Pembangunan Jalan Tembus untuk Urai Macet Dinilai Tak Masuk Akal

JAKARTA - Warga di sejumlah RT dan RW Kelurahan Tangki, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membatalkan rencana membangun jalan tembus dari Mangga Besar ke Pangeran Jayakarta dengan menggusur pemukiman warga.

Sebab, menggusur hanya akan menyengsarakan warga yang telah bermukim di kawasan itu selama puluhan tahun. "Pembangunan jalan tembus untuk mengurai kemacetan saya kira alasan tak masuk akal," kata Ketua RT 06, RW 05 Kelurahan Tangki Ray Karnadji saat ditemui wartawan di Kelurahan Tangki, Jakbar, Selasa (22/8/2017).

"Sudah ada jalan raya yang dibangun hanya beberapa meter dari permukiman warga kenapa tidak itu saja digunakan. Jalan yang ada saja difungsikan dan tak perlu menakut-nakuti warga akan digusur," imbuhnya.

Ray yang ditemani sejumlah ketua RT dan RW menemui awak media menuturkan, warga Tangki sudah puluhan tahun tinggal di kawasan itu. Sehingga warga tidak akan menerima alasan apapun yang berupaya menggusur warga.

Ray mengatakan, Pemprov DKI melalui Bina Marga sudah melakukan sosialisasi akan tetapi tidak pernah berkonsultasi, bermusyawarah dan meminta persetujuan dari masyarakat pemilik tanah dan rumah yang akan digusur.

Menurutnya, Pemprov lebih mementingkan pembangunan fisik namun tak memikirkan nasib para korban penggusuran. "Pemerintah harus ingat bahwa warga sudah tinggal turun temurun di wilayah ini selama puluhan tahun. Pemerintah tidak bisa semena-mena menggusur kami," timpal Januar Rizal Ketua RT 13 RW 06.

Januar meminta gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat hadir untuk melindungi warga Tangki. Menurutnya, rencana pembangunan jalan tembus tersebut hanya berorientasi pada proyek semata.

Ketua RT 15 RW 04, Kelurahan Tangki, Gerambang Gunawan mengaku sudah tinggal di kawasan itu sejak 50 tahun lalu. "Intinya seluruh warga menolak rencana penggusuran itu. Hidup kami sudah di sini dan kami tak ingin bicara penggusuran," kata Gerambang.

Ketua RT 07 RW 05 Syamsul Bahri menegaskan, seluruh warganya telah berkomitment untuk menolak rencana Pemprov tersebut. Bagi warga, kawasan itu tidak hanya sebagai tempat tinggal selama puluhan tahun namun merupakan tempat mencari nafkah.

"Kami hidup dan mencari nafkah di sini," katanya.

Syamsul juga mempertanyakan Pemprov DKI kenapa harus memaksakan diri membangun jalan tembus di permukiman warga. Sementara jalan tembus sudah ada dibangun Pemprov DKI sejak beberapa tahun lalu tak jauh dari perrmukiman warga.

"Sudah ada jalan selebar 19 meter dekat sini tetapi hanya dipakai untuk parkir mobil. Kalau mau ditembuskan ke Mangga Besar tinggal bangun jalan jembatan sepanjang 6 meter. Kenapa warga dibuat susah?" ucapnya sambil menunjuk jalan yang dibangun pemerintah tetapi tak dipakai sebagaimana mestiya.