Dilantik Hari Ini, Saatnya Anies-Sandi Membuktikan Janji
Dilantik Hari Ini, Saatnya Anies-Sandi Membuktikan Janji
A
A
A
ANIES Baswedan-Sandiaga Uno yang hari ini dilantik menjadi gubernur-wakil gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 dituntut bisa bekerja cepat dengan kebijakan-kebijakan populisnya untuk mewujudkan Ibu Kota yang lebih baik.
Harapan dan tuntutan masyarakat itu beralasan karena hingga kini banyak masalah di Jakarta yang perlu segera mendapat penanganan seperti kemacetan lalu lintas, transportasi yang belum bisa terintegrasi, normalisasi sungai, pengolahan sampah, penataan trotoar hingga pena taan hunian. Total ada 23 janji Anies-Sandi yang dilontarkan pada kampanye Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta lalu.
Di antara janji besar itu adalah penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta, pembangunan rumah dengan uang muka (down payment/DP) 0%, dan mencetak 200.000 pengusaha baru dengan program andalan One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship (OK-OCE). Tugas Anies-Sandi semakin tak enteng karena perlu menyatukan masyarakat yang sebelumnya terbelah pandangan dan pilihan politiknya pada ajang pemilihan kepala daerah.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan Anies-Sandi setelah dilantik. Pertama adalah mampu menerjemahkan janji kampanye dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) lima tahun ke depan. “Itu harus dilakukan dalam waktu enam bulan ke depan. Lalu diterjemahkan dalam penyusunan APBD 2018,” katanya.
Menurutnya perencanaan pembangunan menjadi penting karena hal itu untuk melihat apakah kepala daerah terpilih benar-benar menepati janjinya. Jika apa yang sudah dikampanyekan tidak terlihat dalam RPJMD, itu berarti hanya janji-janji belaka. “Itu semua akan terlihat apakah program-program sinergis dengan janji kampanye,” ungkapnya.
Penyusunan program juga harus disesuaikan dengan program strategis nasional. Bahkan menurutnya masih ada program dari gubernur sebelumnya yang layak untuk dilanjutkan. Kedua, Anies-Sandi tak bisa langsung merombak jajaran birokrasi sampai enam bulan setelah dilantik. Jika mendesak, rotasi harus seizin Menteri Dalam Negeri. Ketiga, Anies-Sandi harus bisa berdiri di semua kelompok masyarakat, segala ras, dan agama.
“Termasuk baik dulu yang mendukungnya maupun yang tidak,” kata mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta ini.
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Trubus Rahardiansyah mengatakan, dengan kebijakan populis dan mempersatukan kepentingan masyarakat, janji-janji Anies-Sandi akan mu dah diwujudkan. Guna menelurkan kebijakan populis itu, Anies-Sandi harus terjun langsung ke masyarakat lapisan bawah. “Kalau mau ya harus seperti itu. Kalau dia tidak mau turun dan hanya berkoar-koar di Balai Kota, sulit,” ungkapnya.
Untuk mendukung program-programnya, menurut Trubus, Anies-Sandi mesti bisa membangun suasana kondusif di jajarannya dan DPRD mengingat fraksi pendukungnya di Dewan hanya dua partai, yakni PKS dan Gerindra. Segala program kegiatan yang disusun dan dibahas di DPRD juga harus didukung dengan pendapatan dan biaya lainnya agar dapat terlaksana. Misalnya janji DP 0% atau 0 rupiah jika tetap dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 mengakibatkan kegiatan lain bakal tersingkir.
“DP 0 rupiah rumah tidak bisa masuk pada anggaran 2018 karena anggarannya besar. Ini harus diatasi, kalau tidak program itu hanya jadi slogan saja,” ungkapnya.
Harapan serupa disampaikan pengamat perkotaan Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriyatna. Dia menilai tugas utama yang harus dilakukan Anies-Sandi memang mempersatukan warga DKI Jakarta yang masih susah move on pascapilkada beberapa waktu lalu. Dia pun berharap Anies-Sandi bisa menjalin hubungan harmonis dengan rekan kerja DPRD agar program yang mereka kampanyekan sebelumnya bisa terealisasi.
