuk melayani kelas jalan yang lebih rendah sesuai dengan struktur trayek bus kecil sebagai angkutan pengumpan.
Berdasarkan hasil sementara, Masdes menuturkan, restrukturisasi trayek yang sudah diidentifikasi saat ini yaitu, dari 71 trayek bus besar menjadi 10 trayek bus. Dari 82 trayek bus sedang menjadi 46 trayek bus dan dari 156 trayek bus kecil menjadi 85 trayek.
"Kami akan berkordinasi dengan organda DKI terkait restrukturisasi trayek tersebut. Termasuk soal kerja sama teknis operator existing dengan Transjakarta," ungkapnya.
Masdes mengakui, konsep OK Otrip tidak berbeda jauh dengan konsep revitalisasi angkutan umum yang telah dilakukan selama ini. Hanya saja, OK Otrip bertarif Rp5.000 sekali perjalanan menggunakan bus satu ke bus lain untuk mencapai tujuannya hingga ke pemukiman.
Artinya, apabila seseorang dari rumah menggunakan angkutan umum dan berpindah ke Transjakarta menuju tempat kerjanya, hanya membayar Rp5.000. Kemudian ketika pulang kerja, kembali mengeluarkan biaya Rp5.000 apabila menggunakan kendaraan angkutan umum yang sama.
Para operator existing yang bergabung dengan PT Transjakarta, lanjut Masdes tentunya akan diberikan subsidi oleh Pemprov DKI Jakarta melalui sistem rupiah per kilometer. Adapun subsidi pengguna OK Otrip yang diberikan kepada PT Transjakarta, Masdes menilai hal itu belum ada hitunganya.
Namun, untuk 2018 PT Transjakarta mengusulkan subsidi sebesar Rp3,3 triliun lebih besar dari subsisi tahun ini sekitar Rp2,8 triliun. Angka Rp3,3 triliun itu mencakup 3.125 bus yang target penumpangnya mencapai 500 orang per hari. Dia optimistis apabila OK Otrip Rp5.000 sekali perjalanan dijalankan, subsidi tidak akan membengkak lantaran PT Transjakarta memiliki pungutan tarif dan penggunaan aset halte ataupun jembatan penyeberangan orang (JPO) yang bisa menjadi pendanaan dari iklan.
"Sesuai Peraturan Gubernur, kami memberikan waktu 12 bulan agar operator existing mau bergabung. Sebab, kalau terus menunggu ya sampai lima tahun juga tidak selesai. Kami mohon maaf apabila dalam waktu 12 bulan tidak bergabung, kami akan meninggalkannya dengan pengadaan bus sendiri oleh PT Trasnportasi Jakarta," ucapnya.
Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menegaskan, Organda sangat siap menyabut program OK Otrip demi melayani perjalanan penumpang. Apalagi dalam Standar Pelayananan Minimum (SPM) perihal fasilitas pendingin angkutan umum harus dilakukan pada Februari 2018.
"Kami tinggal tunggu hasil rerouting trayek yang telah kami kerjakan bersama Dishub. Kami akan luncurkan sampel bus kecil yang layak menjadi angkutan dan menyentuh hingga ke pemukiman," ungkapnya.
Untuk membantu terwujudnya OK Otrip, Shafruhan mengatakan, Organda sangat konsen dalam peningkatan kualitas layananan, bukan kuantitas jumlah penumpang seperti yang dilakukan sebelumnya. Dimana, bus harus nyaman, aman, cepat dan terjangkau.
Kepala Bidang Angkutan Jalan (BAJ) Dinas Perhubungan DKI Jakarta Masdes Aerofi mengatakan, telah mendapatkan arahan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bahwa program OK Otrip memerlukan waktu yang cukup dan setidaknya ditargetkan seluruh integrasi transportasi angkutan jalan hingga ke pemukiman selesai pada tahun ketiga kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
"Program ini butuh waktu tidak bisa satu-dua bulan. OK Otrip butuh armada sekitar 9-10.000 unit, sekarang ini baru sekitar 2.000. Trayek juga harus disesuaikan. Arahanya operator existing harus dirangkul sebagai langkah awal mewujudkan OK Otrip," kata Masdes di Balai Kota DKI Jakarta pada Senin, 6 November 2017 kemarin.
