Perluas Kantor, DPRD DKI Usul Anggaran Kelurahan dan Kecamatan Ditambah

JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengusulkan alokasi anggaran untuk kelurahan dan kecamatan ditambah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018. Anggaran senilai Rp 94,8 miliar untuk kecamatan dan Rp 2,4 miliar untuk kelurahan pada tahun ini dinilai masih terlalu kecil.

Usulan ini sudah disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohammad Taufik pada rapat kerja Komisi A Rabu (23/8/2017). Taufik meminta alokasi anggaran untuk kelurahan dan kecamatan ditambah mulai tahun depan.

"Ke depan saya kira perlu ditambah. Lurah camat tidak perlu takut mengusulkan anggaran asal positif," ujar Taufuk sebagaimana dikutip dari laman Pemprov DKI, Kamis (24/8/2017).

Menurut Taufik, penambahan anggaran diperlukan untuk renovasi kantor kelurahan. Pasalnya, di Jakarta masih ada kantor kelurahan yang hanya memiliki luas 126 meter persegi."Kalau kantornya kecil bagaimana mau melayani warga dengan baik. Saya minta diusulkan anggaran untuk pembebasan lahan supaya bisa kita perluas," tandasnya.

Taufik juga mengusulkan kepada Pemprov DKI agar mengalokasikan anggaran untuk dana operasional para lurah. Menanggapi usulan ini, Asisten Pemerintah Sekda DKI Jakarta, Bambang Sugiyono, mengatakan, alokasi dana operasional untuk para lurah tidak dapat langsung dilakukan karena terbentur dengan aturan.

Salah satunya Undang-Undang (UU) Nomor 29/2007 tentang Kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara. "Peningkatan pemberdayaan lurah melalui pemberian dana operasional ini keinginan semua. Tapi tidak bisa dilaksanakan karena regulasi," katanya.

Kata Bambang, persoalan ini telah disiasati jajarannya dengan membentuk petugas Penanganan Prasarana dan Prasarana Umum (PPSU) di setiap wilayah kelurahan untuk membantu memaksimalkan kinerja para lurah.