Penghapusan Ganjil-Genap, Bukti Tak Adanya Rencana Pembangunan
Penghapusan Ganjil-Genap, Bukti Tak Adanya Rencana Pembangunan
A
A
A
JAKARTA - Penghapusan sistem ganjil-genap di kawasan Gatot Subroto yang dimulai sejak Senin (9/4) pagi diprediksi menambah kemacetan. Kebijakan penghapusan tersebut menambah bukti DKI belum miliki perencanaan yang matang dalam melakukan pembangunan.
Hal tersebut diungkapkan Pengamat Transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto. Dia mengaku heran dengan adanya kebijakan DKI untuk menghapus sistem Ganjil-Genap yang merupakan bagian dari pengendalian lalu lintas.
"Adanya pembangunan ya tentunya macet. Dan untuk mengatasinya harus ada pengendalian lalu lintas. Kok malah dihapus ganjil genapnya," kata Leksmono, Selasa (11/4/2017).
Leksmono menjelaskan, sejumlah pembangunan yang ada saat ini di Jakarta mayoritas di luar konsep penataan Transportasi Makro. Artinya, banyak pembangunan yang mengejutkan dan terkesan dadakan. Untuk itu, dia menilai kebijakan pembangunan yang dilakukan DKI tidak memiliki rencana yang matang.
Akibatnya, lanjut Leksmono, kondisi lalu lintas semakin semrawut dan DKI hanya bisa menyatakan bahwa kemacetan ini adalah sementara untuk menghilangkan kemacetan jangka panjang.
"Pembangunan dilakukan berbarengan dan saling berdekatan. Kalau ada rencana, pembangunan bisa dilakukan merata dan dampak kemacetan bisa diatasi karena pastinya sudah diprediksi," ungkapnya.
Sejak dihapusnya 3 in 1 dan digantikan dengan ganjil-genap, Leksmono belum melihat adanya keinginan DKI memberlakukan sistem Elektronik Road Pricing (ERP) yang dianggap sebagai salah satu pengendalian lalu lintas ideal menggantikan 3 in 1 ataupun ganjil-genap.
"Kalau memang niat memberlakukan ERP seharusnya DKI bisa meminta pemerintah pusat mengingat gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama (ahok) dengan Presiden Joko Widodo pernah bekerja bareng menyusun pembangunan di Jakarta," pungkasnya.
Hal tersebut diungkapkan Pengamat Transportasi Universitas Tarumanegara, Leksmono Suryo Putranto. Dia mengaku heran dengan adanya kebijakan DKI untuk menghapus sistem Ganjil-Genap yang merupakan bagian dari pengendalian lalu lintas.
"Adanya pembangunan ya tentunya macet. Dan untuk mengatasinya harus ada pengendalian lalu lintas. Kok malah dihapus ganjil genapnya," kata Leksmono, Selasa (11/4/2017).
Leksmono menjelaskan, sejumlah pembangunan yang ada saat ini di Jakarta mayoritas di luar konsep penataan Transportasi Makro. Artinya, banyak pembangunan yang mengejutkan dan terkesan dadakan. Untuk itu, dia menilai kebijakan pembangunan yang dilakukan DKI tidak memiliki rencana yang matang.
Akibatnya, lanjut Leksmono, kondisi lalu lintas semakin semrawut dan DKI hanya bisa menyatakan bahwa kemacetan ini adalah sementara untuk menghilangkan kemacetan jangka panjang.
"Pembangunan dilakukan berbarengan dan saling berdekatan. Kalau ada rencana, pembangunan bisa dilakukan merata dan dampak kemacetan bisa diatasi karena pastinya sudah diprediksi," ungkapnya.
Sejak dihapusnya 3 in 1 dan digantikan dengan ganjil-genap, Leksmono belum melihat adanya keinginan DKI memberlakukan sistem Elektronik Road Pricing (ERP) yang dianggap sebagai salah satu pengendalian lalu lintas ideal menggantikan 3 in 1 ataupun ganjil-genap.
"Kalau memang niat memberlakukan ERP seharusnya DKI bisa meminta pemerintah pusat mengingat gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama (ahok) dengan Presiden Joko Widodo pernah bekerja bareng menyusun pembangunan di Jakarta," pungkasnya.
(pur)
Explore More