Masdes menjelaskan, sambil menunggu kerja sama dengan operator existing, saat ini pihaknya tengah melakukan restrukturisasi trayek yang berhimpit atau tumpang tindih atau beroperasi pada kelas jalan utama di atas 30%. Rencananya, angkutan umum yang trayek berhimpit dengan Bus Rapid Transit (BRT), bus sedang atau sesama bus kecil dan tidak sesuai dengan kelas jalan akan dicabut izin trayeknya dan di-rerouting atau dipindahkan untuk melayani kelas jalan yang lebih rendah sesuai dengan struktur trayek bus kecil sebagai angkutan pengumpan.
Berdasarkan hasil sementara, Masdes menuturkan, restrukturisasi trayek yang sudah diidentifikasi saat ini yaitu, dari 71 trayek bus besar menjadi 10 trayek bus. Dari 82 trayek bus sedang menjadi 46 trayek bus dan dari 156 trayek bus kecil menjadi 85 trayek.
"Kami akan berkordinasi dengan organda DKI terkait restrukturisasi trayek tersebut. Termasuk soal kerja sama teknis operator existing dengan Transjakarta," ungkapnya.
Masdes mengakui, konsep OK Otrip tidak berbeda jauh dengan konsep revitalisasi angkutan umum yang telah dilakukan selama ini. Hanya saja, OK Otrip bertarif Rp5.000 sekali perjalanan menggunakan bus satu ke bus lain untuk mencapai tujuannya hingga ke pemukiman.
Artinya, apabila seseorang dari rumah menggunakan angkutan umum dan berpindah ke Transjakarta menuju tempat kerjanya, hanya membayar Rp5.000. Kemudian ketika pulang kerja, kembali mengeluarkan biaya Rp5.000 apabila menggunakan kendaraan angkutan umum yang sama.
Para operator existing yang bergabung dengan PT Transjakarta, lanjut Masdes tentunya akan diberikan subsidi oleh Pemprov DKI Jakarta melalui sistem rupiah per kilometer. Adapun subsidi pengguna OK Otrip yang diberikan kepada PT Transjakarta, Masdes menilai hal itu belum ada hitunganya.
Namun, untuk 2018 PT Transjakarta mengusulkan subsidi sebesar Rp3,3 triliun lebih besar dari subsisi tahun ini sekitar Rp2,8 triliun. Angka Rp3,3 triliun itu mencakup 3.125 bus yang target penumpangnya mencapai 500 orang per hari. Dia optimistis apabila OK Otrip Rp5.000 sekali perjalanan dijalankan, subsidi tidak akan membengkak lantaran PT Transjakarta memiliki pungutan tarif dan penggunaan aset halte ataupun jembatan penyeberangan orang (JPO) yang bisa menjadi pendanaan dari iklan.
"Sesuai Peraturan Gubernur, kami memberikan waktu 12 bulan agar operator existing mau bergabung. Sebab, kalau terus menunggu ya sampai lima tahun juga tidak selesai. Kami mohon maaf apabila dalam waktu 12 bulan tidak bergabung, kami akan meninggalkannya dengan pengadaan bus sendiri oleh PT Trasnportasi Jakarta," ucapnya.
Ketua Organda DKI Jakarta Shafruhan Sinungan menegaskan, Organda sangat siap menyabut program OK Otrip demi melayani perjalanan penumpang. Apalagi dalam Standar Pelayananan Minimum (SPM) perihal fasilitas pendingin angkutan umum harus dilakukan pada Februari 2018.
"Kami tinggal tunggu hasil rerouting trayek yang telah kami kerjakan bersama Dishub. Kami akan luncurkan sampel bus kecil yang layak menjadi angkutan dan menyentuh hingga ke pemukiman," ungkapnya.
Untuk membantu terwujudnya OK Otrip, Shafruhan mengatakan, Organda sangat konsen dalam peningkatan kualitas layananan, bukan kuantitas jumlah penumpang seperti yang dilakukan sebelumnya. Dimana, bus harus nyaman, aman, cepat dan terjangkau.
(whb)