“Dengan gayanya Pak Anies yang santun mungkin bisa menjalin hubungan lebih erat. Tapi ingat, santun harus tegas, jangan justru malah terbawa,” ungkapnya.
Tak kalah penting, kata Yayat, Anies-Sandi harus menyelesaikan permasalahan reklamasi dengan segera. Sebab Anies-Sandi harus memiliki dasar hukum yang pasti terlebih dahulu jika ingin tetap menghentikan proyek reklamasi. Reklamasi seperti diketahui dibiayai swasta yang sudah banyak mengeluarkan biaya. "Ini bisa dihentikan dengan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Kawasan Pantura Jakarta. Dengan demikian ketika menolak mesti bukan secara pribadi, tetapi melalui cara win win solution,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana optimistis terobosan atau kebijakan Anies-Sandi akan populis. Sebab, menurut dia, 23 janji yang diterjemahkan dalam 167 program dengan 527 kegiatan itu diambil Anies-Sandi melalui proses interaksi langsung kepada masyarakat. Anies-Sandi yang diusung PKS-Gerindra memiliki modal cukup besar karena saat pilkada putaran kedua April lalu meraih dukungan 3.240.987 pemilih atau 57,96%. Adapun Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDIP-Partai Golkar-NasDem-Hanura meraih 2.350.366 suara atau 42,04%.
Rudi Suwandi, warga RT 01/01, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, berharap dengan ditetapkannya Anies-Sandi menjadi pemimpin baru Jakarta, masalah Kampung Apung bisa dituntaskan.
“Ham pir (sejak) 20 tahun lalu kampung kami terendam. Saat Jokowi menjadi gubernur sempat terlihat ada harapan, program pembenahan direncanakan, tapi hanya rencana,” tuturnya.
Daeng Mansur, warga Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, juga meminta Anies-Sandi benar-benar bisa merealisasi janjinya. “Anies saat kampanye maupun Sandi datang ke kawasan kami. Kami berharap kawasan Luar Batang bisa ditata sama seperti akuarium. Selesaikan janji yang mengatakan akan membangun kawasan ini dengan kawasan rusunami,” sebutnya.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, tak berlebihan jika warga Jakarta berharap ada langkah revolusioner yang dilakukan Anies-Sandi untuk membenahi Jakarta melampaui capaian gubernur sebelumnya.
“Pada tahap itulah Anies-Sandi harus mampu menjadi pembeda dengan kinerja yang layak dibanggakan tentunya,” kata dia.
Untuk melakukan perubahan di Ibu Kota diakui tak mudah. Ini seperti disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Menurut dia, untuk mengubah Jakarta butuh waktu setidaknya 10-15 tahun dan tidak cukup satu periode. Dengan gambaran tersebut, program yang sudah berjalan baik dan belum rampung saat ini harus dilanjutkan Anies-Sandi.
Adapun program tersebut, menurut Djarot, adalah menyangkut transportasi, normalisasi sungai, pengolahan sampah, penataan trotoar, pengaturan ducting, dan penataan hunian. “Banyak pekerjaan yang belum tuntas. Saya yakin warga akan memberikan kontrol. Saya yakin apa yang sudah baik kita letakkan pasti akan dilanjutkan,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.
Siap Tunaikan Janji
Anies mengakui janji-janjinya dalam kampanye butuh kerja keras dan dukungan berbagai pihak untuk mewujudkannya. Semua program ditargetkan bisa tuntas dalam satu periode. Meski demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yakin programnya itu bisa tertunaikan. “Semua rencana insyaallah akan kami jalankan, semua yang jadi janji akan kami tunaikan. Semuanya, enggak cuma satu atau dua,” kata Anies di Cempaka Putih, Jakarta, sehari sebelum pelantikan kemarin.
Untuk mewujudkan janjinya itu, Anies akan meminta dukungan, khususnya dari par - tai pengusung, yakni PKS dan Gerindra. Dia menilai program OK-OCE sangat menentukan keberhasilan program lain. “Jika banyak wirausaha yang berkembang, peningkatan kesejahteraan merata ke seluruh lapisan masyarakat di Jakarta, khususnya mereka yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah,” ujar gubernur yang lahir di Kuningan, 7 Mei 1969 ini. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, dia akan melibatkan perusahaan swasta guna melakukan pendampingan.
