Realisasi Ok Otrip, Pemprov DKI Pangkas Trayek Angkutan Umum

JAKARTA - Pemprov DKI Jakarta terus membenahi angkutan umum. Penataan angkutan ini dilakukan melalui kebijakan Ok Otrip yang digagas Gubernur DKI Anies Baswedan dan wakilnya Sandiaga Uno untuk menjamin transportasi murah dan mengefektifkan lalu lintas angkutan di jalan.

Realisasi Ok Otrip salah satunya dengan cara mempersempit trayek angkutan. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansyah mengatakan, dengan menyusutkan trayek, tarif angkutan sebesar Rp5.000 per penumpang bisa terlaksana dalam kurun waktu tiga tahun.

Untuk merampungkan program itu, semua trayek akan terkoneksi ke Bus Transjakarta, sedangkan angkutan lainnya akan menjadi angkutan feeder (pengumpan). Artinya transportasi utama berubah dan terfokus menuju Transjakarta, Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line, mass rapid transit (MRT), dan light rail transit (LRT). Maka itu perlu menata ulang trayek angkutan (rerouting).

Inventarisasi trayek angkutan dilakukan sesuai dengan kebutuhan bus besar. Salah satunya dengan mengukur jumlah ketersediaan bus dan subsidi yang digelontorkan Pemprov DKI sesuai dengan APBD nantinya. "Harus ke rerouting, berapa trayek yang dibutuhkan untuk bus besar dengan klasifikasi jalan harus dilihat semua. Setiap jalan tidak perlu lebih dari dua angkutan," ujar Andri, Kamis (19/10/2017).

Berdasarkan data Dishub DKI, trayek bus besar yang beredar di Jakarta sekitar 71 trayek. Bila di-rerouting, Dishub memprediksi hanya ada 10 trayek. Sebanyak 89 trayek bus sedang akan dipersempit menjadi 46 trayek. Terhadap angkutan kecil seperti angkot, dari 156 trayek akan disusutkan menjadi 85 trayek dan dikelola 13 operator yang tersedia. Dia optimistis rerouting akan mencapai hingga gang-gang kecil di permukiman.

"Inilah yang bakal kita hitung berapa subsidi yang harus dikeluarkan untuk menerapkan rerouting," katanya.

Menurut dia, pembenahan angkutan umum bisa memangkas 50% pemberian subsidi dan mengurangi jumlah angkutan. Ke depan satu ruas jalan hanya akan diisi dua angkutan umum, salah satunya Transjakarta. "Kalau kereta enggak boleh disubsidi, kan sudah disubsidi negara," ucapnya.

Meski demikian, Dishub DKI tetap membantu menyediakan feeder penumpang ke arah 17 stasiun yang ada di Jakarta seperti yang diinginkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Izzul Waro menyambut baik kebijakan Ok Otrip yang digagas Anies-Sandi. Sebab melalui program itu, jumlah angkutan di jalan raya akan berkurang. "Ok Otrip ini mengurangi jumlah trayek," katanya.

Saat ini situasi angkutan umum di Ibu Kota tidak kondusif. Banyak trayek bersinggungan atau tumpang tindih di beberapa ruas jalan. Akibatnya perjalanan menjadi tidak efektif sehingga menimbulkan kemacetan. Bila nanti rerouting tercapai, Izzul melihat kondisi ini akan cukup signifikan di jalan. Lalu lintas akan lengang, kemudian angkutan di jalan menjadi efektif.

Untuk proses pembayaran atau transaksi, Pemprov DKI harus menjalin kerja sama dengan sejumlah provider seluler dan perbankan. Penerapan e-money atau uang elektronik bisa dilakukan untuk membantu penyediaan dan sistem pembayaran. "Bisa menggunakan deposit kartu," tuturnya.

Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga mengatakan, selain menata ulang trayek angkutan, kendaraan pribadi juga harus dikurangi untuk mengatasi kemacetan. Dia mengajak Pemprov DKI dan pemerintah di kota-kota penyangga mendorong masyarakat di wilayahnya beralih menggunakan transportasi murah. Salah satunya membangun kantong-kantong parkir di sejumlah titik pinggiran Jakarta. Dengan demikian kantong parkir di daerah perbatasan memakai tarif flat, sementara di pusat-pusat kota dipatok dengan tarif tinggi.

Di masa kepemimpinan gubernur baru, dia mengusulkan Pemprov DKI mengkaji ulang kebijakan pembatasan kendaraan melalui 3 in 1 yang sudah dihapus. Dengan penghapusan ini, kendaraan kembali banyak. Bahkan beberapa pekerja yang sebelumnya naik angkutan memilih membawa mobil. Ini dikarenakan sistem ganjil-genap tak mendorong warga menggunakan angkutan umum. "Inilah yang harus diperbaiki. Kita harus melihat sisi efektif program dulu," ujarnya.