Djarot Sarankan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Sampaikan Masukkan ke DPRD
Djarot Sarankan Tim Sinkronisasi Anies-Sandi Sampaikan Masukkan ke DPRD
A
A
A
JAKARTA - Plt Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saeful Hidayat menunggu arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk memasukkan program Gubernur terpilih pada tahun anggaran 2018. Program Gubernur terpilih sendiri hanya bisa masuk dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang akan ditanda tangani Djarot pada akhir bulan ini.
Djarot mengatakan, proses RKPD 2018 yang sudah melewati masa konsultasi publik akan di bawa ke dalam Rapat Pimpinan (Rapim) pada Senin (21/5) mendatang. Setelah itu, pihaknya akan mengundang pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi dan menghadirkan nara sumber dari Kemendagri untuk memberikan penjelasan dimasa transisi penyususnan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018.
"Kami saat ini masih mengacu terhadap aturan Kemendagri dalam menyusun RKPD 2018. Saya masih sibuk untuk bertemu dengan Tim Gubernur terpilih. Silakan saja kasih masukkan lewat partai pengusungnya di DPRD," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Djarot menjelaskan, untuk penyusunan RAPBD 2018 itu prosesnya sudah berjalan melewati Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RW hingga provinsi dan telah diinput dalam e-Musrembang. Artinya, proses perencanaan yang dilakukan dari kelompok masyarakat paling bawah sudah berjalan semestinya.
Terlebih, proses RKPD sudah melewati masa konsultasi publik yang mendapat masukan dari stake holder berdasarkan e-Musrembang tersebut. Untuk itu, Djarot menyarankan agar lebih baik Tim Sinkronisasi Anies-Sandi menyampaikan masukkannya kepada DPRD yang memiliki hak penyusunan dan budgeting.
Sehingga Djarot bisa fokus dan tidak bongkar kegiatan kerja di tengah jalan. Sebab, dalam penyusunan rencana kerja, DKI sudah memiliki sistem yang tidak bisa merubah program kegiatan. terkecuali mundur manual tidak menggunakan e-budgeting.
"Kalau kembali manual lagi berarti tidak transparan lagi dan enggak bisa dikontrol secara transparan oleh seluruh masyarakat. Nah proses anggaran seperti inilah selama ini kami sampaikan kepada legislatiff tolong dipatuhi jangan dilanggar, paham ya", ungkapnya.
Terkait APBD Perubahan 2017, Djarot menegaskan itu masih kewenangan dan tanggung jawab dirinya. Dia bahkan mencontohkan ketika proses peralihan pimpinan masa Gubernur Fauzi Bowo kepada Jokowi-Ahok yang memenangkan Pilkada DKI 2012 silam.
"Inikan sama seperti tahun 2012, ketika Pak Jokowi-Basuki menggantikan Pak Foke, hampir sama. Dan ketika itu, ya tetap bahwa APBD 2013 pada saat itu tetap dikerjakan oleh Pak Foke. Dan kemudian Pak Jokowi dan Basuki masuk baru itu ada penyempurnaan penambahan beberapa program unggulan. Saya ingat betul waktu itu yang dimasukkan program Kartu Jakarta Pintar‎ dan Kartu Jakarta Sehat," ucapnya.
Djarot mengatakan, proses RKPD 2018 yang sudah melewati masa konsultasi publik akan di bawa ke dalam Rapat Pimpinan (Rapim) pada Senin (21/5) mendatang. Setelah itu, pihaknya akan mengundang pimpinan DPRD bersama Ketua Fraksi dan menghadirkan nara sumber dari Kemendagri untuk memberikan penjelasan dimasa transisi penyususnan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2018.
"Kami saat ini masih mengacu terhadap aturan Kemendagri dalam menyusun RKPD 2018. Saya masih sibuk untuk bertemu dengan Tim Gubernur terpilih. Silakan saja kasih masukkan lewat partai pengusungnya di DPRD," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (18/5/2017).
Djarot menjelaskan, untuk penyusunan RAPBD 2018 itu prosesnya sudah berjalan melewati Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat RW hingga provinsi dan telah diinput dalam e-Musrembang. Artinya, proses perencanaan yang dilakukan dari kelompok masyarakat paling bawah sudah berjalan semestinya.
Terlebih, proses RKPD sudah melewati masa konsultasi publik yang mendapat masukan dari stake holder berdasarkan e-Musrembang tersebut. Untuk itu, Djarot menyarankan agar lebih baik Tim Sinkronisasi Anies-Sandi menyampaikan masukkannya kepada DPRD yang memiliki hak penyusunan dan budgeting.
Sehingga Djarot bisa fokus dan tidak bongkar kegiatan kerja di tengah jalan. Sebab, dalam penyusunan rencana kerja, DKI sudah memiliki sistem yang tidak bisa merubah program kegiatan. terkecuali mundur manual tidak menggunakan e-budgeting.
"Kalau kembali manual lagi berarti tidak transparan lagi dan enggak bisa dikontrol secara transparan oleh seluruh masyarakat. Nah proses anggaran seperti inilah selama ini kami sampaikan kepada legislatiff tolong dipatuhi jangan dilanggar, paham ya", ungkapnya.
Terkait APBD Perubahan 2017, Djarot menegaskan itu masih kewenangan dan tanggung jawab dirinya. Dia bahkan mencontohkan ketika proses peralihan pimpinan masa Gubernur Fauzi Bowo kepada Jokowi-Ahok yang memenangkan Pilkada DKI 2012 silam.
"Inikan sama seperti tahun 2012, ketika Pak Jokowi-Basuki menggantikan Pak Foke, hampir sama. Dan ketika itu, ya tetap bahwa APBD 2013 pada saat itu tetap dikerjakan oleh Pak Foke. Dan kemudian Pak Jokowi dan Basuki masuk baru itu ada penyempurnaan penambahan beberapa program unggulan. Saya ingat betul waktu itu yang dimasukkan program Kartu Jakarta Pintar‎ dan Kartu Jakarta Sehat," ucapnya.
(whb)
Explore More