“Kalau sudah sejahtera, lalu pendidikan sama, harga kebutuh an pokok dapat dengan mudah diturunkan melalui percepatan infrastruktur,” kata mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta ini.
Sementara itu Sandi melihat bahwa semua program atau kebijakan ke depan harus berbasis data. Menurutnya, dari data yang dimilikinya, 97% warga Jakarta siap menerima dan percaya diri terhadap kepemimpinan baru. Selama enam bulan belakangan ini, menurut alumnus master of business administration di George Washington University ini, bukan hanya proses teknokrasi yang disiapkan, tetapi juga proses rekonsiliasi. Selama ini warga juga sudah mengenali program-programnya sehingga akan jadi modal dan ke percayaan diri untuk merealisasi janji kampanye.
Pemerhati dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwilaksana mengatakan, tantangan utama mengatasi kemacetan di Jakarta itu adalah memindahkan pengendara pribadi ke dalam angkutan umum. Menurutnya, apa bila Anies-Sandi dalam dua-tiga tahun pertama fokus dalam memperbaiki kualitas infrastruktur transportasi publik dan membatasi kendaraan, kemacetan di Jakarta akan berkurang.
“Program utama mengatasi macet itu harus sesuai dengan pola transportasi makro (PTM). Artinya program kebijakan transportasi Anies-Sandi harus berkesinambungan,” kata Aditya.
Dalam 100 hari kerjanya, Anies-Sandi sebaiknya merumuskan detail-detail konkret program transportasi selama 2018. Apalagi semua moda transportasi MRT, LRT, dan kereta bandara akan beroperasi pada 2019.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai bahwa dalam 100 hari pertama kerja, Anies-Sandi hanya bisa memetakan penyebab masalah yang nantinya bisa diatasi dengan program kegiatannya di 2018. Anies-Sandi harus membangun terlebih dahulu kinerja birokrasi yang kondusif dan mengajak semua warga masyarakat berpartisipasi dalam mengambil kebijakan.
Harapan dan tuntutan masyarakat itu beralasan karena hingga kini banyak masalah di Jakarta yang perlu segera mendapat penanganan seperti kemacetan lalu lintas, transportasi yang belum bisa terintegrasi, normalisasi sungai, pengolahan sampah, penataan trotoar hingga pena taan hunian. Total ada 23 janji Anies-Sandi yang dilontarkan pada kampanye Pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta lalu.
Di antara janji besar itu adalah penghentian proyek reklamasi di Teluk Jakarta, pembangunan rumah dengan uang muka (down payment/DP) 0%, dan mencetak 200.000 pengusaha baru dengan program andalan One Kecamatan One Centre for Entrepreneurship (OK-OCE). Tugas Anies-Sandi semakin tak enteng karena perlu menyatukan masyarakat yang sebelumnya terbelah pandangan dan pilihan politiknya pada ajang pemilihan kepala daerah.
Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sumarsono mengatakan ada tiga hal yang perlu diperhatikan Anies-Sandi setelah dilantik. Pertama adalah mampu menerjemahkan janji kampanye dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) lima tahun ke depan. “Itu harus dilakukan dalam waktu enam bulan ke depan. Lalu diterjemahkan dalam penyusunan APBD 2018,” katanya.
Menurutnya perencanaan pembangunan menjadi penting karena hal itu untuk melihat apakah kepala daerah terpilih benar-benar menepati janjinya. Jika apa yang sudah dikampanyekan tidak terlihat dalam RPJMD, itu berarti hanya janji-janji belaka. “Itu semua akan terlihat apakah program-program sinergis dengan janji kampanye,” ungkapnya.
Penyusunan program juga harus disesuaikan dengan program strategis nasional. Bahkan menurutnya masih ada program dari gubernur sebelumnya yang layak untuk dilanjutkan. Kedua, Anies-Sandi tak bisa langsung merombak jajaran birokrasi sampai enam bulan setelah dilantik. Jika mendesak, rotasi harus seizin Menteri Dalam Negeri. Ketiga, Anies-Sandi harus bisa berdiri di semua kelompok masyarakat, segala ras, dan agama.
“Termasuk baik dulu yang mendukungnya maupun yang tidak,” kata mantan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta ini.
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Trubus Rahardiansyah mengatakan, dengan kebijakan populis dan mempersatukan kepentingan masyarakat, janji-janji Anies-Sandi akan mu dah diwujudkan. Guna menelurkan kebijakan populis itu, Anies-Sandi harus terjun langsung ke masyarakat lapisan bawah. “Kalau mau ya harus seperti itu. Kalau dia tidak mau turun dan hanya berkoar-koar di Balai Kota, sulit,” ungkapnya.
Untuk mendukung program-programnya, menurut Trubus, Anies-Sandi mesti bisa membangun suasana kondusif di jajarannya dan DPRD mengingat fraksi pendukungnya di Dewan hanya dua partai, yakni PKS dan Gerindra. Segala program kegiatan yang disusun dan dibahas di DPRD juga harus didukung dengan pendapatan dan biaya lainnya agar dapat terlaksana. Misalnya janji DP 0% atau 0 rupiah jika tetap dimasukkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018 mengakibatkan kegiatan lain bakal tersingkir.
“DP 0 rupiah rumah tidak bisa masuk pada anggaran 2018 karena anggarannya besar. Ini harus diatasi, kalau tidak program itu hanya jadi slogan saja,” ungkapnya.
Harapan serupa disampaikan pengamat perkotaan Universitas Trisakti Jakarta Yayat Supriyatna. Dia menilai tugas utama yang harus dilakukan Anies-Sandi memang mempersatukan warga DKI Jakarta yang masih susah move on pascapilkada beberapa waktu lalu. Dia pun berharap Anies-Sandi bisa menjalin hubungan harmonis dengan rekan kerja DPRD agar program yang mereka kampanyekan sebelumnya bisa terealisasi.
“Dengan gayanya Pak Anies yang santun mungkin bisa menjalin hubungan lebih erat. Tapi ingat, santun harus tegas, jangan justru malah terbawa,” ungkapnya.
Tak kalah penting, kata Yayat, Anies-Sandi harus menyelesaikan permasalahan reklamasi dengan segera. Sebab Anies-Sandi harus memiliki dasar hukum yang pasti terlebih dahulu jika ingin tetap menghentikan proyek reklamasi. Reklamasi seperti diketahui dibiayai swasta yang sudah banyak mengeluarkan biaya. "Ini bisa dihentikan dengan Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Kawasan Pantura Jakarta. Dengan demikian ketika menolak mesti bukan secara pribadi, tetapi melalui cara win win solution,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Triwisaksana optimistis terobosan atau kebijakan Anies-Sandi akan populis. Sebab, menurut dia, 23 janji yang diterjemahkan dalam 167 program dengan 527 kegiatan itu diambil Anies-Sandi melalui proses interaksi langsung kepada masyarakat. Anies-Sandi yang diusung PKS-Gerindra memiliki modal cukup besar karena saat pilkada putaran kedua April lalu meraih dukungan 3.240.987 pemilih atau 57,96%. Adapun Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDIP-Partai Golkar-NasDem-Hanura meraih 2.350.366 suara atau 42,04%.
Rudi Suwandi, warga RT 01/01, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat, berharap dengan ditetapkannya Anies-Sandi menjadi pemimpin baru Jakarta, masalah Kampung Apung bisa dituntaskan.
“Ham pir (sejak) 20 tahun lalu kampung kami terendam. Saat Jokowi menjadi gubernur sempat terlihat ada harapan, program pembenahan direncanakan, tapi hanya rencana,” tuturnya.
Daeng Mansur, warga Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara, juga meminta Anies-Sandi benar-benar bisa merealisasi janjinya. “Anies saat kampanye maupun Sandi datang ke kawasan kami. Kami berharap kawasan Luar Batang bisa ditata sama seperti akuarium. Selesaikan janji yang mengatakan akan membangun kawasan ini dengan kawasan rusunami,” sebutnya.
Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno menilai, tak berlebihan jika warga Jakarta berharap ada langkah revolusioner yang dilakukan Anies-Sandi untuk membenahi Jakarta melampaui capaian gubernur sebelumnya.
“Pada tahap itulah Anies-Sandi harus mampu menjadi pembeda dengan kinerja yang layak dibanggakan tentunya,” kata dia.
Untuk melakukan perubahan di Ibu Kota diakui tak mudah. Ini seperti disampaikan mantan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Menurut dia, untuk mengubah Jakarta butuh waktu setidaknya 10-15 tahun dan tidak cukup satu periode. Dengan gambaran tersebut, program yang sudah berjalan baik dan belum rampung saat ini harus dilanjutkan Anies-Sandi.
Adapun program tersebut, menurut Djarot, adalah menyangkut transportasi, normalisasi sungai, pengolahan sampah, penataan trotoar, pengaturan ducting, dan penataan hunian. “Banyak pekerjaan yang belum tuntas. Saya yakin warga akan memberikan kontrol. Saya yakin apa yang sudah baik kita letakkan pasti akan dilanjutkan,” kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, kemarin.
Siap Tunaikan Janji
Anies mengakui janji-janjinya dalam kampanye butuh kerja keras dan dukungan berbagai pihak untuk mewujudkannya. Semua program ditargetkan bisa tuntas dalam satu periode. Meski demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yakin programnya itu bisa tertunaikan. “Semua rencana insyaallah akan kami jalankan, semua yang jadi janji akan kami tunaikan. Semuanya, enggak cuma satu atau dua,” kata Anies di Cempaka Putih, Jakarta, sehari sebelum pelantikan kemarin.
Untuk mewujudkan janjinya itu, Anies akan meminta dukungan, khususnya dari par - tai pengusung, yakni PKS dan Gerindra. Dia menilai program OK-OCE sangat menentukan keberhasilan program lain. “Jika banyak wirausaha yang berkembang, peningkatan kesejahteraan merata ke seluruh lapisan masyarakat di Jakarta, khususnya mereka yang berada di kelas ekonomi menengah ke bawah,” ujar gubernur yang lahir di Kuningan, 7 Mei 1969 ini. Untuk meningkatkan mutu pendidikan, dia akan melibatkan perusahaan swasta guna melakukan pendampingan.
“Kalau sudah sejahtera, lalu pendidikan sama, harga kebutuh an pokok dapat dengan mudah diturunkan melalui percepatan infrastruktur,” kata mantan Rektor Universitas Paramadina Jakarta ini.
Sementara itu Sandi melihat bahwa semua program atau kebijakan ke depan harus berbasis data. Menurutnya, dari data yang dimilikinya, 97% warga Jakarta siap menerima dan percaya diri terhadap kepemimpinan baru. Selama enam bulan belakangan ini, menurut alumnus master of business administration di George Washington University ini, bukan hanya proses teknokrasi yang disiapkan, tetapi juga proses rekonsiliasi. Selama ini warga juga sudah mengenali program-programnya sehingga akan jadi modal dan ke percayaan diri untuk merealisasi janji kampanye.
Pemerhati dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwilaksana mengatakan, tantangan utama mengatasi kemacetan di Jakarta itu adalah memindahkan pengendara pribadi ke dalam angkutan umum. Menurutnya, apa bila Anies-Sandi dalam dua-tiga tahun pertama fokus dalam memperbaiki kualitas infrastruktur transportasi publik dan membatasi kendaraan, kemacetan di Jakarta akan berkurang.
“Program utama mengatasi macet itu harus sesuai dengan pola transportasi makro (PTM). Artinya program kebijakan transportasi Anies-Sandi harus berkesinambungan,” kata Aditya.
Dalam 100 hari kerjanya, Anies-Sandi sebaiknya merumuskan detail-detail konkret program transportasi selama 2018. Apalagi semua moda transportasi MRT, LRT, dan kereta bandara akan beroperasi pada 2019.
Pengamat perkotaan Universitas Trisakti Nirwono Joga menilai bahwa dalam 100 hari pertama kerja, Anies-Sandi hanya bisa memetakan penyebab masalah yang nantinya bisa diatasi dengan program kegiatannya di 2018. Anies-Sandi harus membangun terlebih dahulu kinerja birokrasi yang kondusif dan mengajak semua warga masyarakat berpartisipasi dalam mengambil kebijakan.
(amm)
Explore More